Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, banyak diwarnai berbagai tokoh berlatar belakang pendidikan hukum. Mayoritas para tokoh hukum dimaksud, memiliki garis keturunan bangsawan yang mendapatkan privilege mengenyam pendidikan tinggi dibandingkan kalangan bumiputera lainnya. Meskipun secara ekonomi dan kasta sosial kala itu, para tokoh bangsa dapat hidup nyaman dibawah kendali kekuasaan kolonial, tetapi mereka memilih turun tangan perjuangkan nasib bangsa dan rakyatnya yang terjajah. Bahkan tidak sedikit, para tokoh memiliki pekerjaan layak dengan gaji fantastis dibandingkan profesi lainnya atau rakyat secara umum, namun tetap mendharmakan dirinya untuk perjuangkan kemerdekaan. Hakim, profesi yang memiliki keistimewaan finansial dan kedudukan sosial tinggi di era kolonial, tetapi banyak tokoh bangsa lahir dari profesi ini.
Salah satu, tokoh berlatarbelakang hakim di era kolonial, yang perjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah Kanjeng Raden Mas Tumenggung (KRMT) Wongsonegoro. Pria kelahiran Surakarta, 20 April 1897 merupakan keturunan dari pasangan priyayi bernama Raden Ngabehi Gitodiprojo dan Raden Ajeng Soenartinah. Saat, lahir orang tuanya memberikan nama Raden Mas Soenardi.
Wongsonegoro kecil, menempuh pendidikan di Europeesche Lagere School atau sekolah dasar yang diperuntukan bagi kalangan Eropa, Belanda dan keturunan bangsawan Hindia Belanda. Setelah dinyatakan lulus dengan nilai istimewa, pendidikannya dilanjutkan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (sekolah tingkat pertama pemerintah kolonial Belanda), yang menggunakan pengantar bahasa Belanda. Pribadi cerdas dan tekun dalam menempuh pendidikan, membawa dirinya meneruskan pendidikan di Rechtschool dan lulus tahun 1917. Kemudian Wongsonegoro, melanjutkan pendidikan hukumnya di Rechtshogeschool, Batavia (cikal bakal Fakultas Hukum UI) dan memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr) tahun 1929.
Baca Juga: MA Genapkan Vonis Terpidana Korupsi Edward Jadi 17 Tahun 9 Bulan Penjara
Tidak hanya serius menempuh pendidikan hukum, rasa cinta tanah air dan peduli akan rakyatnya yang terjajah, Wongsonegoro terlibat aktif dalam pergerakan kebangsaan. Sosoknya, tercatat sebagai Ketua organisasi Boedi Oetomo, cabang Surakarta. Wongsonegoro juga berjibaku menyatukan pelajar dan pemuda bumiputera berdarah Jawa dengan mendirikan organisasi Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) bersama dengan Dr. Satiman Widjosandjojo, Sutomo (Bung Tomo), dan tokoh lainnya, pada tahun 1915. Tri Koro Dharmo kelak bertransformasi menjadi Jong Java dan mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda, 1928. Sejarah menorehkan, Wongsonegoro merupakan Wakil Ketua Umum Tri Koro Dharmo pertama
Lulus sebagai juris, pemerintah kolonial Belanda mengangkatnya sebagai seorang hakim di Landraad (Pengadilan Negeri) Surakarta. Melihat kecerdasan yang dimiliki Wongsonegoro, pemerintah kolonial menjadikannya sebagai Bupati Sragen masa bakti 1939 sampai dengan 1944. Diujung pemerintahan kolonial, Wongsonegoro bersama Ir. Soekarno (kelak Presiden RI pertama), Mohammad Hatta (kelak Wapres RI pertama), Kusumah Atmadja (kelak Ketua MA RI pertama), AA Maramis (kelak Menkeu, Menlu dan duta besar RI) serta para tokoh bangsa lainnya menyusun falsafah negara, merancang konstitusi, merumuskan batas-batas wilayah negara Indonesia ketika merdeka dan membahas persoalan kebangsaan lainnya melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Bahkan Wongsonegoro, berperan menjamin hak asasi manusia bagi para penghayat aliran kepercayaan dengan mengusulkan penambahan frasa kepercayaannya itu dalam rumusan Pasal 29 Ayat 2 UUD NRI 1945, yang menjamin hak warga negara untuk menganut agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Setelah Indonesia merdeka, Wongsonegoro dipercaya menduduki berbagai jabatan penting, antara lain Gubernur Jawa Tengah Kedua tahun 1945-1949, Menteri Dalam Negeri RI tahun 1949, Menteri Kehakiman RI tahun 1950-1951, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1951-1952, Menteri Urusan Kesejahteraan Negara 1953-1954 dan Wakil Perdana Menteri RI Kabinet Ali Sastroamidjojo.
Tidak hanya terlibat dalam dunia pemikiran, Wongsonegoro aktif mengorganisir pemuda Jawa Tengah untuk pertahankan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjadi juru runding dalam menyelesaikan konflik bersenjata antara pemuda Jawa Tengah dengan sisa pasukan Jepang yang diamanahkan Sekutu mempertahankan status quo kolonialisme, sampai dengan hadirnya pasukan Sekutu di Jawa Tengah. Peristiwa tersebut, dikenal sebagai pertempuran 5 (lima) hari di Semarang, tanggal 15-19 Oktober 1945. Pertempuran yang mengakibatkan ribuan pemuda Semarang meregang nyawa. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, Presiden Soekarno meresmikan sebuah tugu muda di Kota Semarang, tahun 1953.
Wongsonegoro dikenal juga, sebagai tokoh yang mendalami bela diri pencak silat dari tanah nusantara. Kiprahnya di dunia pencak silat, membawa Wongsonegoro mendirikan dan mendeklarasikan induk organisasi Pencak Silat atau dikenal dengan IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia), Mei 1948. Wongsonegoro dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum IPSI yang pertama
Dedikasi Wongsonegoro untuk perjuangan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia, membuat sosoknya dianugerahi beragam tanda jasa oleh Pemerintah Indonesia seperti Bintang Gerilya, Perintis Kemerdekaan, Satya Lencana Kemerdekaan I & II dan Bintang Bhayangkara. Namanya juga, diabadikan menjadi ruas jalan di berbagai kota Indonesia. Bahkan pemerintah kota Semarang menyematkan nama Wongsonegoro sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Semoga kiprah dan pengabdian Wongsonegoro untuk nusa bangsa, bisa menjadi pembelajaran bagi para hakim seluruh Indonesia dan secara umum para pembaca artikel ini.
Sumber referensi
https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-pejuang-kemerdekaan-berlatar-belakang-hukum
https://historia.id/politik/articles/gubernur-jateng-ditempeleng-opsir-jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Wongsonegoro
Baca Juga: 1 Dekade, Dandapala Mulai Berlari Kencang Menggapai Masa Depan
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp Ganis Badilum MA RI: Ganis Badilum
