Cari Berita

Izin Penggeledahan: Kedudukan Penyidik atau Lokasi Penggeledahan?

Raja Bonar Wansi Siregar - Wakil Ketua PN Barabai - Dandapala Contributor
2026-11-18 15:00:11
Dok. Ist.

Dalam praktik peradilan, salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah penentuan pengadilan negeri yang berwenang memberikan izin penggeledahan (Judicial Authorization for Search). Apakah permohonan izin harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi penggeledahan, atau kepada ketua pengadilan negeri tempat kedudukan penyidik?

Pertanyaan ini menjadi relevan ketika mencermati perbedaan rumusan ketentuan mengenai penggeledahan dan penyitaan dalam KUHAP baru.

Pasal 113 ayat (1) KUHAP menyatakan:

Baca Juga: Kemana Izin/Persetujuan Penggeledahan Diajukan Menurut KUHAP Baru?

“Sebelum melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.”

Rumusan tersebut menyebutkan kewajiban penyidik untuk mengajukan permohonan izin sebelum melakukan penggeledahan. Namun, ketentuan ini tidak secara tegas menyebutkan pengadilan negeri mana yang berwenang memberikan izin tersebut.

Sebagai perbandingan, pasal 119 ayat (1) KUHAP mengatur:

“Sebelum melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.”

Berbeda dengan ketentuan mengenai penggeledahan, pasal 119 ayat (1) secara eksplisit menentukan bahwa permohonan izin penyitaan (Judicial Authorization for Seizure) diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat benda yang akan disita berada.

Perbedaan rumusan ini menimbulkan pertanyaan: Apakah penentuan pengadilan negeri yang berwenang memberikan izin penggeledahan harus mengikuti prinsip yang sama dengan penyitaan, ataukah keduanya memang sengaja dibedakan oleh pembentuk undang-undang?

Menafsirkan Pasal 113 Ayat (1) dan Pasal 116 KUHAP

Menurut penulis, tidak dicantumkannya frasa “tempat penggeledahan dilakukan” dalam pasal 113 ayat (1) KUHAP patut dicermati. Apabila pembentuk undang-undang bermaksud menentukan bahwa izin penggeledahan harus dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi penggeledahan atau tempat benda yang akan digeledah berada, ketentuan tersebut dapat saja dirumuskan secara tegas, sebagaimana pengaturan mengenai penyitaan dalam pasal 119 ayat (1).

Penafsiran ini perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan pasal 116 KUHAP yang mengatur:

“Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tersebut dilakukan.”

Pasal 116 tersebut secara khusus mengatur penggeledahan rumah atau bangunan yang dilakukan di luar daerah hukum penyidik. Dalam keadaan demikian, penggeledahan harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri setempat dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan dilakukan.

Menurut penulis, ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa terdapat perbedaan fungsi antara ketua pengadilan negeri yang memberikan izin dan ketua pengadilan negeri setempat yang harus mengetahui pelaksanaan penggeledahan. Dengan kata lain, kewajiban untuk memberitahukan pelaksanaan penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri setempat tidak serta-merta berarti bahwa pengadilan tersebut juga merupakan pengadilan yang berwenang menerbitkan izin penggeledahan.

Berdasarkan penafsiran tersebut, penulis berpendapat bahwa permohonan izin penggeledahan pada prinsipnya diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat kedudukan penyidik. Sementara itu, apabila penggeledahan dilakukan di luar daerah hukum penyidik, kewajiban untuk memberitahukan pelaksanaannya kepada ketua pengadilan negeri tempat objek penggeledahan berada tetap harus dipenuhi. Demikian pula, ketentuan mengenai pendampingan oleh penyidik setempat tetap berlaku.

Pendekatan tersebut juga dapat dilihat dari aspek efektivitas administrasi dan koordinasi penyidikan. Penggeledahan merupakan tindakan penyidikan yang memerlukan persiapan, pemeriksaan persyaratan, dan koordinasi dengan pengadilan. Dengan menempatkan permohonan pada pengadilan negeri tempat kedudukan penyidik, proses administrasi dan komunikasi antara penyidik dengan pengadilan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Hal tersebut sejalan dengan pedoman dalam Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum, halaman 321, yang menyebutkan:

“Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat kedudukan penyidik.”

Ketentuan tersebut secara eksplisit menempatkan tempat kedudukan penyidik sebagai dasar penentuan pengadilan negeri yang menerima permohonan izin penggeledahan.

Dengan demikian, terdapat landasan dalam pedoman teknis peradilan umum yang mendukung penafsiran bahwa pengadilan yang memberikan izin penggeledahan tidak selalu harus berada di wilayah hukum tempat tindakan penggeledahan dilakukan.

Bagaimana dengan Penggeledahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

Persoalan menjadi lebih menarik ketika ketentuan tersebut dibandingkan dengan pedoman teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Menurut Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2006, halaman 63–64, dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi, permohonan izin penggeledahan dan penyitaan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat lokasi yang akan digeledah atau tempat benda yang akan disita berada.

Apabila ketentuan tersebut dibaca sebagaimana dipahami penulis, terdapat perbedaan pendekatan dalam menentukan pengadilan negeri yang berwenang memberikan izin penggeledahan. Dalam pedoman penanganan perkara pidana selain tindak pidana korupsi, acuannya adalah tempat kedudukan penyidik, sedangkan dalam pedoman penanganan perkara tindak pidana korupsi, acuannya adalah lokasi yang akan digeledah.

Perbedaan mendasar ini menimbulkan pertanyaan penting: Apa dasar pemikiran hukum yang melatarbelakangi perbedaan penentuan pengadilan negeri yang berwenang memberikan izin penggeledahan dalam perkara tindak pidana korupsi dibandingkan dengan perkara tindak pidana lainnya?

Menurut penulis, perbedaan tersebut dapat dipahami dengan melihat karakteristik tindak pidana korupsi yang memiliki kompleksitas tersendiri. Dalam praktiknya, perkara korupsi kerap melibatkan objek penggeledahan yang tersebar di berbagai wilayah hukum, seperti kantor instansi pemerintah, perusahaan, maupun tempat penyimpanan dokumen dan barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme perizinan yang mempertimbangkan aspek kewilayahan tempat tindakan penggeledahan akan dilaksanakan.

Dalam konteks tersebut, penentuan pengadilan negeri berdasarkan lokasi objek atau tempat yang akan digeledah dapat dipandang sebagai pilihan kebijakan yang memiliki pertimbangan praktis dan fungsional. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup lokasi penggeledahan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih dekat, sekaligus mendukung efektivitas koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat dalam pelaksanaan tindakan penyidikan.

Baca Juga: Konsekuensi Barang Bukti Tidak Autentik & Diperoleh Secara Melawan Hukum

Dengan demikian, penentuan kewenangan berdasarkan lokasi objek penggeledahan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan agar pelaksanaan penyidikan berlangsung secara terkoordinasi, terawasi, dan tetap berada dalam koridor hukum. (al/ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…