Rumusan Kamar Mahkamah Agung sebagai Judicial Policy

Rumusan Kamar yang dihasilkan dan dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Rumusan Kamar Mahkamah Agung (RKMA)”, setiap tahunnya merupakan salah satu solusi sekaligus daya dorong bagi Hakim dan aparatur peradilan untuk menyelesaikan perkara yang terkadang membutuhkan referensi dasar hukum masih samar-samar atau bahkan belum ada.

Hal ini tidak terlepas dari praktik peradilan Indonesia yang menghadapi tantangan klasik namun terus berulang, sehingga perlu solusi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum di tengah kompleksitas perkara, keragaman fakta, dan dinamika peraturan perundang‑undangan.

Adanya perbedaan penafsiran Hakim, baik antar tingkat peradilan maupun di Mahkamah Agung (MA) sendiri, tentu berpotensi melahirkan disparitas putusan yang dapat menggerus kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga: Menjamin Independensi Hakim: Urgensi Pengaturan Gaji dalam UUD 1945

Dengan upaya Mahkamah Agung yang mengembangkan instrumen internal berupa Rumusan Kamar, yang lahir dari rapat pleno kamar tahunan dan dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) - terakhir SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 - merupakan terobosan yudisial yang konstruktif.

Walaupun instrumen ini bukan peraturan perundang‑undangan, bukan pula yurisprudensi dalam arti klasik, namun dalam praktik peradilan, daya ikat dan pengaruhnya sangat nyata. Fenomena inilah yang menempatkan RKMA secara konseptual sebagai suatu bentuk judicial policy atau kebijakan yudisial.

Fungsi Penjagaan Kesatuan Hukum

Menilik UU Mahkamah Agung, bahwa MA bukan semata‑mata sebagai pemutus perkara kasasi dan peninjauan kembali, tetapi juga sebagai penjaga kesatuan hukum nasional. Fungsi ini mengandung makna bahwa MA tidak hanya berperan reaktif terhadap sengketa konkret, melainkan juga proaktif memastikan agar hukum diterapkan secara konsisten, rasional, dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan.

Di negara dengan tradisi hukum tertulis seperti Indonesia, tugas menjaga kesatuan hukum tidaklah selalu mudah. Tidak tertutup kemungkinan suatu UU mengandung norma terbuka, frasa multitafsir, bahkan kekosongan pengaturan. Di sisi lain, perubahan sosial dan ekonomi bergerak lebih cepat dibanding kemampuan legislator memperbarui hukum. Dalam ruang inilah Hakim dituntut melakukan upaya penemuan hukum (rechtsvinding).

Namun, jika penemuan hukum dilakukan secara individual, maka bisa jadi terfragmentasi yang berpotensi melahirkan ketidaksatuan penafsiran. Untuk itu, diperlukan mekanisme kolektif untuk menyatukan sikap hukum, dan RKMA hadir sebagai jawaban institusional yudikatif atas kebutuhan tersebut.

Dari Forum Deliberatif hingga Pedoman Nasional

Dari prosesnya, Rumusan Kamar disusun melalui rapat pleno kamar MA, yang dihadiri para Hakim Agung sesuai bidangnya yaitu pidana, perdata, agama, tata usaha negara, militer, maupun pembinaan. Adapun isu hukum yang dibahas biasanya berasal dari praktik peradilan: misalnya, perbedaan putusan, masalah interpretasi UU, hingga dampak putusan Mahkamah Konstitusi.

Melalui forum rapat pleno, Hakim Agung secara kolektif mendiskusikan persoalan hukum secara abstrak, terlepas dari kepentingan para pihak dalam perkara konkret. Hasilnya adalah sikap hukum bersama yang dirumuskan secara singkat, normatif, dan operasional. Rumusan ini kemudian dikompilasi dan diberi legitimasi administratif melalui SEMA agar dapat diberlakukan sebagai pedoman nasional oleh badan peradilan.

Proses dan karakter inilah yang membedakan Rumusan Kamar dari putusan pengadilan. Rumusan Kamar tidak lahir dari konflik konkret, melainkan dari kebutuhan sistemik yang ada untuk menyatukan penafsiran hukum. Sehingga Rumusan Kamar bekerja secara preventif, bukan kuratif.

Konsep Judicial Policy

Dalam teori hukum modern, judicial policy merujuk pada kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga peradilan untuk mengarahkan penggunaan diskresi Hakim dan konsistensi penegakan hukum. Judicial policy bukan legislasi, tetapi juga bukan sekadar praktik kasuistik, namun berada di wilayah antara norma hukum dan kebijakan institusional.

Di berbagai negara, bentuk judicial policy dapat ditemukan dalam practice directions, guidelines, atau sentencing policy. Pada dasarnya tujuannya sama, yaitu memastikan bahwa kekuasaan keHakiman dijalankan secara bertanggung jawab, konsisten, dan sejalan dengan tujuan sistem hukum.

Dalam konteks Indonesia, maka RKMA memenuhi karakteristik tersebut. RKMA dirumuskan oleh lembaga yudisial sendiri, bersifat normatif, mengikat secara internal, dan dimaksudkan untuk mengarahkan praktik adjudikasi yang konstruktif.

Kedudukan Rumusan Kamar dalam Sistem Sumber Hukum

Tidak tertutup kemungkinan muncul perdebatan mengenai soal kedudukan RKMA dalam hierarki hukum di Indonesia. Secara formil, RKMA jelas bukan peraturan perundang‑undangan. RKMA tidak dibentuk melalui mekanisme legislasi, tidak memiliki dasar delegasi normatif dari undang‑undang, dan tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang‑undangan sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang‑undangan.

Namun, bila ditelaah secara sistem hukum, menempatkan RKMA sebagai “tidak memiliki daya ikat” juga keliru. Dalam praktik, Hakim - terutama di tingkat kasasi – tentu terikat secara kuat pada rumusan ini.  Oleh karena itu, secara teoritis RKMA lebih tepat dikualifikasikan sebagai: sumber hukum materiil, hukum tidak tertulis, dan soft law yudisial.

Sebagai soft law, maka kekuatan RKMA tidak terletak pada sanksi normatif, melainkan pada legitimasi institusional Mahkamah Agung dan kebutuhan sistem peradilan akan konsistensi dalam upaya menyelesaikan perkara di lembaga peradilan.

Bagaimana dengan Kebebasan Hakim?

Pertanyaan yang dapat juga muncul adalah bagaimana kehadiran RKMA dari perspektif kebebasan Hakim (judicial independence). Apakah pedoman internal tersebut mengekang Hakim dalam memutus perkara sesuai keyakinan dan nuraninya?

Pertanyaan ini penting mengingat kedudukan independensi Hakim, namun perlu ditempatkan secara proporsional. Independensi atau kebebasan Hakim bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan Hakim selalu berkelindan dengan akuntabilitas, konsistensi, dan kepastian hukum. RKMA tidak menentukan hasil putusan perkara konkret, melainkan memberikan kerangka penafsiran yang disepakati secara kolektif.

Dalam hal ini, Hakim tetap memiliki ruang untuk menyikapi RKMA secara jernih dan profesional, disertai argumentasi hukum yang kuat dan rasional. Dengan demikian, RKMA bukanlah instrumen pengekangan, melainkan alat koordinasi dan pengendalian mutu putusan dalam sistem peradilan yang kompleks serta solutif.

Manfaat Sistemik Rumusan Kamar sebagai Judicial Policy

Rumusan Kamar yang dimulai Mahkamah Agung tahun 2012 pada hakikatnya memberikan warna yudisial yang konstruktif bagi sistem hukum Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara di semua tingkat peradilan. Misalnya saja di Pengadilan Pajak, diantaranya diatur mengenai kuasa hukum. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan: Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

Berdasarkan Rumusan Kamar TUN Tahun 2012 yang diterbitkan dengan SEMA No. 07 Tahun 2012 yang membahas masalah ‘Surat Kuasa di Pengadilan Pajak’. Disepakati bahwa Tergugat/Terbanding sebagai pemegang jabatan TUN dapat memberi kuasa, misalnya kepada biro hukumnya atau cukup dengan ‘Surat Tugas’. Bahwa ‘Surat Tugas’ dapat menggantikan surat kuasa asalkan disebutkan kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk hadir mewakili Tergugat/Terbanding dan dicantumkan hal-hal apa yang ditugaskan untuk mewakili Tergugat/Terbanding tersebut.

Dengan demikian, keberadaan RKMA membawa sejumlah manfaat sistemik bagi badan peradilan Indonesia, antara lain: meningkatkan kepastian hukum, karena arah penafsiran dapat diprediksi, menekan disparitas putusan, khususnya pada isu hukum berulang, meningkatkan efisiensi peradilan, karena perdebatan normatif mendasar telah diselesaikan secara kolektif, serta memperkuat kepercayaan publik, melalui konsistensi dan rasionalitas putusan. Selain itu, bagi praktisi hukum, RKMA dapat menjadi referensi strategis dalam menyusun argumentasi. Bagi Hakim, ia berfungsi sebagai standar profesional penerapan hukum.

Penutup

Bahwa RKMA merupakan fenomena penting dalam evolusi sistem peradilan Indonesia. RKMA bukan legislasi terselubung, bukan pula sekadar kebiasaan internal. Secara konseptual, RKMA merupakan judicial policy yaitu kebijakan yudisial yang dirumuskan secara kolektif oleh Hakim agung untuk menjaga kesatuan hukum dan kualitas putusan.

Dalam konteks negara hukum modern yang kompleks, keberadaan judicial policy justru menjadi indikator kedewasaan institusi peradilan. Tantangannya bukan pada ada atau tidaknya RKMA, melainkan pada bagaimana RKMA dirumuskan secara transparan, diterapkan secara proporsional, dan terus dievaluasi agar tetap selaras dengan konstitusi serta rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga: The Compendium of Good Practices in Adjudicating Trafficking in Persons (TIP) Cases in ASEAN

Dengan demikian, RKMA layak dipahami bukan sebagai ancaman terhadap kebebasan Hakim, melainkan sebagai instrumen kelembagaan untuk memastikan bahwa keadilan tidak berjalan sendiri‑sendiri, melainkan dalam satu arah yang konsisten, rasional, dan berkeadaban dalam bangunan sistem hukum Indonesia. Salam yudisial Indonesia. (aar)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI