Jeneponto, Sulawesi Selatan – Pengadilan Negeri (PN) Jeneponto menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun terhadap seorang ayah yang terbukti memperkosa anak kandungnya sendiri. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan kekuasaan ayah terhadap anak korban selama 23 tahun. Dalam menentukan lamanya pidana penjara, majelis hakim menerapkan ketentuan perbarengan tindak pidana (concursus realis) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Putusan Nomor 39/Pid.B/2026/PN Jnp tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu (18/11) oleh majelis hakim yang diketuai Rizki Yanuar, didampingi Andi Hardiyanti Sakti dan Olivia Putri Damayanti sebagai hakim anggota. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang saat kejadian berusia 13 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali dalam rentang Juni 2024 hingga Februari 2025 dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, termasuk ancaman pembunuhan terhadap anak korban dan ibunya.
Baca Juga: Pidana Tambahan yang Memutus Kuasa Ayah Pelaku Asusila terhadap Anaknya Sendiri
Salah satu aspek menarik dalam putusan ini adalah penerapan Pasal 131 KUHP. Pasalnya, terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dalam perkara narkotika yang dilakukan pada 2023. Sementara itu, tindak pidana perkosaan terhadap anak kandungnya dilakukan sebelum putusan perkara narkotika dijatuhkan.
Majelis hakim mempertimbangkan Pasal 131 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa pidana terdahulu harus diperhitungkan apabila seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain yang terjadi sebelum putusan pidana sebelumnya dijatuhkan, seolah-olah seluruh tindak pidana tersebut diadili secara bersama-sama.
Ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 127 KUHP yang mengatur penjatuhan satu pidana terhadap perbarengan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana pokok sejenis. Maksimum pidananya tidak boleh melebihi pidana terberat ditambah sepertiga. Majelis hakim juga mempertimbangkan Pasal 68 ayat (4) KUHP yang membatasi pidana penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 tahun.
Dengan memperhitungkan pidana penjara 10 tahun yang telah dijatuhkan dalam perkara narkotika serta ketentuan perbarengan tindak pidana tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dalam perkara perkosaan anak ini.
Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan kekuasaan ayah terhadap anak korban selama 23 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Baca Juga: Hak Orang Tua Bukan Tanpa Batas: Mengenal Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
Majelis hakim menilai pidana penjara semata belum cukup untuk menjamin perlindungan anak korban di masa mendatang, terlebih tindak pidana dilakukan oleh ayah kandung yang seharusnya memberikan pengasuhan, perlindungan, dan rasa aman.
Dengan mendasarkan pada Pasal 66 ayat (1) huruf a, Pasal 86 huruf e, Pasal 88 huruf b, Pasal 90, dan Pasal 153 KUHP, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut untuk melindungi kepentingan anak korban, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perkawinan, dan ekonomi yang berpotensi memerlukan persetujuan atau keterlibatan ayah. (Say/zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI