Jakarta – Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) mulai membawa perubahan dalam berbagai aktivitas hukum dan peradilan. Mulai dari penelusuran yurisprudensi, peringkasan dokumen perkara, penyusunan draf, hingga analisis pola, teknologi AI menawarkan efisiensi yang dapat membantu pekerjaan hakim. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tetap harus ditempatkan dalam batas-batas etika yudisial dan independensi kekuasaan kehakiman.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam materi mengenai Etika Yudisial, Independensi Hakim, dan Pelindungan Data pada Era AI yang disampaikan oleh Sinta Dewi Rosadi. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat bantu (assistive), bukan sebagai pengganti (substitutive) tanggung jawab hakim dalam menjalankan fungsi mengadili.
Menurutnya, penggunaan AI memang dapat mempercepat pekerjaan yang bersifat administratif maupun membantu proses pencarian informasi hukum. Akan tetapi, persoalan muncul ketika keluaran sistem AI mulai memengaruhi substansi penilaian hakim, terlebih apabila rekomendasi yang diberikan sistem diterima begitu saja tanpa proses verifikasi.
Baca Juga: Menjaga Independensi Hakim di Era AI: Batas Etika Penggunaan AI dalam Peradilan
Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah automation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk terlalu mempercayai rekomendasi yang dihasilkan oleh mesin atau sistem otomatis. Dalam konteks peradilan, kondisi tersebut berpotensi menggeser pusat penalaran dari hakim kepada sistem AI.
Selain itu, AI juga dapat menghadirkan bentuk pengaruh baru yang disebut sebagai algorithmic pressure atau tekanan algoritmik. Misalnya, ketika sistem menampilkan prediksi hasil perkara, rekomendasi pemidanaan, skor risiko, maupun pola putusan hakim lainnya. Informasi tersebut dapat menjadi jangkar psikologis yang secara tidak disadari memengaruhi independensi hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara.
Padahal, independensi hakim tidak hanya berarti terbebas dari intervensi pihak eksternal, tetapi juga mencakup kebebasan dalam membentuk keyakinan dan pertimbangan hukum tanpa tekanan dari rekomendasi algoritmik. Keluaran AI harus tetap dipandang sebagai informasi yang dapat diterima, diuji, bahkan ditolak oleh hakim.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah imparsialitas. Sistem AI dapat mereproduksi bias yang berasal dari data historis atau pola tertentu yang digunakan dalam proses pelatihannya. Oleh karena itu, hakim perlu bersikap kritis terhadap sumber informasi yang dihasilkan AI, termasuk memastikan bahwa informasi tersebut relevan secara hukum dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
Integritas penalaran juga menjadi perhatian utama. Fakta, kutipan peraturan, yurisprudensi, maupun argumentasi hukum yang diperoleh melalui AI wajib diperiksa kembali melalui sumber-sumber otoritatif. AI dapat menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan, tetapi belum tentu benar. Dengan demikian, putusan resmi, peraturan perundang-undangan, dan berkas perkara tetap menjadi rujukan utama dalam membangun pertimbangan hukum.
Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menempatkan independensi, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagai nilai fundamental dalam pelaksanaan tugas hakim.
Dalam perspektif internasional, UNESCO melalui Guidelines for the Use of AI Systems in Courts and Tribunals Tahun 2025 juga menekankan pentingnya pengawasan manusia yang bermakna (meaningful human oversight). Sementara itu, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) melalui European Ethical Charter Tahun 2018 memperkenalkan prinsip under user control, yakni pengguna harus tetap menjadi aktor yang memahami dan mengendalikan penggunaan AI.
Baca Juga: Pasal 53 KUHP Baru: Kemerdekaan Hakim atau Ancaman Bagi Kepastian Hukum
Pada akhirnya, teknologi tidak boleh menghilangkan karakter manusiawi dalam proses peradilan. AI dapat membantu hakim bekerja lebih cepat dan efisien, tetapi tidak memiliki legitimasi untuk mengambil alih fungsi mengadili.
AI boleh memberikan masukan, tetapi hakimlah yang harus membentuk alasan hukum. Sebab, tanggung jawab atas fakta, pertimbangan, dan amar putusan tetap berada sepenuhnya pada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
