Bogor, Jawa Barat - Materi Restitusi dan Kompensasi disampaikan oleh Hakim Tinggi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), Raden Heru Wibowo Sukaten, dalam kegiatan Pelatihan Sertifikasi Hakim Peradilan Anak pada Peradilan Umum Gelombang II, yang diselenggarakan pada Senin (9/11/2026).
Pemenuhan hak korban tindak pidana melalui mekanisme restitusi dan kompensasi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, proses peradilan juga harus memberikan perhatian terhadap pemulihan kerugian dan perlindungan hak-hak korban.
Dalam pemaparannya, Raden Heru Wibowo Sukaten menjelaskan ruang lingkup pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
Baca Juga: Menggali Penerapan Restitusi Pasca PERMA 1/2022
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2022, peraturan tersebut berlaku terhadap permohonan restitusi atas perkara tindak pidana:
1. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat;
2. Terorisme;
3. Perdagangan orang;
4. Diskriminasi ras dan etnis;
5. Tindak pidana terkait anak; serta
6. Tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b, ruang lingkup permohonan kompensasi mencakup perkara tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, ruang lingkup pemberian kompensasi meliputi korban pelanggaran HAM yang berat, korban tindak pidana terorisme, serta korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Kedua mekanisme tersebut memiliki peran penting dalam memastikan korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Restitusi pada prinsipnya merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab, sedangkan kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Raden Heru menjelaskan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan tersebut dapat dilakukan pada tiga tahapan, yaitu:
1. Pada saat proses pemberkasan perkara oleh penyidik;
2. Sebelum penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan; atau
3. Paling lambat sebelum penuntut umum membacakan surat tuntutan.
Pengaturan ini memberikan kesempatan kepada korban untuk memperjuangkan haknya sejak tahap awal proses peradilan pidana. Dengan demikian, pemulihan kerugian korban tidak harus menunggu sampai perkara memperoleh putusan akhir. Hal menarik lainnya yang menjadi perhatian dalam pemaparan tersebut adalah mekanisme pengajuan restitusi setelah putusan perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap.
Permohonan ini dapat diajukan apabila dalam putusan perkara pokok pihak korban belum mengajukan permohonan restitusi. Pengajuan dapat dilakukan oleh Pemohon atau LPSK dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Pemohon mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam mekanisme tersebut, terpidana berkedudukan sebagai pihak Termohon, sedangkan Jaksa Agung, Jaksa, atau Oditur Militer berkedudukan sebagai pihak terkait. Pemeriksaan permohonan dilakukan oleh hakim tunggal dengan tahapan persidangan yang meliputi pembacaan permohonan Pemohon, pembacaan jawaban Termohon, pemeriksaan alat bukti, dan pembacaan penetapan.
Pengadilan wajib memutus permohonan dalam bentuk penetapan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilaksanakan. Terhadap penetapan tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah banding, dengan putusan banding yang bersifat final dan mengikat.
Materi mengenai restitusi dan kompensasi memiliki relevansi penting dalam pelaksanaan tugas hakim, khususnya hakim yang menangani perkara anak. Pemahaman terhadap mekanisme pemenuhan hak korban menjadi bagian dari upaya memperluas perspektif keadilan dalam proses peradilan. Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak tidak hanya diperlukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan hak korban sesuai kedudukannya dalam perkara.
Baca Juga: Wajibkah Hakim Menyampaikan Hak Atas Restitusi Kepada Korban di Persidangan?
Melalui pelatihan sertifikasi ini, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme perlindungan korban, termasuk tata cara pengajuan restitusi dan kompensasi serta peran pengadilan dalam memastikan hak-hak tersebut dapat dipenuhi sesuai ketentuan hukum.
Pada akhirnya, sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan memberikan penghukuman kepada pelaku, tetapi juga harus mampu menghadirkan pemulihan bagi korban. Keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan anak, dan pemenuhan hak korban merupakan bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
