Jakarta – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat Kelas IA Khusus, Moehammad Pandji Santoso, menegaskan pentingnya menginternalisasi visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam setiap pelaksanaan tugas aparatur peradilan. Hal tersebut disampaikannya dalam saat memimpin langsung kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia di Ruang Sidang Utama Kusumah Atmadja, PN Jakarta Barat, pada Senin (31/8).
Menurutnya, visi “Terwujudnya Peradilan yang Agung” tidak boleh berhenti sebagai jargon semata, tetapi harus diresapi sebagai ruh utama dan tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.
"Visi Terwujudnya Peradilan yang Agung ini harus benar-benar kita resapi sebagai ruh utama dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan, bukan sekadar kalimat yang ditempel di dinding kantor," ujar Pandji di hadapan peserta.
Baca Juga: 15 Tahun Pengadilan Tipikor, Saatnya Bangkit untuk Keadilan Substantif
Dalam kegiatan yang hadiri oleh jajaran hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh staf dan aparatur sipil negara di lingkungan PN Jakarta Barat tersebut, dirinya mengingatkan bahwa mewujudkan visi justru dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan aparatur kepada masyarakat setiap hari. Mulai dari pelayanan di meja informasi hingga proses persidangan, seluruhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wajah peradilan.
“Masyarakat tidak melihat visi kita dari dokumen rencana strategis, mereka melihatnya dari bagaimana kita melayani mereka setiap hari,” tegasnya.
Masih menurut Pandji, dirinya juga menjabarkan empat misi utama Mahkamah Agung RI yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Keempat misi tersebut meliputi menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan.
Pandji menekankan, kemandirian badan peradilan harus diwujudkan dengan memastikan setiap putusan hakim lahir berdasarkan hukum dan hati nurani, tanpa tekanan dari pihak mana pun. Sementara pelayanan yang berkeadilan harus memberikan rasa kesetaraan kepada setiap masyarakat yang datang ke pengadilan.
“Kemandirian kita jaga supaya putusan hakim benar-benar lahir dari nurani dan hukum, bukan dari tekanan pihak mana pun. Pelayanan yang berkeadilan kita wujudkan supaya siapa pun yang datang ke pengadilan ini merasa diperlakukan setara,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kepemimpinan yang berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pucuk pimpinan, tetapi harus dibangun pada setiap jenjang. Di sisi lain, kredibilitas dan transparansi menjadi modal penting dalam membangun serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Di akhir kegiatan, ia berpesan kepada seluruh aparatur PN Jakarta Barat untuk menjadikan empat misi tersebut sebagai kebiasaan dalam bekerja, bukan sekadar materi yang diingat ketika sosialisasi berlangsung.
Baca Juga: Benang Merah Pidato Presiden RI dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan
“Saya minta ini jangan hanya diingat hari ini saja. Jadikan bagian dari cara kita bekerja setiap hari, sampai tidak perlu lagi diingatkan,” tutupnya.
Dari pengamatan Dandapala, acara berlangsung tertib. Melalui kegiatan ini, PN Jakarta Barat menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang modern, inklusif, dan bebas dari korupsi. (fu/zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
