Cari Berita

Hak Orang Tua Bukan Tanpa Batas: Mengenal Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Anisa Lestari - Dandapala Contributor
2026-11-19 12:00:37
Dok. AI.

Orang tua berperan penting dalam kehidupan seorang anak, tidak sekadar merawat dan mendidik, tetapi juga melindungi serta memastikan tumbuh kembangnya berlangsung dengan baik. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, orang tua diberikan kekuasaan yang dikenal dengan “Kuasa Asuh”. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak) mengartikan kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya serta kemampuan, bakat, dan minatnya. Bila merujuk pengertian orang tua pada Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak, maka dapat dimaknai kuasa asuh tersebut tidak terbatas hanya pada kekuasaan orang tua kandung tetapi juga meliputi ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Namun, kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan terbaik bagi anak. Lantas, bagaimana jika orang tua justru menyalahgunakan kekuasaannya, melalaikan kewajibannya, atau bahkan melakukan tindak pidana terhadap anak dalam kekuasaannya tersebut? Apakah orang tua tetap dapat mempertahankan kekuasaannya atas anak?. Hukum Indonesia ternyata mengenal mekanisme pencabutan kekuasaan orang tua sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, baik melalui hukum keluarga maupun melalui hukum pidana. Dengan demikian, ketika orang tua justru menjadi ancaman bagi anak, hukum dapat hadir untuk membatasi, bahkan mencabut kekuasaan tersebut.

Dua Jalur Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Baca Juga: Menjaga Independensi Hakim di Era AI: Batas Etika Penggunaan AI dalam Peradilan

Menariknya, pencabutan kekuasaan orang tua dalam hukum Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama adalah melalui mekanisme hukum keluarga dan perlindungan anak. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, berdasarkan keputusan pengadilan. Adapun permintaan pencabutan tersebut dapat diajukan atas dua alasan yaitu apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali.

Selain UU Perkawinan, pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 10 UU Kesejahteraan Anak dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 UU Perlindungan Anak. Kedua ketentuan tersebut memberikan kemungkinan dilakukannya tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh apabila orang tua melalaikan kewajibannya. Pencabutan kuasa asuh dilakukan melalui penetapan pengadilan dan diajukan oleh salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga.Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka dapat diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Jalur kedua hadir melalui hukum pidana, khususnya setelah berlakunya KUHP baru. Pasal 86 huruf e KUHP secara tegas memasukkan hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas anak sendiri sebagai salah satu hak yang dapat dicabut melalui pidana tambahan. Selanjutnya dalam Pasal 88 KUHP ditentukan bahwa pencabutan hak tersebut dapat dijatuhkan apabila pelaku dipidana karena dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang berada dalam kekuasaannya atau melakukan tindak pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya. Hal ini berarti, ketika seorang ayah melakukan tindak pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya, hakim tidak hanya dapat menjatuhkan pidana pokok atas perbuatannya, tetapi juga dapat mempertimbangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan kekuasaan ayah. 

Kedua jalur tersebut memiliki titik tekan yang berbeda. Pencabutan dalam hukum keluarga dan perlindungan anak lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan anak. Oleh karena itu, pencabutan dapat dimohonkan meskipun tidak selalu didahului adanya tindak pidana, sepanjang terdapat alasan hukum yang membenarkannya. Sementara itu, pencabutan melalui KUHP merupakan bagian dari konsekuensi pemidanaan terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana. Namun keduanya memiliki tujuan yang beririsan, yaitu mencegah anak terus berada dalam situasi pengasuhan yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depannya. Perlu dipahami pula bahwa pencabutan hak melalui putusan pidana tidak otomatis menentukan siapa yang selanjutnya menjadi pengasuh atau wali anak. Penetapan mengenai pengasuhan dan perwalian tetap perlu memperhatikan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak.

Akibat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Pencabutan kekuasaan orang tua tentu menimbulkan konsekuensi hukum, baik bagi orang tua maupun anak. Namun, pencabutan tersebut tidak serta-merta memutus hubungan darah antara keduanya. Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa meskipun kekuasaan orang tua dicabut, mereka tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anak. Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Kesejahteraan Anak dan Pasal 32 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pencabutan kuasa asuh tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya serta tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai kehidupan anak.

Dengan demikian, pencabutan kekuasaan orang tua bukanlah cara untuk melepaskan seluruh tanggung jawab terhadap anak. Yang dicabut adalah kewenangan untuk menjalankan kekuasaan pengasuhan, bukan hubungan darah maupun kewajiban yang melekat sebagai orang tua. Justru, pencabutan tersebut dimaksudkan agar anak memperoleh lingkungan pengasuhan yang lebih aman dan terlindungi. Dalam keadaan tertentu, pengasuhan selanjutnya dapat dijalankan oleh orang tua lainnya atau pihak yang ditunjuk sebagai wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan Kekuasaan Orang Tua: Apakah Berlaku Selamanya?

Hal lain yang menarik untuk diperhatikan adalah mengenai jangka waktu pencabutan kekuasaan orang tua. UU Perlindungan Anak, Pasal 32 secara tegas menentukan bahwa penetapan pengadilan mengenai pencabutan kuasa asuh sekurang-kurangnya harus memuat batas waktu pencabutan. Artinya, pencabutan kuasa asuh tidak dimaksudkan berlangsung tanpa batas waktu. Namun, UU Perlindungan Anak tidak menentukan berapa lama pencabutan tersebut harus dijalankan. 

Pengaturan yang lebih rigid justru ditemukan dalam hukum pidana. Pasal 90 KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) mengatur apabila pencabutan hak dijatuhkan bersama pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana tutupan, atau pidana pengawasan, maka pencabutan hak dilakukan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Sementara itu, apabila dijatuhkan pidana denda, pencabutan hak berlangsung paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun. Adapun jika pelaku dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya. Pencabutan hak tersebut mulai berlaku sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penentuan jangka waktu pidana tambahan berupa pencabutan hak ini salah satunya telah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 226/Pid.Sus/2026/PN Mgl. Di mana selain menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mencabut haknya menjalankan kekuasaan sebagai ayah terhadap anak kandungnya selama 20 tahun.

Dengan demikian, terdapat perbedaan pendekatan dalam pengaturan jangka waktu pencabutan kuasa asuh dan pencabutan hak melalui pidana. UU Perlindungan Anak menyerahkan penentuan batas waktunya kepada pengadilan, sedangkan KUHP memberikan rentang waktu yang lebih terukur dengan mengaitkannya pada jenis pidana pokok yang dijatuhkan. Perbedaan ini sekaligus menunjukkan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua bukan sekadar persoalan menghilangkan kewenangan, tetapi juga menyangkut bagaimana dan sampai kapan pembatasan tersebut perlu diberlakukan demi perlindungan anak.

Baca Juga: Pidana Tambahan yang Memutus Kuasa Ayah Pelaku Asusila terhadap Anaknya Sendiri

Akhirnya, kekuasaan orang tua harus dipahami sebagai kewenangan yang selalu melekat dengan tanggung jawab. Orang tua memang memiliki hak untuk mengasuh, mendidik, dan menentukan berbagai hal bagi anak, tetapi seluruh kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kehadiran mekanisme pencabutan kekuasaan orang tua, baik melalui hukum keluarga dan perlindungan anak maupun melalui hukum pidana, menunjukkan bahwa hukum tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak. Sebab, menjadi orang tua bukan semata-mata tentang memiliki kewenangan atas anak, melainkan tentang menjalankan tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan memastikan anak dapat tumbuh dengan aman dan bermartabat. Ketika tanggung jawab tersebut justru diabaikan atau dilanggar, kepentingan anak harus tetap menjadi prioritas utama. 

Referensi:

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…