article | Berita | 2025-05-21 21:00:30
Jakarta - Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) baru saja menerbitkan surat edaran mengenai penerapan pola hidup sederhana Aparatur Peradilan Umum. Surat Edaran tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2025.Mengutip isi surat edaran tersebut, bahwa seluruh aparatur peradilan umum beserta keluarganya wajib berkomitmen menjalani kehidupan yang mencerminkan kesederhanaan, kebersahajaan, dan integritas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan, kewajaran, serta kehati-hatian dalam setiap aktivitas sosial maupun gaya hidup yang ditampilkan. Lebih lanjut, pola hidup sederhana bukanlah bentuk pembatasan terhadap hak-hak pribadi, melainkan cerminan dari integritas, tanggung jawab, dan keteladanan. Selain itu, penerapan pola hidup sederhana juga merupakan langkah preventif untuk penguatan judicial integrity, menghindari perilaku koruptif dan pelanggaran kode etik, sekaligus menjadi bagian dari upaya kolektif dalam menjaga marwah peradilan serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan Aparatur Peradilan Umum yang dilansir Tim DANDAPALA dalam Surat Edaran No. 4 Tahun 2025 tersebut:Menghindari gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas (hedonisme). Menghindari perilaku konsumtif dengan tidak membeli, memakai dan memamerkan barang-barang mewah serta menghindari kesenjangan dan kecemburuan sosial dengan tidak mengunggah foto atau video pada media sosial yang mempertontonkan gaya hidup berlebihan;Melaksanakan acara perpisahan, purnabakti dan kegiatan seremonial lainnya secara sederhana tanpa mengurangi makna dan kekhidmatannya.Melaksanakan acara yang sifatnya pribadi/ keluarga dengan sederhana dan tidak berlebihan serta tidak dilaksanakan di lingkungan kantor dan tidak menggunakan fasilitas kantor.Menggunakan fasilitas dinas hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.Membatasi perjalanan ke luar negeri di luar tugas kedinasan.Menolak pemberian hadiah/keuntungan atau memberikan sesuatu yang diketahui atau patut diketahui berhubungan langsung atau tidak langsung dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.Tidak memberikan pelayanan dalam bentuk apapun termasuk dan tidak terbatas pada pemberian cindera mata, pemberian oleh-oleh, jamuan makan, pembayaran tempat penginapan dan lain sebagainya kepada pejabat/pegawai Direktorat Badan Peradilan Umum yang berkunjung ke daerah baik dalam rangka kedinasan maupun di luar kedinasan.Mengindari tempat tertentu yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau merendahkan martabat peradilan, antara lain: lokasi perjudian, diskotik, klub malam atau tempat lain yang serupa.Menyesuaikan dan menyelaraskan setiap perilaku berdasarkan norma hukum, agama dan adat istiadat masyarakat setempat.Memberikan pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat dalam menjaga marwah peradilan.Satu hari sebelumnya, 14 Mei 2025 Dirjen Badilum juga menerbitkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2025 tentang Pelaporan Gratifikasi.Naskah surat edaran tersebut dapat diakses dengan klik link: Surat Edaran Dirjen Badilum No. 4 Tahun 2025Surat Edaran Dirjen Badilum No. 3 Tahun 2025
