Cari Berita

Bersejarah, PN Padangsidimpuan Setujui DPA PT North Sumatera Hydro Energy

Aditya Yudi - Dandapala Contributor
2026-11-18 19:35:11
Dok. PN Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, Sumatera Utara – Untuk pertama kalinya sejak berlakunya KUHAP baru, Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan menetapkan Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement/DPA) antara Penuntut Umum dengan PT North Sumatera Hydro Energy, Senin (16/11/2026). Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal Aurora Quintina.

Dalam memeriksa kelayakan dan keabsahan perjanjian tersebut, persidangan menghadirkan sejumlah alat bukti, meliputi bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Hakim kemudian memeriksa secara saksama pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian hakim adalah nilai kerugian dan pemulihan ekologis yang mencapai Rp75 miliar. Dari jumlah tersebut, PT North Sumatera Hydro Energy telah melakukan pembayaran sebesar Rp74 miliar. Sementara itu, sisa kewajiban pembayaran akan diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah diperjanjikan.

Baca Juga: Seluk Beluk Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) & Format Penetapan Pengadilan

Dalam pertimbangan hukumnya, Aurora menilai bahwa PT North Sumatera Hydro Energy memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah disepakati. 

“Bahwa Tersangka memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan, mekanisme pelaporan dalam rangka pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan yang telah ditentukan secara jelas dalam perjanjian tersebut,” ucap Aurora dalam pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada PT North Sumatera Hydro Energy untuk melaksanakan seluruh kewajiban dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan selama 10 bulan.

Baca Juga: Urgensi Pengaturan Perma tentang Deferred Prosecution Agreement (DPA)

“Memerintahkan Penuntut Umum dan PT. North Sumatera Hydro Energy

untuk melaksanakan Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan sejak disahkan” ucap Aurora dalam amar penetapannya.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…