Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mulai mempersiapkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pengadaan Calon Hakim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2026. Dalam tahapan ini, peserta diwajibkan mengikuti serangkaian prosedur registrasi dan pemeriksaan sebelum memasuki ruang ujian.
Ketentuan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3009/SEK/KP1.1.2/XI/2026 tanggal 13 November 2026 tentang Pemberitahuan dan Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Calon Hakim Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan surat tersebut, pelaksanaan ujian tertulis SKB dijadwalkan pada Rabu, 18 November 2026. Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 06.30 WIB dengan registrasi panitia daerah. Selanjutnya, pada pukul 07.15 WIB, peserta mulai diarahkan memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
Baca Juga: Catat! MA Gelar SKB Calon Hakim 18-19 November 2026, Ini Tahapan & Lokasinya
Sebelum ujian dimulai, kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan doa, serta sambutan sekaligus pembukaan pelaksanaan ujian oleh pejabat Eselon I atau Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding. Panitia daerah kemudian menyampaikan tata tertib ujian sebelum peserta memulai pengerjaan soal pada pukul 08.00 WIB.
Untuk memastikan ketertiban dan integritas pelaksanaan seleksi, peserta harus melewati sejumlah tahapan registrasi secara berurutan.
Pertama, penitipan barang. Peserta diwajibkan menitipkan seluruh barang bawaan pada tempat yang telah disediakan panitia. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan peserta tidak membawa barang yang berpotensi mengganggu atau melanggar ketentuan ujian.
Kedua, registrasi kehadiran. Peserta melakukan tanda tangan pada daftar hadir ujian sebagai bukti keikutsertaan dalam tahapan seleksi.
Ketiga, pengecekan identitas. Panitia akan mencocokkan Kartu Ujian dengan identitas asli peserta, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).
Keempat, body check. Peserta menjalani pemeriksaan fisik menggunakan alat pendeteksi logam (metal detector). Pemeriksaan ini bertujuan memastikan tidak terdapat barang terlarang yang dibawa masuk ke area ujian.
Kelima, memasuki ruang ujian. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, peserta diarahkan masuk ke ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai nomor urut yang tertera pada meja masing-masing.
Selain mekanisme ujian tertulis, surat tersebut juga mengatur alur registrasi bagi peserta yang mengikuti ujian menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Secara umum, tahapan awal CAT hampir serupa dengan ujian tertulis, yakni dimulai dari penitipan barang, registrasi kehadiran, pemeriksaan identitas, hingga pemeriksaan fisik menggunakan metal detector.
Namun, terdapat mekanisme tambahan dalam proses verifikasi identitas peserta. Panitia daerah akan memeriksa kesesuaian identitas peserta dengan Kartu Ujian yang telah diunduh. Selanjutnya, barcode pada Kartu Ujian dipindai menggunakan aplikasi yang telah disediakan.
Setelah proses verifikasi dan pemeriksaan fisik selesai, peserta tidak langsung memasuki ruang komputer. Peserta terlebih dahulu diarahkan menuju ruang steril untuk menunggu hingga sesi ujian dimulai. Setelah mendapatkan arahan dari panitia, peserta kemudian memasuki ruang komputer atau CAT untuk mengerjakan soal.
Untuk mendukung kelancaran proses registrasi CAT, setiap satuan kerja diwajibkan menunjuk paling sedikit dua orang petugas sebagai administrator atau operator aplikasi. Petugas tersebut harus mengunduh dan memasang aplikasi MST Mobile pada perangkat berbasis Android yang digunakan selama proses registrasi.
Pemindaian barcode Kartu Ujian melalui aplikasi MST Mobile menjadi mekanisme verifikasi kehadiran peserta sekaligus menggantikan penggunaan PIN secara manual.
Melalui pengaturan alur registrasi dan pemeriksaan tersebut, Mahkamah Agung berupaya memastikan seluruh tahapan SKB berlangsung tertib, aman, dan transparan. Pemeriksaan identitas, penggunaan metal detector, hingga penerapan sistem pemindaian barcode menjadi bagian dari mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi kecurangan selama proses seleksi.
Baca Juga: Pasca Sanggah, 2.488 PNS Peradilan Melaju ke SKB Calon Hakim
Dengan demikian, peserta diharapkan memperhatikan setiap tahapan dan mengikuti arahan panitia daerah agar pelaksanaan ujian berjalan lancar.
Seleksi ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengadaan Calon Hakim Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, selain mempersiapkan kemampuan untuk menghadapi ujian, peserta juga perlu memastikan kesiapan administrasi serta mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan. (al)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
