Pariaman, Sumbar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat fondasi hukum dan integritas masyarakat. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Padang, selaku Pimpinan Tim IX Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat, memimpin langsung kunjungan ke Masjid Raya Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, pada Jumat, (20/02/2026)
Kunjungan ini tidak hanya sekadar silaturahmi keagamaan, melainkan sebuah misi strategis untuk memastikan kehadiran negara dan lembaga hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 451-94-2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat Tahun 1447 H/2026 M.
Dalam sambutannya di hadapan jamaah, Ketua Pengadilan Tinggi Padang menekankan bahwa Ramadhan harus menjadi momentum penguatan sosial dan hukum, bukan hanya ibadah personal semata.
Baca Juga: Pengujung Tahun 2025 Ini, PN Tanjung Jabung Timur Tutup Safari Sidang Keliling
"Melalui Tim IX ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran pemerintah dan lembaga hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa negara hadir di tengah masyarakat," ujarnya.
Ia melanjutkan, kolaborasi lintas sektor yang dibawa oleh Timm Safari mulai dari akademisi hingga praktisi hukum dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum di tengah umat. "Kita ingin memastikan Ramadhan bukan hanya soal ibadah personal, tapi juga penguatan sosial dan hukum bagi warga Sumatera Barat," tambahnya.
Baca Juga: Hakim Tuah Sakato Ranah Minang Salurkan Bantuan Bagi Korban Bencana
Sebagai wujud konkret dari pesan tersebut, Ketua PT Padang menyampaikan tausiyah singkat yang secara khusus menyoroti pentingnya *integritas dan ketaatan hukum* dalam kehidupan bermasyarakat. Pesan ini menjadi inti dari kunjungan Tim IX, mengingat posisi Pengadilan Tinggi sebagai bentukan negara yang bertugas menegakkan keadilan.
Kehadiran Ketua PT Padang didampingi oleh sejumlah kepala instansi strategis yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat dan regulasi daerah, antara lain Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Capil, Kepala Dinas Nakertrans, Kepala BPJS Sumbar-Riau, serta Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar. Kehadiran para kepala dinas ini memperkuat narasi bahwa ketaatan hukum juga berkaitan dengan pemenuhan hak administrasi, ketenagakerjaan, dan jaminan kesehatan yang diatur oleh undang-undang. (zm/fac/anandy satrio)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
