Cari Berita

Bawas MA Umumkan 13 Aparatur Peradilan Disanksi Disiplin, 5 Diantaranya Sanksi Berat

Anandy satrio - Dandapala Contributor
2026-11-10 06:35:06
Dok. Ist

Jakarta - Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) kembali mengumumkan penjatuhan sanksi dan hukuman disiplin terhadap hakim serta aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pada periode Oktober 2026, tercatat sebanyak 13 aparatur peradilan dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat.

Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 9419/BP/PENG.KP.8.2/XI/2026 tentang Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Oktober 2026 yang ditandatangani secara elektronik pada 6 November 2026.

Berdasarkan rincian pengumuman, dari total 13 aparatur yang dijatuhi hukuman disiplin, sebanyak lima orang menerima hukuman berat, tiga orang hukuman sedang, dan lima orang hukuman ringan.

Baca Juga: Menelisik Eksistensi Sanksi Tindakan dalam KUHP Nasional

Pada kelompok hakim, terdapat lima orang yang dijatuhi hukuman disiplin. Satu hakim dijatuhi sanksi berat berupa hakim nonpalu selama satu tahun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan ketentuan tunjangan jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalani sanksi tersebut.

Sementara itu, seorang hakim ad hoc tindak pidana korupsi dijatuhi sanksi sedang berupa hakim nonpalu selama enam bulan tanpa pembayaran tunjangan hakim ad hoc. Adapun tiga hakim lainnya masing-masing menerima sanksi ringan berupa teguran lisan dan sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, sesuai rincian yang tercantum dalam pengumuman.

Selain hakim, hukuman disiplin juga dijatuhkan kepada aparatur kepaniteraan. Dua panitera menerima hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan. Seorang panitera muda perdata dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan konsekuensi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75 persen setiap bulan selama enam bulan.

Sanksi lebih berat dijatuhkan kepada seorang panitera pengganti dan dua jurusita. Ketiganya dijatuhi hukuman berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Di lingkungan kesekretariatan, seorang pejabat struktural, yakni kepala subbagian umum dan keuangan, juga dijatuhi hukuman berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Sementara itu, seorang pelaksana dijatuhi hukuman sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun dengan konsekuensi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90 persen setiap bulan selama 12 bulan.

170 Aparatur Dijatuhi Hukuman Disiplin Sepanjang Januari–Oktober 2026

Pengumuman tersebut juga memuat rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 170 hakim dan aparatur peradilan telah dijatuhi hukuman disiplin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 orang menerima hukuman berat, 29 orang hukuman sedang, dan 100 orang hukuman ringan.

Hakim menjadi kelompok dengan jumlah penjatuhan hukuman disiplin terbanyak, yakni 112 orang. Rinciannya terdiri atas 24 hakim dijatuhi hukuman berat, 18 hukuman sedang, dan 70 hukuman ringan. Sementara itu, sembilan hakim ad hoc juga tercatat menerima hukuman disiplin, dengan rincian empat hukuman sedang dan lima hukuman ringan.

Pada kelompok kepaniteraan, terdapat sembilan panitera, empat panitera muda, 12 panitera pengganti, serta 10 jurusita yang dijatuhi hukuman disiplin. Selain itu, hukuman juga dijatuhkan kepada satu sekretaris, tiga pejabat struktural, empat pejabat fungsional, dan enam pelaksana.

Baca Juga: Mengenal Jenis Sanksi Hukum di Jawa Abad ke-18, dari Cambuk hingga Dibuang

Penjatuhan hukuman disiplin tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparatur peradilan. Setiap aparatur peradilan dituntut untuk senantiasa menaati kode etik, pedoman perilaku, serta ketentuan disiplin yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Melalui pengawasan dan penegakan disiplin yang berkelanjutan, Mahkamah Agung terus berupaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai prinsip integritas dan profesionalitas. (zm/wi) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…