Cari Berita

Lewat Radio, Hakim PN Serui Kupas Mekanisme Keadilan Restoratif di Persidangan

Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor
2026-11-17 08:15:09
Dok. PN Serui

Serui, Papua – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Serui, Diokhrisna Bayu Nugroho, menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif Radio Republik Indonesia (RRI) Serui, Sabtu (14/11/2026) pukul 14.00 WIT. Dialog bertema “Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Persidangan Berdasarkan KUHAP” itu dipandu presenter Anggra Wapai dan disiarkan melalui Pro 1 RRI Serui 96,4 FM, kanal YouTube RRI Serui, serta aplikasi RRI Digital.

Dalam materinya, Diokhrisna mengawali paparan dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP lama, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dinilai sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi informasi. KUHAP baru bertujuan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekaligus menjamin hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, dan Korban.

Materi tersebut menjelaskan bahwa keadilan restoratif melibatkan korban, keluarga korban, tersangka atau terdakwa, keluarganya, dan pihak terkait. Orientasinya adalah pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata penjatuhan pidana. Ada enam bentuk pemulihan yang diuraikan, yaitu pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang hasil tindak pidana kepada Korban, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban, perbaikan kerusakan, serta pembayaran ganti rugi akibat tindak pidana.

Baca Juga: Lewat Radio, Hakim PN Serui Ungkap 3 Layanan Gratis Bagi Warga Kurang Mampu

Fokus pembahasan adalah Pasal 204 KUHAP, yang membuka ruang perdamaian pada tahap persidangan. Ruang itu muncul pada awal sidang, setelah Hakim memastikan identitas Terdakwa dan pemahamannya atas dakwaan. Namun, tidak semua perkara dapat ditawarkan perdamaian. Merujuk Pasal 204 ayat (5), tindak pidana yang didakwakan tidak diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, negara atau kepala negara sahabat, kesusilaan, terorisme, kekerasan seksual, korupsi, atau nyawa orang. Dikecualikan pula tindak pidana dengan ancaman minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, serta narkotika, kecuali bagi pengguna atau penyalahguna.

Alurnya dimulai dari Hakim yang memastikan perkara masuk kategori yang diperbolehkan, lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban. Jika keduanya sepakat, perdamaian dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa, Korban, dan Hakim sebagai bukti formal bahwa perdamaian dicapai dalam proses persidangan.

Materi itu juga menyebut tiga syarat tambahan untuk menjaga kualitas perdamaian. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa, dan tidak terdapat ketimpangan relasi kuasa antara Korban dan Terdakwa.

Mengenai akibat hukumnya, kesepakatan perdamaian dapat menjadi alasan yang meringankan pidana. Kesediaan Terdakwa bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban turut dapat dipertimbangkan, termasuk sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: AURETO! PN Serui Borong Tiga Penghargaan di KPPN Serui Awards

Apabila perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan perkara tetap berlanjut. Pasal 205 KUHAP mengatur langkah berikutnya, yakni Hakim menanyakan apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan. Jalur ini berbeda dari mekanisme perdamaian dalam Pasal 204.

Melalui dialog interaktif ini, masyarakat Kepulauan Yapen memperoleh gambaran mengenai mekanisme keadilan restoratif di persidangan menurut KUHAP baru, mulai dari penyaringan perkara oleh Hakim hingga pengaruh perdamaian terhadap putusan. (zm/wi) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…