Jakarta. Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi dunia peradilan. Teknologi ini tidak hanya membuka peluang untuk mendukung pelaksanaan tugas yudisial, tetapi juga menghadirkan risiko berupa manipulasi bukti digital, bias algoritma, hingga persoalan perlindungan data dan independensi hakim.
Mengantisipasi tantangan tersebut, Mahkamah Agung (MA) memperkuat kapasitas hakim dan aparatur peradilan melalui pelatihan khusus mengenai kecerdasan artifisial.
Melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, MA menyelenggarakan Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 3. Kegiatan berlangsung secara daring 9–13 November 2026 dan diikuti 614 peserta dari lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta aparatur di lingkungan MA.
Baca Juga: Aset Digital, Objek Eksekusi Putusan Perdata dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia
Plt. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Darmoko Yuti Witanto, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur peradilan dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan artifisial.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman dan kapasitas hakim serta aparatur peradilan dalam menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial, khususnya berkaitan dengan potensi kejahatan, batas-batas etika, serta pemanfaatannya secara bertanggung jawab di lingkungan pengadilan,” ujar Darmoko Yuti.
Persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan semata-mata kemampuan menggunakan teknologi AI, melainkan juga kecakapan memahami keterbatasan dan risiko yang menyertainya. Dalam proses peradilan, informasi yang dihasilkan atau diolah menggunakan teknologi tidak dapat diterima begitu saja tanpa pemeriksaan kritis. Hakim tetap dituntut menilai relevansi, keandalan, dan keterkaitan informasi dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
“Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam sistem peradilan perlu disertai pemahaman terhadap berbagai risikonya. Hakim harus mampu mengenali keterbatasan teknologi agar penggunaan AI tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam proses penegakan hukum,” ungkap DY Witanto.
Salah satu tantangan penting terletak pada pembuktian perkara digital. Kemampuan teknologi untuk menghasilkan, mengubah, maupun memanipulasi konten digital menuntut aparatur peradilan memiliki kecermatan lebih tinggi dalam menilai informasi elektronik. Selain itu, penggunaan sistem berbasis algoritma juga berpotensi menghadirkan bias yang dapat memengaruhi hasil analisis apabila tidak dipahami secara tepat.
“Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan manipulasi bukti digital dan bias algoritma. Hakim dituntut memiliki kemampuan untuk menilai informasi secara kritis agar proses pembuktian tetap mengedepankan objektivitas, kecermatan, dan prinsip keadilan,” kata DY Witanto.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan AI di lingkungan peradilan tidak cukup hanya dilihat dari aspek efisiensi. Terdapat dimensi etika yudisial, independensi hakim, perlindungan data, serta tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. AI dapat menjadi instrumen pendukung, tetapi penilaian terhadap fakta, pembuktian, dan pengambilan keputusan yudisial tetap harus berada dalam tanggung jawab hakim.
Materi pelatihan dirancang untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Berdasarkan agenda kegiatan, terdapat sebelas materi yang diberikan, antara lain praktik penegakan hukum dan pembuktian perkara digital, risiko AI dalam sistem peradilan, etika yudisial dan independensi hakim, perubahan karakter pembuktian, manipulasi bukti dan bias algoritma, perkembangan AI generatif, hingga tata kelola penerapan AI dalam peradilan.
Baca Juga: Penyalahgunaan Deepfake &Voice Cloning terhadap Keamanan Digital dalam Perspektif Hukum
Susunan materi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur tidak hanya diarahkan pada pengenalan teknologi, tetapi juga pada kemampuan mengidentifikasi risiko dan memahami konsekuensi hukumnya. Meski demikian, pelatihan merupakan salah satu langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan melalui pedoman penggunaan, pengawasan, dan tata kelola teknologi yang jelas.
Pada akhirnya, perkembangan AI tidak boleh menggeser prinsip dasar peradilan. Teknologi dapat membantu pekerjaan, tetapi tidak boleh mengurangi independensi hakim ataupun mengaburkan tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Penguatan kapasitas hakim menjadi penting agar kemajuan teknologi berjalan seiring dengan objektivitas, kecermatan, dan perlindungan hak para pencari keadilan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
