Tembilahan, Riau – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan dalam perkara penggelapan bernilai miliaran rupiah menuai sorotan publik. Namun, majelis menegaskan bahwa putusan tersebut bukan sekadar opini, melainkan hasil dari fakta hukum yang terungkap secara menyeluruh di persidangan.
Dalam perkara Nomor 29/Pid.B/2026/PN Tbh, majelis menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sementara dalam perkara Nomor 30/Pid.B/2026/PN Tbh, terdakwa dijatuhi pidana 1 tahun penjara.
Majelis Hakim menegaskan bahwa putusan tersebut diambil melalui proses panjang dan terbuka. “Putusan ini didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan asumsi atau tekanan pihak manapun,” demikian ditegaskan dalam pertimbangan hukum.
Baca Juga: Ketua PT Riau: Penguatan Integritas hingga Zero Pengaduan jadi Prioritas Peradilan
Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan tersebut lahir melalui proses persidangan yang panjang, terbuka, serta berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Fakta-fakta yang dipertimbangkan mencakup keterangan saksi, dokumen kerja sama, hingga aliran dana yang diperiksa secara rinci.
Dalam persidangan terungkap bahwa hubungan para pihak bermula dari kerja sama bisnis pengangkutan batubara, bukan dari niat awal melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam menilai unsur kesalahan dan konteks perbuatan para terdakwa.
Majelis juga menilai bahwa perkara tersebut tidak berdiri sebagai kejahatan sederhana, melainkan merupakan peristiwa kompleks yang beririsan antara ranah perdata dan pidana. Selain itu, terdapat perbedaan peran antara dua terdakwa dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.
Terkait nilai kerugian yang menjadi perhatian publik, majelis menegaskan bahwa tidak seluruh kerugian dapat dikualifikasikan sebagai kerugian pidana. Hakim melakukan pemilahan antara kerugian yang merupakan risiko bisnis dan kerugian yang secara langsung diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pidana.
Pendekatan tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian hakim untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap sengketa yang memiliki aspek keperdataan. Dalam menjatuhkan pidana, majelis mempertimbangkan derajat kesalahan, peran terdakwa, serta prinsip keadilan yang proporsional.
Majelis juga menegaskan bahwa putusan diambil secara independen melalui musyawarah yang objektif, tanpa dipengaruhi tekanan publik maupun opini yang berkembang. Penilaian terhadap putusan, menurut majelis, harus dilakukan secara utuh dengan memahami keseluruhan pertimbangan hukum.
Dalam sistem peradilan, keadilan tidak semata diukur dari berat ringannya pidana, tetapi dari ketepatan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum secara proporsional.
Baca Juga: Farewell Games, Kado Perpisahan Wakil Ketua PT Riau dan Ketua PTWP Riau
Menanggapi adanya ketidakpuasan, majelis mengingatkan bahwa upaya hukum berupa banding tetap terbuka sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, keberatan terhadap putusan diharapkan ditempuh melalui jalur hukum yang tersedia.
Putusan ini, menurut majelis, merupakan cerminan dari proses peradilan yang berjalan dalam koridor hukum, berlandaskan fakta persidangan, serta menjunjung tinggi independensi dan integritas peradilan. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
