Pidie Jaya, Aceh – Sengketa kepemilikan tanah antar anggota keluarga berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Meureudu. Kesepakatan perdamaian tercapai dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2026/PN Mrn pada Kamis (5/11/2026), setelah Para Pihak menjalani proses mediasi sejak 19 Oktober 2026.
Mediasi tersebut dipimpin oleh Hakim PN Meureudu, Mukhtaruddin Ammar selaku mediator. Selama proses berlangsung, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan resume perkara, mengajukan usulan perdamaian, dan membahas penyelesaian atas sengketa yang mereka hadapi.
Baca Juga: PN Meureudu Aceh Berhasil Laksanakan Eksekusi Sukarela Ruko di Pidie Jaya
Proses mediasi berlangsung melalui sejumlah pertemuan hingga akhirnya para pihak mencapai kesepakatan. Dalam materi perdamaian, Para Penggugat bersedia mengakui bahwa tanah seluas 12.260 meter persegi yang terletak di Gampong Deah Teumanah, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, merupakan milik Para Tergugat.
Selain kesepakatan mengenai kepemilikan tanah tersebut, Para Tergugat juga bersedia berdamai dengan salah satu Penggugat yang saat ini sedang menjalani proses perkara pidana. Kesepakatan perdamaian kemudian dituangkan secara tertulis pada 5 November 2026 dan wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan isi yang telah disepakati.
Ketua PN Meureudu, Saptika Handhini mengapresiasi iktikad baik para pihak yang telah memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
“Keberhasilan mediasi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah. Kami berharap semangat ini terus berkembang sehingga pengadilan dapat lebih fokus pada perkara-perkara yang benar-benar membutuhkan proses litigasi,” ujar Saptika.
Keberhasilan mediasi dalam perkara ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa perdata tidak selalu harus berlanjut hingga pemeriksaan dan putusan melalui proses litigasi. Dengan adanya ruang dialog yang difasilitasi mediator, Para Pihak dapat membicarakan kepentingan masing-masing dan merumuskan penyelesaian yang disepakati bersama.
Baca Juga: Eksistensi Alat Bukti Bekas Hak Milik Adat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah
Bagi Para Pihak, kesepakatan tersebut menjadi dasar untuk mengakhiri sengketa kepemilikan tanah sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati. Sementara bagi pengadilan, mediasi menjadi salah satu tahapan penting dalam mendorong penyelesaian perkara secara damai sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
PN Meureudu berkomitmen untuk selalu memperkuat efektivitas mediasi dan menumbuhkan budaya damai di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses mediasi, diharapkan lembaga peradilan mampu mewujudkan pelayanan hukum yang humanis, cepat, sederhana dan berkeadilan. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
