Fondasi di Bawah Pasal (6): Bebas, Lepas, atau Dimaafkan

Dari Jalan Ahmad Yani, kami tiba di bagian terakhir seri ini. Lima bagian sebelumnya membahas tiga pertanyaan di meja hakim: perbuatan, celaan, dan pidana. Kini kita melihat ketiganya bertemu di tempat yang paling banyak dibaca orang, yaitu amar putusan.

Bahasa hukum kita mewarisi dua istilah Belanda untuk putusan yang tidak memidana. Vrijspraak kita terjemahkan sebagai putusan bebas. Ontslag van alle rechtsvervolging kita terjemahkan sebagai lepas dari segala tuntutan hukum. KUHP Nasional lalu menghadirkan istilah ketiga, rechterlijke pardon, yang kita kenal sebagai pemaafan hakim.

Tiga istilah itu, hemat kami, bukan sekadar pilihan kata. Masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda. Salah memilihnya berarti salah membaca fondasi.

Baca Juga: KUHAP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menyebut lima bentuk putusan pengadilan. Bentuknya adalah putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa tindakan. Bagian ini membahas tiga yang menjadi judulnya.

Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pasal 244 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa bila tindak pidana yang didakwakan "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas." Perkara berhenti di pertanyaan pertama. Hakim tidak perlu lagi melangkah ke soal celaan.

Rumusan itu layak dibandingkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP lama. Di sana terdakwa diputus bebas bila "kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan." Kesalahan dan perbuatan disebut dalam satu tarikan napas. Rumusan baru, kami kira, lebih setia pada pemisahan perbuatan dan pertanggungjawaban yang kita bahas sejak bagian kedua.

Jauh sebelum KUHAP baru lahir, Chairul Huda sudah mempersoalkan rumusan lama itu. Menurutnya, Pasal 191 ayat (1) cukup berbunyi "apabila tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka putusannya bebas". Usul itu kini nyaris menjadi bunyi Pasal 244 ayat (2).

Pertanyaan berikutnya lebih halus. Pasal 244 ayat (3) menentukan bahwa bila perbuatan yang didakwakan terbukti, "tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." Perbuatannya ada, tetapi pidananya ditiadakan.

Apa yang dimaksud dengan dasar peniadaan pidana? Penjelasan Pasal 244 KUHAP hanya berbunyi "Cukup jelas." Jawabannya kita temukan di KUHP, yang memakai istilah serupa, yaitu alasan peniadaan pidana. Penjelasan Pasal 55 KUHP menguraikan pelaku yang sengaja mengondisikan dirinya agar dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana "karena alasan pembenar atau alasan pemaaf." Dari situ terbaca bahwa alasan peniadaan pidana meliputi keduanya.

Di sinilah kecermatan pembentuk undang-undang terlihat. Alasan pembenar diletakkan dalam bagian tentang tindak pidana, yaitu Pasal 31 sampai Pasal 35. Pasal 31 sampai Pasal 33 diawali frasa "Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika ..." Yang disebut adalah perbuatan yang dilarang, bukan tindak pidana, sebab sifat melawan hukumnya telah hapus.

Alasan pemaaf diletakkan dalam bagian tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu Pasal 40 sampai Pasal 44. Pasal 42 tentang daya paksa diawali frasa "Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena ..." Tindak pidananya tetap ada. Yang hapus adalah celaan terhadap pembuatnya.

Jadi putusan lepas memiliki dua pintu. Pintu pertama terbuka di pertanyaan pertama, ketika perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya. Pintu kedua terbuka di pertanyaan kedua, ketika pembuat tidak dapat dicela. Amarnya sama, tetapi jalan pertimbangannya berbeda, dan perbedaan itu sebaiknya tampak jelas dalam putusan.

Pintu pertama ini memang masih diperdebatkan. Huda berpendapat bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan delik tetapi tidak bersifat melawan hukum lebih tepat diputus bebas. Hemat kami, KUHAP baru menempuh jalan lain, sebab alasan pembenar termasuk dasar peniadaan pidana yang membawa ke putusan lepas.

Mahkamah Agung juga menyediakan format bakunya. Lampiran SEMA Nomor 4 Tahun 2026 memuat templat amar putusan lepas. Terdakwa dinyatakan "terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan", lalu diikuti salah satu pilihan: terdapat alasan dasar peniadaan pidana, atau bukan merupakan perbuatan pidana.

Kadang kita tergoda memperlakukan putusan lepas sebagai "bebas kelas dua". Seolah-olah keduanya sama saja, hanya berbeda nama di amar. Padahal putusan bebas berkata perbuatannya tidak terbukti, sedangkan putusan lepas berkata perbuatannya terbukti. Bagi terdakwa, korban, dan masyarakat, dua kalimat itu tidak sama bobotnya.

Chairul Huda juga mencatat satu persoalan ketika menelaah rancangan KUHP. Karena kealpaan menjadi bagian inti rumusan delik, tidak terbuktinya kealpaan membuat pembuat dibebaskan. Sementara itu, bila hakim menilai tidak ada kesengajaan, putusannya lepas dari segala tuntutan hukum. Padahal keduanya sama-sama bentuk kesalahan, sehingga perbedaan akibat itu menurut Huda "sebenarnya tidak perlu."

Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional menjawab sebagian persoalan itu. Perbuatan yang dapat dipidana adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan kealpaan baru dapat dipidana bila tegas ditentukan. Namun kealpaan masih tertulis dalam rumusan delik, misalnya frasa "karena kealpaannya" dalam Pasal 474. Pertanyaan Huda, hemat kami, masih layak direnungkan setiap kali hakim menulis amar perkara kealpaan.

Lalu pemaafan hakim, yang menjawab pertanyaan ketiga. Pasal 54 ayat (2) KUHP menyebut ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian. Semua itu dapat menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan, "dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."

Pemaafan tidak menghapus apa pun dari dua pertanyaan sebelumnya. Penjelasan Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa dalam putusan itu "tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya." Pasal 246 ayat (1) KUHAP menyebutnya putusan yang menyatakan terdakwa "terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan." Ayat (2) pasal itu menegaskan bahwa putusan ini merupakan jenis putusan tersendiri. Perbuatan terbukti, celaan ada, tetapi pidana dinilai tidak diperlukan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim menjaga agar tiga jenis putusan itu tidak tercampur. Pasal 5 ayat (7) menyatakan bahwa alasan pemaafan "tidak memenuhi syarat dan/atau kondisi sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana." Dengan kata lain, pemaafan hakim bukan pintu ketiga menuju putusan lepas.

PERMA itu juga memberi batas. Ringannya perbuatan diukur, antara lain, dari tindak pidana ringan dalam KUHP, ancaman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III, dan tindak pidana aduan. Pasal 6 menutup pemaafan bagi tindak pidana yang dikecualikan dari keadilan restoratif, perkara dengan ketimpangan relasi kuasa, pengulangan atau penggabungan tindak pidana, serta tindak pidana kesusilaan yang bukan delik aduan.

Amarnya pun berbeda. Menurut Pasal 10 PERMA itu, amar putusan pemaafan paling sedikit memuat pernyataan kesalahan terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya, pernyataan pemberian maaf, dan pernyataan bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tidak dikenakan tindakan. Contoh redaksinya juga dimuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2026.

Tiga jenis putusan itu juga menempuh jalan upaya hukum yang berbeda. Pasal 299 ayat (2) KUHAP menutup kasasi terhadap putusan bebas dan putusan pemaafan hakim. SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa terhadap putusan bebas juga tidak dapat diajukan banding. Sebaliknya, menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2026, putusan lepas dapat diajukan banding dan kasasi secara berjenjang. Tentu, kasasi itu tetap tunduk pada pengecualian lain dalam Pasal 299 ayat (2), misalnya perkara yang ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun.

Larangan kasasi atas putusan bebas punya sejarahnya sendiri. Dalam KUHAP lama, frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. KUHAP baru kini menegaskan kembali larangan itu dengan rumusan sendiri.

Putusan pemaafan hakim dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat tetap dapat dimintakan banding, sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2026. Bila di tingkat banding pemaafan diubah menjadi putusan pemidanaan atau putusan lepas, Pasal 12 ayat (3) membuka jalan kasasi. Peta upaya hukum ini, kami kira, menjadi alasan praktis agar hakim tepat memilih jenis putusan sejak tingkat pertama.

Dengan demikian, tiga pertanyaan di meja hakim bermuara pada pilihan amar. Bila perbuatan tidak terbukti, putusannya bebas. Bila perbuatan terbukti tetapi tidak melawan hukum, atau pembuatnya tidak dapat dicela, putusannya lepas. Bila perbuatan terbukti dan pembuatnya dapat dicela, tetapi keadilan dan kemanusiaan menghendaki tanpa pidana, hakim dapat memaafkan.

Urutan itu tidak dapat dibalik. Hakim tidak dapat memaafkan sebelum menyatakan terdakwa bersalah. Hakim juga tidak dapat melepaskan sebelum menyatakan perbuatannya terbukti. Fondasi yang kita bangun sejak bagian pertama, ternyata, menentukan kalimat terakhir yang dibacakan di ruang sidang.

Baca Juga: Kepastian Hukum dan Arsitektur Pengawasan Peradilan

Seri ini kami tutup dengan harapan sederhana. Pasal boleh berganti, tetapi fondasinya tetap. Hakim yang memahami fondasi tidak sekadar menemukan pasal, tetapi juga tahu di atas apa pasal itu berdiri. (ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI