Painan, Sumatera Barat – Pengadilan Negeri (PN) Painan berhasil menyelesaikan sengketa perdata terkait utang piutang melalui mekanisme mediasi. Perkara Nomor 49/Pdt.G/2026/PN Pnn tersebut berakhir dengan kesepakatan perdamaian yang dicapai antara para pihak dan dikuatkan dalam Akta Perdamaian pada Senin (9/11).
Perkara ini melibatkan Amirudin bin Martias dan Nuraya binti Malihat sebagai Para Penggugat melawan Markis sebagai Tergugat. Sengketa tersebut turut melibatkan Jasmawati alias Jasma, Yuni Yanti alias Wati, Primis Pri Yenti alias Primis, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai para Turut Tergugat.
Perselisihan bermula dari perjanjian utang piutang tertanggal 20 Februari 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp100 juta. Dalam perjanjian tersebut, Jasmawati selaku Turut Tergugat I menjadikan tanah miliknya yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00034 sebagai jaminan atas utang tersebut.
Baca Juga: Penerapan Asas Rechtsverwerking dalam Sengketa Pertanahan
Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Yovan Adhiyaksa, Hakim PN Painan, Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I akhirnya mencapai kesepakatan perdamaian secara tertulis pada 2 November 2026. Namun, kesepakatan tersebut tidak tercapai dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV.
Dalam kesepakatan tersebut, Markis menyanggupi pembayaran uang sebesar Rp115 juta kepada Para Penggugat. Jumlah tersebut terdiri atas pokok utang sebesar Rp100 juta dan tambahan biaya lain-lain sebesar Rp15 juta yang diperhitungkan sebagai kerugian Para Penggugat. Pembayaran disepakati dilakukan secara tunai paling lambat pada saat kesepakatan perdamaian ditandatangani.
Baca Juga: Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Warga Kembali Menang di PT Jakarta
Sebagai konsekuensinya, setelah menerima pembayaran tersebut, Para Penggugat wajib menyerahkan kembali SHM Nomor 00034 atas nama Jasmawati kepada pemiliknya. Kesepakatan itu sekaligus menjadi bukti penerimaan uang dan penyerahan sertifikat tanah. Para pihak juga sepakat tidak mengajukan tuntutan hukum baru terkait sengketa utang piutang tersebut sepanjang seluruh isi kesepakatan dipatuhi.
Atas tercapainya perdamaian tersebut, Majelis Hakim PN Painan kemudian menguatkan kesepakatan para pihak ke dalam Akta Perdamaian. Majelis Hakim menghukum Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I untuk menaati seluruh isi kesepakatan perdamaian serta menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp472.500. Putusan tersebut dijatuhkan pada Senin (9/11) oleh Majelis Hakim yang diketuai Vivi Hariani Damanik, dengan hakim anggota Albima Sakti. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
