article | Opini | 2025-05-26 09:05:42

Jakarta- Pada momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang baru saja kita lalui, semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik kembali menggema di seluruh penjuru negeri. Momentum ini menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan perjalanan panjang pemberantasan korupsi, khususnya melalui institusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah berusia 15 tahun sejak perluasannya ke seluruh provinsi.Pengadilan Tipikor, yang pertama kali dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan yurisdiksi terbatas di Jakarta Pusat, mengalami transformasi monumental setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Lahirnya UU Nomor 46 Tahun 2009 yang memperluas Pengadilan Tipikor ke seluruh provinsi di Indonesia menandai babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di tanah air.Dalam 15 tahun perjalanannya, institusi ini telah menunjukkan dedikasi luar biasa sebagai ujung tombak dalam mengadili kasus-kasus korupsi yang mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Prestasi gemilang yang telah diraih, sekaligus dinamika yang dihadapi, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya terus memperkuat fondasi keadilan substantif yang menjadi tujuan mulia pendirian lembaga ini.Apresiasi atas Dedikasi Tanpa Batas: Capaian Membanggakan 15 Tahun Perjalanan.Kehadiran Pengadilan Tipikor telah menghadirkan transformasi signifikan dalam lanskap penegakan hukum korupsi di Indonesia. Dalam 15 tahun sejak perluasan ke seluruh provinsi, prestasi yang diraih sungguh membanggakan. Pengadilan ini telah berhasil menyidangkan ribuan kasus korupsi dengan tingkat kompleksitas yang beragam, menunjukkan kapasitas dan dedikasi yang luar biasa dari para hakimnya.Tingkat penghukuman (conviction rate) yang tinggi menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam memberantas korupsi. Yang lebih menggembirakan lagi, keberhasilan menjerat para pejabat tinggi hingga kepala daerah mengirimkan pesan kuat bahwa era impunitas bagi para koruptor telah berakhir. Ini adalah pencapaian monumental yang patut kita syukuri bersama.Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tahun 2024 menunjukkan dedikasi luar biasa para hakim Tipikor di seluruh Indonesia:Apresiasi untuk Pengadilan Negeri Tipikor dengan Volume Kerja Tertinggi (2024).-      PN Tipikor Medan : 153 perkara - menunjukkan komitmen tinggi dalam melayani keadilan.-      PN Tipikor Surabaya : 144 perkara - dedikasi untuk wilayah Indonesia Timur.-      PN Tipikor Makassar : 120 perkara - semangat pemberantasan korupsi di Sulawesi.-      PN Tipikor Ambon : 50 perkara - semangat pemberantasan korupsi dari Timur.-      PN Tipikor Semarang : 112 perkara - kontribusi nyata untuk Jawa Tengah.-      PN Tipikor Bandung : 112 perkara - kontribusi nyata untuk Jawa Barat.-      PN Tipikor Jakarta Pusat: 111 perkara - sebagai pusat koordinasi nasional.-      PN Tipikor Palembang: 84 perkara - kepedulian untuk wilayah Sumatera.-      PN Tipikor Banda Aceh ; 73 perkara - semangat pemberantasan korupsi di tanah Rencong.-      PN Jayapura : 21 perkara - kontribusi dari Papua.-      PN Kupang : 78 Perkara – semangat pemberantasan korupsi di Kupang.Data ini mencerminkan kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari seluruh hakim Tipikor di IndonesiaAngka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan para hakim yang bekerja hingga larut malam demi menegakkan keadilan. Setiap perkara yang diselesaikan adalah kontribusi nyata untuk menyelamatkan keuangan negara dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum kita.Membangun Fondasi Keamanan yang Kokoh: Dari Regulasi Menuju Implementasi OptimalSalah satu aspek yang menginspirasi dalam perjalanan Pengadilan Tipikor adalah komitmen untuk membangun sistem keamanan yang komprehensif bagi para hakimnya. Fondasi regulasi yang telah ada sesungguhnya cukup solid dan menunjukkan visi yang progresif dari para pemimpin bangsa.Apresiasi atas Kerangka Regulasi yang VisionerPertama, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dengan bijak mengamanatkan dalam Pasal 48 bahwa "Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman." Visi ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang pentingnya melindungi pilar-pilar keadilan.Kedua, PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang telah beberapa kali disempurnakan hingga menjadi PP No. 44 Tahun 2024, menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk terus memperbaiki sistem. Dalam Pasal 7, peraturan ini mengatur jaminan keamanan bagi hakim dengan visi yang komprehensif.Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan telah menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan operasional keamanan di ruang sidang, lengkap dengan sistem alarm, jalur evakuasi, dan koordinasi keamanan.Momentum Inspiratif : Pembelajaran dari Perkembangan Terkini.Perkembangan regulasi perlindungan bagi penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir memberikan inspirasi luar biasa. PP No. 77 Tahun 2019 tentang Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan dalam perkara terorisme telah memberikan contoh cemerlang tentang perlindungan komprehensif yang mencakup tahap sebelum, selama, dan sesudah proses pemeriksaan.Yang paling menggembirakan adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara untuk Jaksa yang baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 21 Mei 2025. Inisiatif ini menunjukkan visi kepemimpinan yang progresif dalam memperkuat infrastruktur penegakan hukum anti-korupsi.Peluang Emas: Harmonisasi Perlindungan dalam Visi Pemberantasan KorupsiTerbitnya Perpres Nomor : 66 Tahun 2025 membuka peluang emas untuk melengkapi ekosistem perlindungan penegak hukum secara holistik. Dalam perspektif sistem pemberantasan korupsi, jaksa berperan sebagai "pintu gerbang" yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, sementara hakim berfungsi sebagai "muara" yang menentukan keputusan final.Ketika "pintu gerbang" telah diperkuat dengan perlindungan komprehensif melalui Perpres tersebut, momentum ini membuka kesempatan istimewa untuk memberikan perlindungan setara bagi "muara" sistem. Hakim Tipikor, yang memiliki kewenangan menentukan nasib terdakwa korupsi, sesungguhnya menghadapi tingkat risiko dan tekanan yang tidak kalah tinggi.Harmonisasi perlindungan antara jaksa dan hakim bukan hanya tentang keadilan, tetapi lebih pada kebutuhan sistemik untuk memastikan efektivitas maksimal pemberantasan korupsi. Ketika seluruh komponen dalam rantai penegakan hukum mendapat perlindungan optimal, sistem akan berfungsi dengan performa terbaik.Hakim karir Tipikor menghadapi tantangan unik karena tidak hanya menangani perkara korupsi, tetapi juga perkara umum lainnya (pidana-perdata). Meskipun beban perkara non-Tipikor telah dikurangi, kompleksitas tugas ganda ini memerlukan apresiasi dan dukungan yang proporsional.Membangun Keadilan Substantif: Kompas untuk Masa Depan yang CerahKeadilan substantif adalah jiwa dari setiap putusan Pengadilan Tipikor. Konsep ini melampaui ketaatan prosedural semata, melainkan mengutamakan esensi keadilan yang sesungguhnya. Dalam konteks peradilan Tipikor, keadilan substantif harus menjadi bintang penuntun dalam setiap keputusan yang diambil.Pengukuran keadilan substantif dapat dilihat dari beberapa dimensi positif.Pertama, proporsionalitas hukuman yang mencerminkan besarnya kerugian negara dan dampak sosial, memberikan kepastian bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Kedua, pertimbangan konteks dan motivasi yang komprehensif, menunjukkan kedewasaan dalam memahami kompleksitas setiap kasus.Ketiga, fokus pada pemulihan kerugian negara dan pemberian efek jera yang konstruktif.Studi terhadap putusan-putusan Tipikor selama 15 tahun menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas pertimbangan keadilan substantif. Meskipun masih ada ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam membangun koherensi antar putusan, perkembangan ini menunjukkan arah yang sangat menjanjikan.Peluang Emas: Memulihkan Sistem Apresiasi yang ProporsionalDalam semangat membangun masa depan yang lebih cerah, penting untuk memahami bahwa dedikasi luar biasa para hakim Tipikor selama ini sesungguhnya layak mendapat apresiasi yang lebih proporsional. Fenomena “hilangnya tunjangan khusus” hakim Tipikor setelah perluasan ke seluruh provinsi pada tahun 2009 bukan untuk dikritik, melainkan untuk dipahami sebagai peluang perbaikan yang menunggu.Pada periode awal pembentukan, visi para pendiri bangsa telah begitu bijak dengan memberikan tunjangan khusus sebagai pengakuan atas kompleksitas tugas yang diemban. Kebijakan tersebut mencerminkan pemahaman mendalam tentang pentingnya memberikan apresiasi yang sesuai dengan beban dan risiko pekerjaan.Momentum Transformasi melalui PP No. 44 Tahun 2024.Terbitnya PP No. 44 Tahun 2024 menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan kesejahteraan hakim. Peraturan ini mengatur kenaikan gaji pokok dan tunjangan jabatan yang telah lama dinantikan. Komponen penghasilan hakim yang diatur meliputi:1.  Gaji Pokok : Berdasarkan golongan dan masa kerja yang adil.2.  Tunjangan Jabatan : Bervariasi sesuai tingkat pengadilan dan jabatan (Rp19.600.000 hingga Rp37.900.000).3.  Tunjangan Lainnya : Mencakup tunjangan keluarga, beras, dan kemahalan.4.  Fasilitas : Rumah negara, transportasi, kesehatan, dan keamanan.Visi Progresif untuk Hakim Ad Hoc TipikorSistem kompensasi hakim ad hoc Tipikor yang diatur secara khusus menunjukkan pengakuan terhadap spesialisasi mereka. Tunjangan kehormatan bulanan yang disesuaikan dengan kompleksitas tugas, disertai fasilitas rumah negara dan transportasi, mencerminkan apresiasi terhadap dedikasi mereka.Peluang Reformasi Sistem Pensiun yang BermartabatSalah satu peluang besar yang terbuka adalah reformasi sistem pensiun hakim. Meskipun UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 28 Tahun 1999 telah mengakui hakim sebagai pejabat negara, implementasi sistem pensiun belum sepenuhnya mencerminkan status tersebut.Saat ini, pensiun hakim masih dihitung berdasarkan gaji pokok (maksimal 75%), bukan dari total penghasilan. Peluang untuk mereformasi sistem ini menjadi lebih bermartabat—dengan perhitungan minimal 75% dari total penghasilan termasuk tunjangan profesi—akan menjadi langkah progresif yang sangat berarti.Investasi Strategis: Analisis Alokasi Anggaran yang Visioner.Data DIPA PN Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 menyajikan potret kontras yang menarik tentang prioritas alokasi sumber daya dalam sistem peradilan:§  Total alokasi anggaran: Rp1.057.225.000.§  Perkara Pidana Umum: Rp608.651.000 (890 perkara).§  Perkara Pidana Korupsi: Rp109.012.000 (105 perkara).§  Perkara Hubungan Industrial: Rp246.912.000 (332 perkara).Kalkulasi per perkara mengungkapkan bahwa alokasi untuk penanganan Tipikor mencapai Rp1.038.210 per kasus, suatu angka yang mencerminkan pengakuan terhadap kompleksitas dan signifikansi perkara korupsi dalam sistem peradilan. Namun, ketika diletakkan dalam konteks makro perekonomian nasional, di mana kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp56,075 triliun pada tahun 2023 menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), terlihat jelas bahwa peningkatan investasi strategis pada sistem peradilan Tipikor bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan pemulihan aset negara dan memperkuat efek jera bagi pelaku korupsi.Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk memperkuat sistem peradilan Tipikor akan memberikan multiplier effect yang luar biasa dalam penyelamatan keuangan negara.Membangun Integritas: Pembelajaran dari Tantangan Menuju Solusi.Perjalanan 15 tahun Pengadilan Tipikor tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk beberapa kasus yang melibatkan hakim dalam praktik yang tidak terpuji. Namun, setiap tantangan ini sesungguhnya adalah guru terbaik yang mengajarkan pentingnya terus memperkuat sistem.Kasus-kasus seperti Ramlan Comel, DS, Merry Purba, Janner, dan yang terbaru pada tahun 2025 melibatkan tiga hakim di PN Jakarta Pusat (DJU, ASB, dan AM), bukan untuk disesali, melainkan untuk dipelajari sebagai momentum transformasi. Setiap kasus ini menegaskan urgensi membangun sistem yang lebih kokoh dan holistik.Visi Transformatif: Dari Tantangan Menuju Kekuatan.Tantangan integritas ini sesungguhnya membuka peluang untuk membangun sistem yang lebih kuat melalui pendekatan komprehensif:1.  Peningkatan Kesejahteraan sebagai Fondasi : Sistem kompensasi yang proporsional akan memperkuat ketahanan moral.2.  Pengawasan yang Konstruktif : Membangun sistem pengawasan berlapis yang mendidik dan melindungi.3.  Rekrutmen Berbasis Merit : Sistem seleksi yang transparan dan berbasis integritas.4.  Pelatihan Berkelanjutan : Pengembangan kapasitas yang holistic.Analisis mendalam menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara tanggung jawab berat dan kompensasi yang tidak proporsional dapat menjadi salah satu faktor yang memperlemah sistem. Oleh karena itu, pemulihan tunjangan khusus dan penguatan sistem kompensasi menjadi bagian integral dari strategi memperkuat integritas.Sinergi Sistemik: Membangun Ekosistem Pemberantasan Korupsi yang Harmonis.Pengadilan Tipikor tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari ekosistem pemberantasan korupsi yang saling terkait. Efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas sinergi dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.Harmonisasi ini memerlukan kesamaan visi, koordinasi yang erat, standarisasi pemahaman hukum, dan pembagian peran yang jelas. Revisi UU Tipikor yang komprehensif juga diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan modus operandi korupsi dan standar internasional terkini.Dalam konteks ini, harmonisasi sistem kompensasi di seluruh institusi penegak hukum menjadi kunci untuk memastikan motivasi dan dedikasi yang seimbang dalam ekosistem pemberantasan korupsi.Proyeksi Masa Depan: Agenda Transformasi yang Menginspirasi.Memasuki dekade kedua sejak perluasan, Pengadilan Tipikor memiliki peluang emas untuk melakukan transformasi strategis. Agenda reformasi yang dapat menginspirasi meliputi:1. Penguatan Sistem Pengawasan Konstruktif : Membangun mekanisme pengawasan yang mendidik dan melindungi, melibatkan internal lembaga, Komisi Yudisial, dan masyarakat sipil2. Pengembangan Spesialisasi Unggulan : Membangun keahlian hakim dalam bidang spesifik seperti korupsi pengadaan, sumber daya alam, dan kejahatan keuangan transnasional.3. Revolusi Digital yang Transformatif : Implementasi teknologi AI untuk analisis bukti digital dan sistem pengundian hakim yang transparan.4. Yurisprudensi Progresif : Mengembangkan pendekatan hukum yang adaptif sesuai semangat keadilan substantif dan konteks sosial-ekonomi.5. Optimalisasi Pemulihan Aset : Memprioritaskan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme yang lebih efektif.6. Partisipasi Publik yang Bermakna : Meningkatkan transparansi dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan konstruktif.Momentum Kebangkitan: Agenda Pemulihan yang Tidak Dapat DitundaDalam semangat kebangkitan nasional, momentum untuk memulihkan dan merevitalisasi sistem tunjangan hakim Tipikor menjadi agenda strategis yang penuh harapan. Bukan sekadar wacana, melainkan investasi strategis untuk masa depan yang lebih cerah.1.  Revitalisasi Sistem Tunjangan Khusus: Investasi untuk Masa Depan.Memulihkan sistem tunjangan khusus hakim Tipikor adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan return berlipat ganda. Tunjangan ini harus diatur dalam regulasi yang jelas dengan alokasi anggaran yang terjamin, mencerminkan apresiasi negara terhadap kompleksitas tugas yang diemban.2.  Sistem Tunjangan Berbasis Beban Kerja: Pengakuan atas Dedikasi.Untuk hakim karir Tipikor yang menangani beban kerja ganda, sistem tunjangan yang memperhitungkan kompleksitas dan volume perkara akan menjadi wujud pengakuan yang adil atas dedikasi mereka.’3.  Implementasi Standar Beban Kerja (SBK): Pembelajaran dari Best PracticeMengadopsi pendekatan serupa dengan Kejaksaan, sistem tunjangan berbasis SBK akan memberikan keadilan yang lebih objektif berdasarkan kompleksitas perkara, nilai kerugian negara, dan volume kerja.4.  Peningkatan Alokasi DIPA: Dukungan Nyata untuk Kompleksitas Tugas.Mengingat besarnya kerugian negara akibat korupsi, peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan perkara Tipikor adalah investasi yang sangat rasional dan strategis.5.  Aktivasi Sistem Insentif Berbasis Kinerja: Motivasi untuk Ekselen.Sistem insentif yang memberikan apresiasi tambahan untuk penyelesaian perkara berkualitas akan mendorong peningkatan performa secara berkelanjutan.6.  Harmonisasi Anggaran dengan Dampak: Proporsionalitas yang Adil.Alokasi anggaran yang proporsional dengan kompleksitas dan dampak ekonomi perkara korupsi akan mencerminkan prioritas negara yang tepat.7.  Sistem Tunjangan Risiko dan Harmonisasi Perlindungan: Kelengkapan Ekosistem.Mengingat peran hakim Tipikor sebagai "muara" sistem pemberantasan korupsi, sistem tunjangan risiko yang proporsional dan harmonisasi perlindungan dengan praktik terbaik Perpres No. 66/2025 akan melengkapi visi komprehensif pemberantasan korupsi.8.  Reformasi Sistem Pensiun: Martabat Pejabat Negara.Amandemen PP No. 44/2024 untuk mengakomodasi tunjangan khusus hakim Tipikor, sekaligus reformasi sistem pensiun agar mencerminkan status pejabat negara, akan menjadi langkah progresif yang bermartabat.Visi Masa Depan: Indonesia Bersih dan Bermartabat.Perjalanan 15 tahun Pengadilan Tipikor telah memberikan fondasi yang solid untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Setiap tantangan yang dihadapi sesungguhnya adalah batu loncatan untuk mencapai visi yang lebih tinggi.Momentum kebangkitan nasional di era kepemimpinan baru memberikan harapan besar untuk transformasi sistemik yang komprehensif. Dengan terbitnya Perpres No. 66/2025 untuk jaksa, momentum ini membuka peluang emas untuk melengkapi ekosistem perlindungan penegak hukum secara holistik.Pemulihan sistem tunjangan khusus hakim Tipikor bukan sekadar perbaikan administratif, melainkan investasi strategis yang akan memberikan dampak berlipat dalam bentuk:-       Penguatan Integritas : Sistem kompensasi yang adil akan memperkuat ketahanan moral-       Peningkatan Kualitas : Hakim yang sejahtera akan dapat fokus optimal pada kualitas putusan.-       Efektivitas Sistemik : Ekosistem pemberantasan korupsi yang harmonis akan berfungsi maksimal.-       Kepercayaan Publik : Masyarakat akan semakin percaya pada sistem peradilan yang kuatSebuah Refleksi Penuh Harapan.Dengan beban kerja yang mencapai ratusan perkara per tahun, ditambah perkara umum lainnya, hakim Tipikor di 34 provinsi telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Mereka tidak hanya layak, tetapi sangat berhak mendapatkan sistem tunjangan yang proporsional dengan pengorbanan dan kontribusi mereka.Sebagai pejabat negara yang diakui konstitusional, hakim juga berhak mendapat sistem pensiun yang bermartabat. Amandemen PP No. 44/2024 dan reformasi sistem pensiun harus menjadi prioritas dengan target implementasi yang jelas.Pemerintah dan DPR memiliki kesempatan emas untuk menjadikan pemulihan tunjangan hakim Tipikor sebagai bukti komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi. Alokasi anggaran untuk ini adalah investasi strategis yang akan memberikan return berlipat melalui penyelamatan keuangan negara.Penutup: Semangat Membangun untuk Indonesia yang Lebih BaikRefleksi ini ditulis bukan dalam semangat kritik, melainkan dalam spirit membangun masa depan yang lebih cerah. Setiap tantangan yang ada sesungguhnya adalah peluang untuk memperkuat sistem dan mencapai visi yang lebih tinggi.Pemulihan tunjangan hakim Tipikor di seluruh Indonesia adalah langkah konkret untuk memutus mata rantai kelemahan sistemik dan memperkuat integritas peradilan. Melalui sistem yang adil dan proporsional, hakim Tipikor dapat menjalankan tugas mulia mereka dengan semangat dan dedikasi optimal.Dengan keadilan substantif yang benar-benar ditegakkan oleh hakim berintegritas tinggi, didukung sistem yang kuat dan kompensasi yang adil, pemberantasan korupsi akan memberikan dampak transformatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.Mari kita sambut masa depan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bermartabat. Setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk generasi mendatang. Dengan semangat kebangkitan nasional dan komitmen bersama, tidak ada yang tidak mungkin untuk diwujudkan.Indonesia mampu, Indonesia bisa, Indonesia pasti !!!!!Sunoto, S.H., M.H. Hakim PN Jakarta Pusat/Hakim Tipikor==================================================================================Daftar Referensi.1.      Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi2.      Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi3.      Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman4.      Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/20065.      Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung6.      DIPA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 (data internal)7.      Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2024 untuk PN Tipikor se-Indonesia (data internal)8.      Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). Laporan Kerugian Negara Akibat Korupsi Tahun 2023: Rp56,075 triliun berdasarkan monitoring terhadap 1.649 putusan korupsi9.      UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme10.  UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Duda/Janda Pegawai11.  PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan yang Menjadi Sasaran Tindak Pidana Terorisme12.  Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara untuk Jaksa13.  PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung14.  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan15.  Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). (2021). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009: Antara Harapan dan Kenyataan16.  Laporan Kasus Suap Hakim Tipikor: Ramlan Comel, DS, Merry Purba, Janner, dan kasus 2025 (DJU, ASB, AM)17.  OECD. (2022). Specialised Anti-Corruption Courts: A Comparative Mapping. OECD Public Governance ReviewsCatatan MetodologiTulisan ini disusun berdasarkan kombinasi penelitian literatur, analisis regulasi, dan pengalaman praktis penulis sebagai hakim Tipikor. Beberapa data bersifat internal dan belum terverifikasi independen. Pandangan dalam artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili institusi.Tulisan ini lahir dari kegelisahan positif penulis sebagai Hakim Tipikor yang baru mengabdi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tersusun pada momen reflektif pasca upacara Hari Kebangkitan Nasional, karya ini merupakan kontribusi penuh harapan dalam meneguhkan semangat kebangkitan di lini peradilan Tipikor—ujung tombak pemberantasan korupsi yang berperan vital dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan bermartabat.

article | Opini | 2025-05-17 07:30:17

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) saat ini menghadapi dilema yang memprihatinkan. Dengan 6 hakim karir, 10 hakim ad hoc, dan 2 hakim detasering, beban kerja tetap membuat sidang-sidang berlangsung hingga larut malam. Rata-rata berakhir pada pukul 21.00 WIB hingga 22.00 WIB. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada penambahan personel melalui hakim ad hoc dan detasering, volume dan kompleksitas perkara korupsi di wilayah Jakarta masih jauh melampaui kapasitas ideal pengadilan. Ketidakseimbangan antara volume perkara dan jumlah hakimKomposisi hakim untuk menangani perkara korupsi di wilayah Jakarta Pusat—yang merupakan episentrum kasus korupsi nasional karena menjadi domisili sebagian besar kementerian, lembaga negara, dan BUMN—merupakan angka yang masih jauh dari mencukupi. Meskipun secara kuantitatif jumlah ini mungkin terlihat memadai, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kompleksitas dan volume perkara korupsi membuat beban kerja tetap sangat tinggi.Hakim detasering, yang merupakan solusi sementara dengan penugasan hakim dari pengadilan lain, tidak dapat menjadi jawaban permanen. Sementara hakim ad hoc membawa perspektif dan keahlian berharga dari berbagai latar belakang profesional yang memperkaya proses peradilan tipikor. Ketimpangan Kompensasi: Paradoks dalam Sistem Peradilan Ironi yang menyesakkan dalam sistem peradilan kita terletak pada ketiadaan tunjangan khusus bagi hakim tipikor karir. Seorang hakim tipikor dengan golongan IV/b menerima besaran tunjangan yang sama persis dengan hakim pengadilan lain dan hakim non-tipikor dengan pangkat yang sama. Kebijakan ini mengabaikan realitas bahwa beban kerja, risiko, dan tanggung jawab hakim tipikor jauh lebih berat dibandingkan rekan-rekan mereka di pengadilan lainnya.Perkara korupsi memiliki kompleksitas tinggi dengan implikasi ekonomi dan politik yang luas. Hakim tipikor dihadapkan pada materi perkara yang rumit, melibatkan jaringan yang terorganisir, dengan nilai kerugian negara yang signifikan. Belum lagi tekanan dari berbagai pihak berkepentingan yang berpotensi mengancam independensi dan keselamatan hakim. Namun, pengorbanan dan risiko tambahan ini tidak diimbangi dengan kompensasi yang proporsional.Ketimpangan ini menciptakan disinsentif struktural yang berpotensi menggerus motivasi dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendorong hakim-hakim berkualitas untuk menghindari penugasan di pengadilan tipikor, yang pada gilirannya akan berdampak pada upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.Dampak Beban Kerja Berlebih terhadap Kualitas PutusanKetika hakim dipaksa bekerja melebihi batas kemampuan manusiawi tanpa insentif yang memadai, ketelitian dan ketajaman analisis hukum terancam memudar. Ini bukan soal kompetensi atau integritas, melainkan keterbatasan biologis manusia dan dinamika psikologis yang wajar. Penelitian di bidang neurosains secara konsisten menunjukkan bahwa kelelahan mental berdampak langsung pada kemampuan pengambilan keputusan. Dalam konteks peradilan tipikor, putusan yang dihasilkan dalam kondisi kelelahan dan kurangnya apresiasi sistemik dapat berpotensi mengandung kekeliruan analisis atau pertimbangan yang kurang komprehensif.Perkara korupsi umumnya melibatkan kompleksitas hukum yang tinggi, dengan ratusan alat bukti, saksi, dan konstruksi hukum yang rumit. Hakim memerlukan kondisi prima untuk mencermati setiap detail dan nuansa kasus. Ketika sidang berlangsung hingga larut malam, daya kritis dan kemampuan analitis hakim dapat terganggu, sehingga berpotensi menghambat pencapaian keadilan substantif yang menjadi ruh dari pemberantasan korupsi.Dinamika Khusus Hakim Karir, Ad Hoc dan DetaseringKomposisi hakim yang beragam di PN Jakarta Pusat, menciptakan dinamika kompleks dalam penanganan perkara tipikor. Masing-masing kategori hakim memiliki latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda, yang idealnya memperkaya proses peradilan. Namun, perbedaan status kepegawaian dan sistem kompensasi juga berpotensi menciptakan kesenjangan motivasi dan kohesi tim.Hakim ad hoc, yang direkrut dari luar lingkungan pengadilan (umumnya dari akademisi atau praktisi hukum), menerima honorarium dengan skema tersendiri dan membawa perspektif segar yang berharga dalam proses peradilan. Sementara hakim detasering, meskipun berstatus sebagai hakim karir, hanya bertugas sementara dan tetap menerima tunjangan dari pengadilan asalnya. Di tengah keberagaman ini, hakim karir tipikor justru menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan dalam sistem kompensasi, padahal mereka merupakan tulang punggung kontinuitas dan konsistensi pengadilan tipikor.Risiko terhadap Kesehatan, Keselamatan, dan IntegritasJam kerja yang eksesif dengan kompensasi yang tidak proporsional tidak hanya membahayakan kualitas putusan tetapi juga kesehatan para hakim itu sendiri. Beban kerja yang berlebihan dapat memicu stres kronis, gangguan kesehatan fisik seperti hipertensi dan penyakit jantung, serta masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berujung pada burnout dan menurunnya kapasitas profesional.Aspek keselamatan juga menjadi pertimbangan serius. Hakim yang pulang larut malam memiliki risiko keselamatan yang lebih tinggi, baik dari aspek kecelakaan lalu lintas maupun potensi intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini semakin mengkhawatirkan mengingat posisi hakim tipikor yang rentan menjadi target ancaman karena nature perkara yang ditanganinya.Yang lebih fundamental, ketimpangan kompensasi di tengah beban dan risiko yang lebih tinggi menciptakan kerentanan terhadap godaan koruptif. Meskipun sebagian besar hakim tipikor memiliki integritas tinggi, kita tidak bisa mengabaikan aspek keadilan kompensasi sebagai salah satu pilar sistem anti-korupsi yang berkelanjutan. Sistem yang tidak adil bagi penegaknya dapat menjadi faktor kriminogenik yang justru kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi.Solusi Sistemik: Pendekatan MultilevelBerdasarkan realitas komposisi hakim di PN Jakarta Pusat, beberapa solusi sistemik dapat dipertimbangkan:Pertama, optimalisasi manajemen perkara berbasis tipe hakim. Sistem manajemen perkara dapat dirancang untuk mengalokasikan kasus secara lebih efisien berdasarkan keahlian spesifik masing-masing tipe hakim. Misalnya, hakim ad hoc dengan latar belakang akuntansi atau keuangan dapat difokuskan pada perkara korupsi dengan skema keuangan yang kompleks, sementara hakim karir dengan pengalaman pidana umum yang kuat dapat difokuskan pada aspek-aspek prosedural dan pembuktian.Kedua, implementasi sistem tunjangan khusus bagi hakim tipikor karir yang memperhitungkan beban kerja, kompleksitas perkara, dan risiko tambahan yang dihadapi. Tunjangan ini dapat dirancang secara proporsional dan berbasis kinerja untuk menjaga akuntabilitas dan produktivitas, sehingga menyeimbangkan sistem kompensasi antara hakim karir, ad hoc, dan detasering. Ketiga, penambahan jumlah hakim karir tipikor secara signifikan untuk mencapai rasio ideal antara volume perkara dan jumlah hakim. Peningkatan ini harus disertai dengan program pelatihan khusus untuk mempersiapkan hakim-hakim baru menghadapi kompleksitas perkara korupsi.Keempat, pengembangan sistem pendukung teknis yang komprehensif, termasuk tim peneliti hukum dan analis keuangan yang dapat membantu proses penanganan perkara korupsi yang kompleks. Dukungan teknis ini dapat membebaskan hakim dari beban administratif dan memungkinkan mereka fokus pada aspek-aspek substansial dari perkara.Reformasi Anggaran Peradilan: Investasi untuk KeadilanAkar dari permasalahan ini tidak lepas dari keterbatasan anggaran peradilan. Indonesia mengalokasikan anggaran yang relatif kecil untuk sistem peradilan dibandingkan negara-negara dengan GDP serupa. Reformasi anggaran peradilan harus menjadi prioritas nasional, dengan mempertimbangkan beban kerja riil, kompleksitas perkara, dan risiko yang dihadapi.Pemerintah dan DPR perlu mendorong peningkatan anggaran untuk peradilan, khususnya untuk sistem remunerasi yang berkeadilan, pengadaan fasilitas, teknologi pendukung, dan penambahan SDM. Investasi pada sistem peradilan anti-korupsi adalah investasi strategis untuk memutus siklus korupsi yang menggerogoti pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.Penutup: Menuju Peradilan Anti-Korupsi yang Berkelanjutan dan BerkeadilanProfesionalisme dan dedikasi para hakim tipikor di PN Jakarta Pusat—baik hakim karir, ad hoc, maupun detasering—di tengah keterbatasan sumber daya dan ketimpangan kompensasi patut diapresiasi. Namun, apresiasi verbal tidaklah cukup. Kita membutuhkan reformasi struktural yang komprehensif untuk membangun sistem peradilan anti-korupsi yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.Keberadaan 14 hakim yang masih harus bekerja hingga larut malam menunjukkan bahwa permasalahan beban kerja lebih kompleks dari sekadar jumlah personel. Dibutuhkan pendekatan holistik yang mencakup reformasi manajemen perkara, sistem kompensasi, dan dukungan teknis untuk memastikan bahwa pengadilan tipikor dapat menjalankan fungsinya secara optimal.Ketika kita menuntut integritas dan kinerja optimal dari para hakim tipikor, kita juga harus memastikan bahwa sistem memberikan dukungan, perlindungan, dan kompensasi yang proporsional. Tanpa pendekatan holistik ini, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi "proyek heroik" yang bertumpu pada pengorbanan individu-individu berintegritas, bukan sistem yang kuat dan berkelanjutan.Reformasi sistem peradilan tipikor bukan semata demi kesejahteraan para hakim, melainkan demi tegaknya keadilan substantif dan efektivitas pemberantasan korupsi jangka panjang. Dalam upaya menegakkan keadilan, sistem peradilan kita sendiri harus terlebih dahulu menjadi cerminan keadilan bagi para penegaknya.Sunoto SH MH(Hakim PN Jakpus dan Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus)Artikel di atas adalah sepenuhnya opini penulis dan tidak mewakili kebijakan redaksi

article | Berita | 2025-05-02 16:35:40

Ternate- Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Maluku Utara, Budi Setyawan melantik dua hakim ad hoc tipikor, Teguh Suroso dan Edy Syafran. Keduanya berjanji akan mengamban amanah dengan selurus-lurusnya demi keadilan.“Saya berharap dengan jabatan ini dapat mengabdi bagi nusa bangsa secara khusus lembaga MA,” kata Teguh Suroso kepada DANDAPALA, Jumat (2/5/2024)Pelantikan di ruang utama PN Ternate siang ini, pukul 14.00-15.00 WIT.  Hadir dalam pelantikan itu segenap Keluarga besar PN Ternate, keluarga terlantik dan tamu undangan.“Saya harap juga dapat menegakkan keadilan dan kebenaran serta berperan dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Teguh.Sebelum dilantik menjadi hakim, keduanya merupakan advokat. Teguh Suroso tercatat pernah menjadi Ketua Cabang Asosiasi Advokat Surakarta dan Ketua Pusbakum AAI Surakarta. Keduanya merupakan dua advokat yang lolos seleksi tahun 2024. Dalam seleksi itu, tercatat 24 nama bisa menyisihkan ratusan pendaftar lainnya dari berbagai latar belakang pekerjaan.(asp/asp)