Jakarta - Badan Keahlian (BK) DPR RI menggelar Webinar Konsultasi Publik - Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim pada Rabu 16 Juli 2025. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah narasumber yaitu Prof. Dr. Yanto (Hakim Agung MA RI), M. Taufiq HZ (Anggota Komisi Yudisial RI), Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo (Guru Besar Universitas Nasional), dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
Kepala Pusat PUU Polhukam Badan Keahlian DPR RI, Dr. Lidya Suryani Widayati, dalam sambutannya menyebutkan bahwa urgensi pengaturan jabatan Hakim kedalam suatu undang-undang adalah hal yang mendesak untuk dilakukan. Menurutnya, RUU JH semata-mata untuk menjamin hadirnya penegakan hukum yang berkeadilan. “Pengaturan jabatan Hakim adalah untuk menghadirkan Hakim yang Berani, Objektif, dan Berintegritas,” sebut Lidya.
Dalam perspektif akademik kebutuhan akan RUU Jabatan Hakim sangat mendesak. “Kemerdekaan kekuasaan kehakiman menuntut adanya perlindungan hukum bagi Hakim dalam menjalankan tugasnya. Pengaturan jabatan Hakim harus memuat pengaturan yang jelas syarat pengangkatan, pola kinerja, penegakan disiplin, hingga kesejahteraan Hakim. Tanpa pengaturan yang baku, akan terjadi kerancuan dalam proses peradilan,” sebutnya.
Baca Juga: MA Gelar Diskusi RUU Jabatan Hakim
“Banyak negara di dunia sudah mengatur jabatan dan profesi Hakim dalam suatu undang-undang tersendiri. Misalnya, di Jerman, Singapura, dan Jepang. Negara-negara tersebut menempatkan profesi Hakim dalam profesi yang terhormat,” lanjutnya.
Namun demikian, menurut Lidya, Badan Keahlian DPR juga mengharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi Hakim.
Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Dengan Praperadilan Dalam RUU KUHAP
“Pemberian fasilitas dan tunjangan kepada Hakim harus diiringi dengan pengawasan yang lebih ketat agar tercipta peradilan yang bersih dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan indepensi Hakim,” sebutnya.
Webinar ini sebagai sarana bertemunya gagasan para akademisi, praktisi, dan elemen Masyarakat sipil untuk memberikan rekomendasi konkrit mengenai Rancangan UU Jabatan Hakim. “Kami harap mendapatkan masukan terhadap draft RUU JH yang sedang kami susun, semoga seminar hari ini bermanfaat untuk penguatan profesi Hakim dan lembaga peradilan,” tutup Lidya. (AAR/FAC)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
