Tim DANDAPALA - 
Megamendung. Pentingnya hakim menilai instrumen pencegahan (KLHS/RTR/AMDAL/Perizinan) sebagai menjadi dasar penilaian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, unsur pidana lingkungan, maupun dasar gugatan perdata. Ridwan, S.Hut., M.Sc., Pengajar Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim (11/11) menjelaskan Instrumen Pencegahan PPLH: KLHS, Tata Ruang dan Amdal yang wajib diketahui Hakim.
Baca Juga: Tips PS Perdata! Hasil Terekam dengan Baik, Amar Putusan Mudah Dieksekusi
Instrumen
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 14 UU PPLH)
meliputi KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan
hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan
hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup,
audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan
Berikut beberapa
substansi Penting AMDAL yang Perlu Dicermati Hakim:
- Pra-AMDAL: kesesuaian lokasi
kegiatan dengan RTRW, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
(PIPPIB) dan PIAPS melalui dokumen KKPR.
- Partisipasi masyarakat:
apakah pelibatan masyarakat telah dilakukan secara bermakna dan direspons
secara memadai dalam dokumen AMDAL?
- Penyusunan dokumen dan
implementasi (Konstruksi & operasi): kecukupan prediksi dampak penting
serta kelengkapan rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas
air, udara, kebisingan, biologi, sosial, dan kesehatan masyarakat.
- Pasca-operasi/kegiatan: kejelasan rencana penutupan kegiatan pembongkaran, penutupan lubang, reklamasi, dan pengelolaan pasca-tambang atau pasca-operasi.
- Prosedural: apakah Tim Penyusun dan Tim Uji Kelayakan AMDAL independen dan kompeten; apakah terdapat indikasi konflik kepentingan dalam penilaian?
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
