Kalianda, Lampung Selatan – Sengketa utang piutang senilai Rp173,71 juta antara PT Sinar Lampung Sejahtera dan pemilik Toko Kencana Baru Kalianda akhirnya berujung damai. Melalui fasilitasi Pengadilan Negeri (PN) Kalianda Kelas IB, kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan pembayaran transaksi jual beli besi/baja melalui mekanisme perdamaian dalam perkara gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2026/PN Kla, Kamis (19/11/2026).
Kesepakatan perdamaian tersebut dicapai dalam proses penyelesaian perkara yang dipimpin oleh Hakim Marlina Siagian dengan dibantu Panitera Pengganti ST. Widodo. Kedua belah pihak akhirnya memilih jalan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang telah berlarut sejak transaksi jual beli pada 2015.
“Perselisihan bermula ketika Tergugat, Haidir, pemilik Toko Kencana Baru Kalianda, belum menyelesaikan kewajiban pembayaran atas sejumlah transaksi pembelian besi/baja dari PT Sinar Lampung Sejahtera. Nilai utang pokok yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut mencapai Rp173.710.000,00”, jelas bunyi gugatan.
Baca Juga: Ragam Giat PN Kalianda Memperingati HUT IKAHI ke-72
Melalui proses dialog dan musyawarah, para pihak akhirnya menemukan titik temu. Haidir mengakui kewajiban utangnya dan bersedia melakukan pelunasan secara bertahap dengan angsuran minimal Rp3 juta setiap bulan, paling lambat tanggal 28, dimulai pada Desember 2026.
Menariknya, kesepakatan tersebut juga mengatur penyesuaian nominal angsuran. Apabila dalam 12 bulan kewajiban belum lunas, besaran minimal angsuran akan meningkat Rp1 juta untuk setiap kelipatan 12 bulan berikutnya. Dengan skema tersebut, pelunasan seluruh utang pokok ditargetkan rampung pada April 2030.
Tak hanya mengatur mekanisme pembayaran, perjanjian perdamaian juga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Apabila Tergugat menunggak pembayaran selama dua bulan berturut-turut, seluruh sisa utang akan jatuh tempo dan dapat ditagih sekaligus. Penggugat juga berhak mengajukan permohonan eksekusi melalui PN Kalianda apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.
Perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 19 November 2026 itu selanjutnya dimohonkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian (Acta van Dading).
Perdamaian bukan sekadar mengakhiri sengketa, tetapi juga membuka jalan bagi penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Dalam perkara ini, pengadilan tidak hanya menjadi tempat mencari putusan, tetapi juga menyediakan ruang bagi para pihak untuk menemukan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
Baca Juga: Ketua PN Kalianda Minta Pegawai Pertebal Spiritualitas Guna Tingkatkan Kinerja
Penyelesaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa gugatan sederhana tidak semata-mata berorientasi pada kecepatan pemeriksaan perkara, tetapi juga membuka kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, efektif, dan memberikan kepastian hukum.
PN Kalianda terus berkomitmen menghadirkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan berintegritas, dengan mengedepankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. (al)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI