Palembang – Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung (MA), Dr. Lucas Prakoso, memaparkan sejumlah terobosan penyelesaian sengketa perbankan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2026. Salah satunya ialah pemanfaatan pengadilan negeri sebagai pengadilan penghubung (Pengadilan Hub) untuk memudahkan masyarakat mengakses Pengadilan Niaga.
Hal tersebut disampaikan Lucas dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan bagi empat lingkungan peradilan di wilayah Sumatera Selatan yang berlangsung secara daring pada Kamis (12/11).
Mengawali materinya, Lucas terlebih dahulu menguraikan sejarah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pentingnya lembaga tersebut dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
Baca Juga: Monev: Kunci Pengendalian Inovasi Peradilan yang Mandek
"Sebelum masuk ke substansi PERMA, saya ingin menjelaskan mengapa LPS diperlukan. Sebab, keberadaan LPS sering kali baru diketahui masyarakat ketika terjadi sengketa," jelasnya.
Ia menyinggung perkembangan industri perbankan sejak kebijakan deregulasi pada 1988 yang mendorong pertumbuhan jumlah bank. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti berbagai risiko pengelolaan dana hingga persoalan gagal bayar yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.
Berangkat dari persoalan tersebut, Lucas kemudian menjelaskan PERMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga.
Menurutnya, PERMA ini memberikan pedoman penyelesaian sengketa yang melibatkan bank dalam likuidasi, bank pasca likuidasi, serta sengketa penjaminan simpanan yang berkaitan dengan LPS.
Salah satu inovasi yang disorot ialah keberadaan Pengadilan Hub. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat memperoleh bantuan layanan pengajuan gugatan dan autentikasi bukti di pengadilan negeri yang dipilih, tanpa harus selalu mendatangi Pengadilan Niaga yang berwenang.
"Kalau nasabah berada jauh dari Pengadilan Niaga, sekarang ada pengadilan negeri yang dapat menjadi penghubung. Jadi, nasabah tidak harus datang langsung ke Pengadilan Niaga," terangnya.
PERMA tersebut juga mengoptimalkan persidangan elektronik, termasuk pelaksanaan sidang pertama secara virtual dan pemeriksaan saksi melalui sarana komunikasi audiovisual.
Selain kemudahan akses, Lucas menyoroti mekanisme pemeriksaan perkara secara cepat. Untuk sengketa dengan nilai gugatan sampai dengan Rp1 miliar, pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal melalui tahapan persidangan yang disederhanakan.
Ia turut menjelaskan bahwa sengketa dapat muncul ketika nasabah tidak menerima penetapan LPS mengenai kelayakan pembayaran simpanannya. Dalam keadaan demikian, nasabah dapat menempuh mekanisme keberatan kepada LPS dan selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Menggeser Paradigma Inovasi Peradilan: Dari Kompetisi Branding Menuju Replikasi Nasional
Pada bagian akhir, Lucas mengulas penyelesaian aset bank dalam likuidasi yang bersinggungan dengan kepailitan maupun perkara pidana.
Dalam kondisi tertentu, Tim Likuidasi atau LPS dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan aset bank dari harta pailit. Sementara terhadap aset bank yang disita dalam perkara pidana, tersedia mekanisme permohonan melalui penuntut umum kepada majelis hakim sebelum tuntutan dibacakan. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
