Jakarta – Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Korporasi, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, turut menyoroti sejumlah materi yang perlu diakomodasi maupun dihindari dalam rancangan tersebut.
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu didukung melalui RPP, meliputi kepastian pelaksanaan setiap jenis pidana dan tindakan, alur penyampaian petikan putusan kepada instansi terkait, laporan berkala beserta mekanisme verifikasinya, jalur permohonan penetapan apabila amar putusan memerlukan kejelasan dalam pelaksanaannya, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
“Itu bagian yang harus diusulkan dalam RPP,” ujarnya.
Baca Juga: Seluk Beluk Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) & Format Penetapan Pengadilan
Sebaliknya, terdapat pula materi yang dinilai tidak perlu dimuat dalam RPP. Di antaranya, ukuran sanksi tanpa dasar KUHP, mengingat dalam draf RPP masih terdapat sanksi yang tidak diatur dalam KUHP. Selain itu, alasan atau kriteria bagi hakim dalam menjatuhkan putusan juga tidak perlu dimasukkan ke dalam RPP.
Lebih lanjut, Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo menyampaikan sejumlah rekomendasi awal terhadap draf RPP tersebut. Pertama, rumusan RPP cukup menegaskan bahwa pidana dan tindakan dilaksanakan sesuai amar putusan pengadilan, sedangkan daftar unsur amar menjadi rujukan bersama.
Kedua, RPP tidak memuat ukuran untuk menetapkan sanksi baru maupun alasan penjatuhan pidana atau tindakan. Ketiga, amar tindakan perlu memuat enam unsur, yaitu pelaksana, objek, ruang lingkup kewenangan, jangka waktu, kewajiban, dan tolok ukur keberhasilan.
Keempat, pengakhiran tindakan dilakukan melalui alur laporan, verifikasi, permohonan jaksa, dan penetapan pengadilan. Kelima, pengaturan dalam RPP harus selaras dengan KUHAP baru, termasuk mengenai izin Ketua Pengadilan Negeri dan hakim pengawas. Keenam, format amar perlu disusun bersama oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum.
Baca Juga: Dr Achmad Setyo Pudjoharsoyo: Pemidanaan Korporasi Harus Proporsional
Menutup pemaparannya, Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo menegaskan pentingnya kejelasan putusan sebagai syarat keterlaksanaan putusan.
“Kejelasan putusan adalah syarat keterlaksanaan putusan, pertimbangan yang lengkap menjadikan sanksi proporsional, amar yang jelas menjadikan sanksi dapat dieksekusi, dan tata tertib menjadikan sanksi memulihkan dan memperbaiki,” pungkasnya. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI