Jakarta – Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dalam lingkungan peradilan tidak hanya menghadirkan peluang efisiensi, tetapi juga membawa risiko serius terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi perkara. Dokumen yang digunakan hakim dalam proses persidangan dapat memuat berbagai data sensitif, mulai dari identitas para pihak, data anak, informasi kesehatan, catatan kejahatan, hingga data keuangan pribadi.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam materi Etika Yudisial, Independensi Hakim, dan Pelindungan Data pada Era AI yang disampaikan oleh Sinta Dewi Rosadi. Dalam pemaparannya, ia mengingatkan bahwa penggunaan AI harus memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi, keamanan informasi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pemrosesan data.
Menurutnya, risiko penggunaan AI tidak semata-mata berkaitan dengan kemungkinan kebocoran data. Terdapat pula persoalan mengenai bagaimana data diproses, disimpan, digunakan kembali, bahkan ditransfer kepada pihak ketiga di luar kendali institusi peradilan.
Baca Juga: SIPP Diperbarui, Ada Register Sengketa Likuidasi Bank hingga Salinan Putusan Banding
Hal ini menjadi penting mengingat berkas perkara tidak selalu berisi informasi yang dapat diketahui publik. Dalam perkara tertentu, terdapat data pribadi spesifik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, antara lain data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan informasi keuangan pribadi.
Memasukkan dokumen perkara yang bersifat rahasia ke layanan AI publik tanpa dasar, otorisasi, dan pengamanan yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan pelindungan data. Terlebih, pengguna belum tentu mengetahui secara pasti bagaimana penyedia layanan memproses, menyimpan, maupun menggunakan informasi yang diunggah.
Untuk itu, terdapat empat langkah pengamanan yang perlu diperhatikan. Pertama, minimisasi data, yakni hanya menggunakan informasi yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hakim tidak perlu mengunggah keseluruhan berkas perkara apabila kebutuhan penggunaan AI hanya sebatas merangkum beberapa bagian dokumen.
Kedua, anonimisasi, yaitu menghilangkan identitas para pihak apabila tujuan penggunaan AI tetap dapat dicapai tanpa mengungkapkan identitas tersebut. Namun, penghapusan nama saja belum tentu cukup apabila kombinasi informasi lainnya masih memungkinkan seseorang diidentifikasi.
Ketiga, penggunaan lingkungan teknologi yang aman. Institusi peradilan perlu memastikan sistem AI yang digunakan memiliki pengaturan keamanan, kontrol akses, enkripsi, serta ketentuan pemrosesan data yang jelas. Penggunaan sistem institusional yang telah dikonfigurasi dan diawasi tentu memiliki karakteristik risiko berbeda dibandingkan penggunaan layanan AI publik tanpa pengaturan organisasi.
Keempat, retensi dan audit, yaitu memastikan adanya pengaturan mengenai jangka waktu penyimpanan data, mekanisme penghapusan, pencatatan aktivitas penggunaan, serta prosedur penanganan apabila terjadi insiden keamanan informasi.
Lebih lanjut, pemaparan tersebut menawarkan model lima gerbang (five gates) sebelum hakim menggunakan AI. Kelima gerbang tersebut meliputi tujuan penggunaan, jenis data yang diproses, keamanan sistem, kemampuan memverifikasi keluaran AI, serta kendali manusia atas hasil yang diberikan sistem.
Melalui pendekatan tersebut, hakim perlu terlebih dahulu memastikan bahwa penggunaan AI memiliki tujuan yang sah dan proporsional. Selanjutnya, hakim harus mengetahui apakah data yang akan digunakan mengandung informasi sensitif, apakah sistem telah memenuhi standar keamanan, dan apakah setiap keluaran AI dapat diperiksa secara independen.
Penggunaan AI bahkan perlu dihentikan atau dieskalasikan apabila data rahasia harus dikirimkan ke layanan publik tanpa pengamanan memadai, keluaran sistem tidak dapat diverifikasi, atau sistem menghasilkan skor maupun prediksi yang berpotensi mendikte hasil putusan.
Prinsip tersebut juga sejalan dengan pedoman UNESCO Tahun 2025 mengenai penggunaan AI dalam pengadilan dan tribunal yang menempatkan privasi, pelindungan data, keamanan informasi, transparansi, serta pengawasan manusia sebagai bagian penting dalam tata kelola AI.
Dalam konteks Indonesia, kewajiban tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
Baca Juga: Urgensi Peningkatan Fitur Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)
Ke depan, penggunaan AI di lingkungan peradilan membutuhkan tata kelola institusional yang lebih konkret. Hal tersebut mencakup penentuan aplikasi yang diperbolehkan, kategori data yang dilarang untuk diunggah, standar verifikasi keluaran AI, pencatatan aktivitas penggunaan, hingga mekanisme pelaporan insiden keamanan informasi.
Pada akhirnya, modernisasi peradilan melalui teknologi tidak boleh mengorbankan hak dan privasi para pencari keadilan. Kerahasiaan perkara tetap menjadi tanggung jawab institusi dan pengguna, sekalipun dokumen tersebut diproses melalui teknologi AI. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
