Jakarta. Perkembangan aset kripto di Indonesia tidak hanya membuka peluang baru dalam ekosistem ekonomi digital, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi penegakan hukum. Kompleksitas teknologi, mobilitas transaksi lintas negara, hingga meningkatnya kejahatan berbasis aset digital menuntut aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam menangani perkara aset kripto.
Hal tersebut tergambar dalam materi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertajuk “Urgensi dan Tantangan Penanganan Perkara Aset Kripto” yang disampaikan oleh Iwan Budiman selaku Kepala Divisi Pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dalam Perisai Episode 19 Badilum, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data OJK per Oktober 2026, jumlah akun konsumen aset keuangan digital, termasuk aset kripto, di Indonesia telah mencapai 23,21 juta akun. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp32,23 triliun.
Baca Juga: Eksekusi Crypto Wallet untuk Mengakses Mata Uang Kripto
“Dalam waktu 8 tahun sejak diawasi 2018 sudah 23 juta akun. Kasus aset kripto ini sudah banyak dan trennya meningkat.” Ucap Iwan Budiman
Namun, pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya potensi kejahatan. Mengutip data Chainalysis 2026, nilai kejahatan yang melibatkan aset kripto sepanjang 2025 mencapai US$154 miliar atau meningkat 162 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year).
Aparat penegak hukum dituntut memahami karakteristik teknologi yang menjadi dasar transaksi, termasuk blockchain, wallet, private key, dan exchange.
Tantangan berikutnya terletak pada kecepatan dan mobilitas aset kripto. Berbeda dengan aset konvensional, aset kripto dapat dipindahkan secara cepat tanpa mengenal batas geografis. Bahkan, perpindahan aset dapat dilakukan melalui mekanisme cross-chain bridge maupun decentralized exchange.
Situasi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam proses penelusuran dan pembuktian. Penyidik maupun aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi pemilik manfaat, menelusuri alur transaksi, serta menghubungkan aktivitas dompet digital dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana.
Baca Juga: Hambatan Eksekusi Aset Kripto sebagai Benda Bergerak Tak Berwujud di Era Digital
Tidak berhenti pada aspek pembuktian, persoalan juga muncul dalam pengamanan dan pengelolaan barang bukti. Kompleksitas teknologi serta volatilitas nilai aset kripto menuntut adanya mekanisme pengelolaan yang mampu menjamin keamanan, integritas, dan nilai ekonomis aset selama proses hukum berlangsung.
Pada akhirnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi digital, dan koordinasi antarlembaga menjadi kebutuhan mendesak. Penanganan perkara aset kripto harus mampu berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
