Meulaboh, Aceh - Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh menunjukkan komitmen terhadap pendekatan hukum yang humanis dan berkeadilan melalui penjatuhan pidana pengawasan dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perkara Nomor 50/Pid.B/2026/PN Mbo, pada hari Senin (09/11/2026).
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 1 tahun, dan syarat khusus mengganti sisa kerugian korban” bunyi amar putusan yang diucapkan oleh Ricky Martin Sihombing, selaku ketua majelis hakim dengan didampingi hakim anggota Muhammad Ridho Utama dan A. Hafidz Al Qadri.
Perkara ini bermula ketika Terdakwa yang bekerja sebagai staf pengurusan dokumen kendaraan bermotor di PT Alayubi Trans Mandiri menerima transfer dana operasional pengurusan pajak kendaraan, balik nama, mutasi, serta perpanjangan STNK dan BPKB secara bertahap sejak Desember 2024 hingga Mei 2025 dengan total mencapai Rp311.390.000.
Baca Juga: PN Meulaboh Damaikan Para Pihak dalam Perkara Perlawanan Atas Eksekusi
Namun, dana tersebut justru digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga 59 dokumen pengurusan kendaraan bermotor tidak diselesaikan dan harus ditanggung oleh perusahaan.
Penjatuhan pidana pengawasan dalam perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan yang mendalam atas latar belakang peristiwa, kondisi Terdakwa sebagai seorang ibu dari tiga orang anak, serta tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT Alayubi Trans Mandiri selaku korban.
Dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Terdakwa telah mengembalikan kerugian awal sebesar Rp100.000.000 dan berkomitmen melunasi sisa kerugian melalui mekanisme angsuran bulanan yang dijamin oleh suaminya.
Baca Juga: Ketua PN Suka Makmue Terima Pendemo Terkait Sita Eksekusi Delegasi PN Meulaboh
Langkah ini sejalan dengan semangat paradigma pemidanaan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan semata-mata pembalasan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa pemidanaan bersifat ultimum remedium dan merupakan sarana perawatan (treatment) komprehensif yang mengandung unsur kemanusiaan serta edukatif. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat dan menegakkan norma hukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial serta mendorong pertanggungjawaban pelaku secara nyata kepada pihak yang dirugikan. (bma/zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI