Cari Berita

22 Tahun Kerjasama, MA-FCFCOA Bahas kepemimpinan Perempuan & Keberagaman Yudisial

Melissa - Dandapala Contributor 2026-05-23 07:45:41
Dok. Ist

Melbourne, Australia — Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) bersama Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) kembali memperkuat kerja sama yudisial melalui kunjungan kerja Program Women in Leadership 2026, pada Senin (18/05/2026) sampai Selasa (19/05/2026) di Melbourne, Australia.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MA (WKMA) Bidang Yudisial, Suharto, didampingi Hakim Agung Suradi, Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati, serta diikuti 7 hakim perempuan yang berasal dari 3 lingkungan peradilan.

“Kami memberikan apresiasi atas partisipasi delegasi Indonesia dalam konferensi International Association of Women Judges (Asia-Pacific) di Adelaide”, ucap Chief Justice William Alstergren dan Deputy Chief Justice Suzanne Christie, saat menyambut Delegasi Indonesia.

Baca Juga: Femisida Dalam Kerangka Hukum Indonesia

Dalam seremoni yang menandai 22 tahun kerja sama berkelanjutan antara lembaga peradilan Indonesia dan Australia tersebut, MA dan FCFCOA menyoroti pentingnya pengembangan profesional hakim, representasi gender dalam lembaga yudisial, serta penguatan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

“Diharapkan kunjungan kerja ini mampu menghasilkan gagasan yang praktis, relevan, dan dapat diterapkan dalam penguatan kelembagaan Mahkamah Agung”, ujar WKMA Bidang Yudisial Suharto dalam sambutannya.

Suharto melanjutkan kerja sama antara MA dan FCFCOA diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan peradilan yang inklusif, berintegritas, aman, dan semakin dipercaya masyarakat.

“Salah satu capaian penting adalah terbentuknya Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) di bawah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). “Termasuk program mentoring hakim perempuan yang difokuskan pada penguatan kepemimpinan perempuan di lingkungan peradilan”, ungkapnya.

Sementara pada sesi diskusi mengenai keberagaman yudisial, Deputy Chief Justice Suzanne Christie memaparkan perkembangan representasi perempuan dalam sistem peradilan Australia. 

“Pada tahun 2022 untuk pertama kalinya mayoritas hakim di Mahkamah Tinggi Australia adalah perempuan”, jelas Christie. 

Di tahun yang sama Mahkamah Agung Australia Selatan juga mencatat peningkatan signifikan jumlah hakim perempuan dari 20 persen pada 2015 menjadi 53 persen pada 2026, lanjutnya.

Menurut Christie, keberagaman dalam lembaga peradilan menjadi faktor penting dalam meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

“Perempuan dan kelompok minoritas membawa perspektif unik yang memperkaya interpretasi serta pengambilan keputusan hukum,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPHPI, Nani Indrawati menegaskan bahwa representasi perempuan bukan sekadar soal jumlah, tetapi juga mengenai kualitas akses terhadap posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis di lembaga peradilan.

“Program mentoring sebagai investasi jangka panjang dalam membangun jejaring profesional dan pengembangan karier hakim perempuan secara terstruktur”, terang Nani.

Di hari kedua, diskusi juga menyoroti upaya FCFCOA menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari pelecehan maupun diskriminasi di lingkungan peradilan.

Chief Executive Officer FCFCOA David Pringle dan Michaela Garcia memaparkan berbagai kebijakan dan reformasi budaya kerja yang diterapkan pengadilan Australia. “Kami menerapkan sistem pengaduan No Wrong Door, dukungan psikologis, konseling, hingga penerapan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran perilaku”, ucap keduanya.

Baca Juga: Belajar dari FCFCOA: Inspirasi Reformasi Peradilan Keluarga di Indonesia

Pengadilan Australia juga menegaskan pentingnya pendidikan, mentoring, kepemimpinan, serta sistem pelaporan yang mudah diakses sebagai bagian dari reformasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif.

“Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin selama ini dapat terus berkembang demi terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat”, ucap William Alstergren saat menutup acara. (al/fac)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…