Finalitas Putusan Bebas

Pendahuluan

Hari ini hukum positif kita telah berbicara cukup tegas mengenai putusan bebas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menggantikan KUHAP lama. Pasal 299 ayat (2) huruf a menutup kasasi terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung kemudian mempertegasnya melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2026. Bahkan SEMA tersebut mengategorikan banding terhadap putusan bebas dan kasasi terhadap putusan bebas sebagai upaya hukum yang tidak memenuhi syarat formal. Berkasnya pada prinsipnya tidak perlu dikirim ke pengadilan yang lebih tinggi.

Baca Juga: Kepastian Hukum dan Arsitektur Pengawasan Peradilan

Dengan demikian, secara hukum positif, arahnya terang: putusan bebas harus mempunyai finalitas.

Tetapi bagi saya, norma yang tegas itu tetap memerlukan penjelasan filosofis. Mengapa negara, melalui penuntut umum, tidak lagi diberikan kesempatan meminta pengadilan yang lebih tinggi untuk menilai ulang putusan bebas? Bukankah hakim juga mungkin salah? Bukankah penuntut umum membawa kepentingan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting. Sebab sebuah larangan akan lebih mudah diterima penyidik, penuntut umum, hakim, maupun masyarakat apabila dipahami bukan hanya bunyi pasalnya, tetapi alasan mengapa hukum memilih jalan tersebut.

Indonesia memang tumbuh dari tradisi hukum Eropa Kontinental atau civil law (sistem hukum berbasis kodifikasi). Namun dalam soal perlindungan terhadap putusan bebas, baik KUHAP lama pada rumusan awalnya (Pasal 244) maupun KUHAP baru menunjukkan sebuah gagasan yang sangat dekat dengan tradisi hukum Anglo-Saxon/common law (Amerika, Inggris, Australia) yang menentukan bahwa negara tidak boleh terus mengadili seseorang yang telah dibebaskan hanya karena tidak puas terhadap hasil pertama.

Dalam hukum Amerika Serikat, prinsip itu dikenal melalui double jeopardy (larangan menempatkan seseorang dua kali dalam risiko penghukuman untuk perkara yang sama). Tapi ini berbeda dengan prinsip yang mirip di indonesia dikenal Nebis in idem (larangan mengadili kembali kepada orang untuk perkara yang sama jika telah diputus berkekuatan hukum tetap)

Saya tidak hendak mengatakan bahwa Indonesia berubah menjadi sistem common law (sistem hukum yang kuat bertumpu pada preseden/yurisprudensi). Struktur hukum kita tetap berakar pada hukum tertulis dan kodifikasi. Tetapi gagasan finalitas putusan bebas dalam KUHAP baru dan SEMA 4/2026 mempunyai kesamaan filosofis yang kuat seperti prinsip double jeopardy: negara harus memiliki batas ketika berhadapan dengan individu.

Untuk memahami batas itu, dua perkara putusan bebas Amerika Serikat menarik digunakan sebagai cermin:

Evans v. Michigan dan Harry Aleman v. Judges of the Circuit Court of Cook County.

Evans menunjukkan betapa kuatnya finalitas dipertahankan, bahkan ketika hakim nyata-nyata salah dalam pertimbangan hukum.

Aleman menunjukkan keadaan sebaliknya: finalitas dapat kehilangan dasar moralnya ketika putusan bebas bukan lahir dari kesalahan hakim, melainkan dari hakim yang bisa dibayar (judicial corruption).

Dari dua perkara itulah saya ingin menapaktilasi satu garis sederhana: putusan bebas yang salah tetap final; putusan bebas yang lahir dari proses korup adalah persoalan lain.

Kekuasaan dan Batasnya

Bagi saya, inti hukum acara pidana sebenarnya sederhana: negara diberi kekuasaan besar untuk menindak kejahatan, tetapi kekuasaan itu harus dibatasi agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Penyidik dapat melakukan penyidikan dan menggunakan upaya paksa menurut syarat undang-undang. Penuntut umum dapat membawa seseorang ke pengadilan dan meminta hakim menjatuhkan pidana. Negara memiliki aparat, anggaran, laboratorium, ahli, teknologi, dan seluruh perangkat penegakan hukum.

Di sisi lain berdiri seorang individu. Ia mungkin kaya dan mampu memperoleh penasihat hukum terbaik. Tetapi ia juga mungkin seorang petani, buruh, pegawai, mahasiswa, pedagang atau ibu rumah tangga yang bahkan baru pertama kali memasuki ruang pengadilan.

Secara normatif keduanya berdiri sama di hadapan hukum. Tetapi secara faktual kekuatan mereka tidak pernah benar-benar simetris. Karena itu equality before the law tidak cukup dipahami sebagai kesamaan formal. Hukum acara justru diperlukan untuk mengimbangi ketidakseimbangan tersebut.

Negara boleh menangkap, tetapi ada syaratnya. Negara boleh menahan, tetapi ada batas waktunya. Negara boleh menggeledah dan menyita, tetapi ada prosedurnya. Negara boleh menuntut, tetapi harus membuktikan dakwaannya. Dan setelah negara menggunakan seluruh kesempatan tersebut, harus ada sebuah titik ketika hukum berkata: cukup. Menurut saya, di situlah filosofi finalitas putusan bebas bermula.

Kita memberikan pedang yang tajam kepada negara agar mampu melindungi masyarakat dari kejahatan. Tetapi hak asasi manusia membangun pagar di sekeliling pedang itu agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Tanpa pedang, negara dapat menjadi tidak berdaya. Tanpa pagar, negara dapat menjadi terlalu berkuasa. Hukum acara pidana berdiri di antara keduanya.

Risiko Kekeliruan

Cesare Beccaria sejak abad ke-18 mengingatkan bahwa seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai orang bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan menurut hukum. Sir William Blackstone kemudian meninggalkan sebuah rumusan yang terus hidup berabad-abad: “It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer" (Lebih baik sepuluh orang bersalah lolos daripada satu orang tidak bersalah dihukum).

Tentu ungkapan itu bukan ajakan membiarkan kejahatan. Ia berbicara tentang distribusi risiko dalam hukum pidana. Sebab tidak ada proses peradilan yang sepenuhnya kebal dari kekeliruan. Penyidik dapat salah. Jaksa dapat keliru. Saksi dapat salah mengingat. Ahli dapat berbeda pendapat. Hakim pun dapat salah.

Karena kesalahan manusia tidak mungkin dihapus sepenuhnya, hukum harus menentukan siapa yang seharusnya menanggung risiko ketika kekeliruan terjadi.

Dalam hukum pidana, risikonya lebih pantas ditanggung negara. Sebab negara memiliki kekuasaan paling besar, sementara akibat kesalahannya dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Seseorang yang selama bertahun-tahun menjalani proses hukum, ditahan, dipidana, atau hidup di bawah stigma mungkin akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Namun putusan yang membebaskannya tidak dapat mengembalikan waktu, kebebasan, kesempatan, dan bagian hidup yang telah terlanjur hilang selama proses itu. Di situlah kehati-hatian hukum pidana memperoleh maknanya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin persamaan di hadapan hukum, perlindungan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak atas pengadilan yang adil, serta praduga tidak bersalah. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pun memperkuat prinsip tersebut.

Saya melihat satu perbedaan penting yakni terdakwa memiliki hak sedangkan penuntut umum memiliki kewenangan. Hak melekat pada manusia. Kewenangan melekat pada negara yang diberikan oleh hukum.

Karena kewenangan itu berasal dari hukum, hukum pula yang boleh menentukan kapan kewenangan tersebut harus berhenti. Itulah dasar mengapa finalitas bukan hadiah kepada terdakwa. Finalitas adalah batas terhadap negara.

Kesempatan harus ada akhir

Ada pendapat bahwa penuntut umum seharusnya tetap diberi kesempatan mengajukan upaya hukum karena hakim mungkin salah. Secara sepintas alasan itu masuk akal. Tetapi kita perlu melihat keseluruhan proses.

Sebelum putusan bebas dijatuhkan, negara telah memperoleh banyak kesempatan. Penyelidikan dilakukan. Penyidikan dilakukan. Saksi diperiksa. Barang bukti dikumpulkan. Ahli dapat dimintai pendapat. Berkas perkara diperiksa penuntut umum. Kekurangannya dapat dilengkapi. Kemudian dakwaan diajukan.

Di persidangan, saksi dan ahli kembali diperiksa. Barang bukti diuji. Terdakwa diperiksa. Jaksa menyampaikan tuntutan. Baru setelah seluruh proses itu hakim menjatuhkan putusan.

Jadi negara tidak hanya memperoleh satu kesempatan. Negara telah memperoleh serangkaian kesempatan sebelum putusan bebas dijatuhkan.

Yang tidak boleh diberikan kepada negara adalah kesempatan tanpa akhir. Sebab apabila setiap pembebasan dapat terus diuji sampai akhirnya ditemukan majelis yang menjatuhkan pidana, maka perkara baru selesai ketika negara menang. Di situlah finalitas kehilangan maknanya.

Evans: Ketika Hakim Salah

Perkara Evans v. Michigan sangat membantu menjelaskan persoalan ini.

Namanya Lamar Evans didakwa melakukan arson crime (kejahatan pembakaran dengan sengaja). Dalam persidangan, hakim tingkat pertama berpendapat bahwa jaksa harus membuktikan satu keadaan tertentu sebagai unsur tindak pidana.

Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikannya. Hakim lalu menjatuhkan directed verdict of acquittal (putusan bebas langsung oleh hakim).

Masalahnya baru terlihat kemudian. Hakim ternyata salah membaca hukum. Unsur yang ia minta dibuktikan oleh jaksa sebenarnya bukan unsur tindak pidana yang diwajibkan undang-undang. Dengan kata lain, jaksa dianggap gagal membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan.

Negara bagian Michigan lalu meminta agar Evans dapat diadili kembali. Logikanya mudah dimengerti: kalau pembebasan terjadi karena hakim salah memahami hukum, mengapa kesalahan itu tidak boleh diperbaiki? Mahkamah Agung Amerika Serikat menjawab: tidak boleh.

Pada 2013, dalam perkara Evans v. Michigan, Mahkamah menyatakan bahwa Double Jeopardy Clause (klausul larangan pengadilan dua kali) tetap melarang persidangan ulang. Pembebasan yang lahir dari kesalahan penafsiran hukum tetap merupakan pembebasan. Kesalahan tersebut hanya memengaruhi ketepatan putusan, bukan mengubah sifatnya sebagai putusan bebas.

Bagi saya, Evans memberi pelajaran yang sangat jelas: Hakim dapat salah. Bahkan kesalahannya dapat terlihat terang. Tetapi apabila persidangan berjalan jujur, hakim independen, tidak ada suap, dan pembebasan benar-benar lahir dari proses peradilan, negara harus menerima risikonya. Itulah harga finalitas.

Aleman : Ketika Pengadilan Dibeli

Perkara Bos Mafia Harry Aleman berada di sisi yang berbeda. Aleman dibebaskan dari dakwaan pembunuhan William Logan dalam bench trial (persidangan tanpa juri) di Cook County, Illinois pada tahun 1977.

Bertahun-tahun kemudian terungkap bukti bahwa hakim yang membebaskannya, Frank Wilson telah disuap. Setelah bukti itu muncul, grand jury (dewan juri besar yang menentukan kelayakan dakwaan) pada tahun 1993 mengeluarkan dakwaan baru terhadap Aleman atas pembunuhan yang sama.

Aleman tentu mengajukan pembelaan double jeopardy. Dia berkata pada pokoknya: saya sudah pernah diadili dan dibebaskan. Negara tidak boleh mengadili saya lagi.

Namun pengadilan menemukan bahwa persidangan pertama telah dirusak oleh suap. Hakim yang membebaskannya bukan sekadar salah dalam substansi pembuktian perkara tapi juga salah dalam prinsip etik dan hukum acara.  Hakim telah dibayar (judicial corruption).

Karena itu pengadilan melihat persidangan Aleman pertama sebagai sham trial (persidangan pura-pura atau palsu). Aleman sejak awal tidak pernah sungguh-sungguh menghadapi risiko dihukum karena hasil persidangan telah diatur.

Dari sanalah muncul pemikiran bahwa jeopardy never attached (risiko penghukuman yang sah tidak pernah benar-benar melekat).

Aleman kemudian diadili kembali dan kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Perbedaannya dengan Evans menjadi terang. Evans adalah judicial error (kekeliruan hakim). Aleman adalah judicial corruption (korupsi peradilan oleh hakim). Pada Evans, hakim salah tetapi tetap mengadili. Pada Aleman, hakim tidak lagi sekadar mengadili secara keliru; proses peradilannya telah dibeli.

Yang pertama adalah putusan yang salah dalam proses yang sah. Yang kedua adalah proses yang legitimasi dasarnya telah rusak.

Sejarah Kita

Dengan kerangka itu, pengalaman Indonesia menjadi menarik dibaca kembali. KUHAP 1981 sebenarnya pernah memilih rumusan yang sangat sederhana. Pasal 244 pada pokoknya menutup kasasi terhadap putusan bebas. Namun perjalanan hukum kita kemudian mengambil jalan berbeda.

Pada 1983, melalui perkara Tipikor Raden Sonson Natalegawa, Mahkamah Agung menerima kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas. Dari perkembangan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 itulah kemudian dikenal pembedaan antara bebas murni (zuivere vrijspraak) dan bebas tidak murni (niet zuivere vrijspraak).

Saya dapat memahami konteks zamannya. Perkara korupsi selalu menghadirkan tekanan yang kuat terhadap pengadilan. Ketika terdakwa dibebaskan, pertanyaan publik segera muncul: apakah hukum gagal, atau justru ada sesuatu yang salah di balik pembebasan itu?

Tetapi sejarah hukum mengajarkan satu hal: pengecualian mempunyai kecenderungan untuk berkembang. Apa yang mula-mula dibuka untuk keadaan luar biasa perlahan-lahan dapat menjadi praktik biasa.

Perjalanan Perkara Prita Mulyasari, memperlihatkan akibat manusiawinya. Prita dibebaskan oleh pengadilan tingkat pertama. Kasasi penuntut umum kemudian membuatnya dinyatakan bersalah. Melalui peninjauan kembali, ia akhirnya kembali dibebaskan.

Secara prosedural perjalanan itu dapat dijelaskan melalui tahapan upaya hukum. Namun dari sisi manusia, terdapat persoalan yang lebih sederhana: seseorang yang telah mendengar pengadilan menyatakan dirinya bebas ternyata masih harus hidup dalam ketidakpastian apakah negara akan kembali menghukumnya. Di situlah finalitas bukan lagi sekadar persoalan teknik hukum acara. Ia menyentuh kepastian hidup seseorang.

Perjalanan panjang itu akhirnya membawa kita kepada keadaan hukum hari ini. KUHAP baru melalui Pasal 299 ayat (2) huruf a kembali menutup kasasi terhadap putusan bebas. SEMA Nomor 4 Tahun 2026 mempertegas pelaksanaannya. Saya membaca perkembangan ini sebagai kembalinya putusan bebas kepada khittah finalitasnya.

Bukan berarti Indonesia berpindah dari civil law menuju common law. Tidak. Tetapi kita kembali menemukan sebuah gagasan yang juga menjadi jiwa double jeopardy: negara harus mempunyai batas. Setelah penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan persidangan dilakukan secara sah, negara tidak boleh mencoba terus sampai menang

Profesionalisme

Konsekuensinya memang besar bagi penyidik dan penuntut umum. Namun menurut saya justru di situlah manfaatnya.

Penyidik harus semakin profesional. Jangan membawa dan menyerahkan perkara setengah matang ke Penuntut Umun. Jangan tentukan orangnya lebih dahulu, lalu mencari bukti yang cocok. Biarkan bukti membawa penyidik kepada pelaku.

Scientific crime investigation (penyidikan kejahatan berbasis metode ilmiah) tidak hanya berarti menggunakan teknologi. Ia terutama berarti bekerja berdasarkan fakta, menguji dugaan sendiri, menjaga bukti, dan berani mengubah kesimpulan jika fakta berkata lain.

Penuntut umum pun harus semakin selektif. Jaksa bukan mesin penghukuman. Kalau bukti kuat, tuntutlah dengan tegas. Kalau bukti rapuh, jangan mengganti kelemahan bukti dengan kegigihan.

Finalitas putusan bebas dengan demikian memindahkan fokus penegakan hukum: dari mengejar terdakwa setelah bebas menuju membangun perkara dengan benar sebelum putusan dijatuhkan.

Pengadilan tingkat pertama bukan latihan. Kasasi bukan bengkel untuk memperbaiki perkara yang sejak awal tidak siap.

Putusan bebas yang dibeli?

Tetapi Aleman meninggalkan satu pertanyaan yang tidak boleh kita hindari: bagaimana jika suatu hari terdapat putusan bebas di Indonesia yang kemudian terbukti lahir dari suap kepada hakim?

Menurut saya, dugaan saja tidak cukup.

Tidak cukup karena muncul pemberitaan. Tidak cukup karena hakim diperiksa etik. Bahkan tidak cukup hanya karena hakim telah ditetapkan sebagai tersangka.

Jika hukum hendak membuka pengecualian terhadap finalitas, standarnya harus luar biasa ketat. Harus terdapat putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya korupsi hakim dan hubungan langsung antara transaksi koruptif itu dengan putusan bebas yang dijatuhkan. Barulah hukum dapat mempertimbangkan sebuah pintu yang sangat sempit.

Dan pintu itu tidak boleh disamarkan menjadi upaya hukum biasa. Sebab jika setiap dugaan suap dapat membuka kembali perkara, kita hanya menghidupkan persoalan lama dengan nama baru.

Jalan Keluar

Saya menawarkan dua kemungkinan sebagai de lege ferenda (hukum yang diusulkan untuk masa depan).

Pertama, setelah terbukti secara berkekuatan hukum tetap bahwa hakim menerima suap untuk menghasilkan putusan bebas, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan khusus kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung tidak memeriksa apakah terdakwa bersalah. Yang diperiksa adalah apakah proses sebelumnya benar-benar telah rusak oleh korupsi. Jika ya, Mahkamah Agung dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama membuka kembali perkara dan memeriksanya dengan majelis baru.

Model ini paling dekat dengan gagasan bahwa yang perlu dipulihkan adalah proses peradilannya.

Kedua, hukum dapat membuka mekanisme extraordinary review (pemeriksaan luar biasa), berupa Peninjauan Kembali khusus yang hanya dapat diajukan Jaksa Agung setelah terdapat putusan tetap mengenai korupsi hakim tersebut.

Syaratnya harus sangat ketat. Tidak boleh digunakan karena hakim dianggap salah. Tidak boleh karena penuntut umum kecewa. Tidak boleh karena masyarakat marah. Hanya boleh karena terdapat bukti final bahwa pembebasan itu lahir dari transaksi koruptif.

Kedua mekanisme tersebut bukan upaya untuk melemahkan finalitas. Justru sebaliknya. Tujuannya adalah menjaga agar finalitas tetap kuat untuk semua putusan bebas yang lahir dari proses jujur, sambil mencegah finalitas menjadi tempat berlindung bagi korupsi.

Penutup

Dari uraian tersebut, saya menarik beberapa kesimpulan.

Pertama, putusan bebas harus dipahami sebagai titik akhir dari kewenangan negara untuk terus mengejar seseorang melalui upaya hukum biasa.

Kedua, finalitas tidak berarti hakim selalu benar. Hakim dapat salah. Tetapi kesalahan hakim dalam proses yang jujur adalah risiko yang harus ditanggung negara. Kasus Evans v. Michigan memudahkan kita memahami prinsip tersebut.

Ketiga, putusan bebas yang lahir dari korupsi hakim adalah keadaan yang berbeda.

Kasus Harry Aleman menunjukkan bahwa pembebasan yang diperoleh melalui suap tidak dapat disamakan dengan pembebasan yang lahir dari proses peradilan yang jujur. Perbedaan dasarnya dapat dirumuskan secara sederhana:

kekeliruan hakim tidak menghapus finalitas.

Korupsi hakim dapat merusak dasar finalitas itu sendiri.

Keempat, KUHAP baru dan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 sebaiknya dibaca dengan semangat bahwa putusan bebas benar-benar final dan tidak boleh dibuka kembali hanya karena terdapat perbedaan penilaian antara hakim dan penuntut umum. Pengecualian hanya layak dibahas apabila kemudian terbukti secara final bahwa proses peradilan telah dikorupsi.

Finalitas itu mempunyai alasan filosofis. Negara sudah memiliki kekuasaan besar. Negara sudah memiliki banyak kesempatan. Negara sudah memiliki polisi, jaksa, ahli, teknologi, dan prosedur. Maka ketika seluruh perangkat itu telah digunakan dan pengadilan yang jujur menyatakan seseorang bebas, hukum harus berani menerima hasilnya.

Hakim mungkin salah. Itu Evans. Dan kesalahan yang lahir dari proses jujur tetap harus dihormati sebagai bagian dari risiko negara hukum. Tetapi jika hakim dibayar untuk membebaskan seseorang, itu bukan lagi sekadar kesalahan. Itu Aleman.

Dalam keadaan seperti itu, yang rusak bukan hanya pertimbangannya, melainkan proses peradilannya. Karena itu jalan keluarnya pun harus luar biasa, sempit, dan diatur tegas dalam undang-undang.

Dengan demikian kita tidak perlu memilih antara dua ekstrem. Kita tidak perlu merusak finalitas karena takut pada hakim yang korup. Tetapi kita juga tidak perlu membiarkan korupsi berlindung di balik finalitas. Negara tetap mempunyai pedang. HAM tetap menjadi pagarnya.

Dan hukum acara pidana tetap menjalankan fungsi paling pentingnya: memberi negara kekuasaan yang cukup untuk melawan kejahatan, sekaligus mengajarkan kepada negara satu hal yang tidak kalah penting, kapan harus berhenti. (ldr/hs/wi)

Baca Juga: KUHAP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas

Megamendung, 22 September 2026

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI