Monev: Kunci Pengendalian Inovasi Peradilan yang Mandek

Inovasi di dunia peradilan saat ini semakin digalakkan sebagai upaya memberikan kemudahan pelayanan dan mempercepat akses keadilan bagi masyarakat. Banyak pengadilan berlomba-lomba menciptakan berbagai inovasi, mulai dari sistem aplikasi berbasis digital hingga mekanisme layanan baru yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan zaman.

Namun, di balik geliat inovasi tersebut, terdapat tantangan besar yang sering terabaikan: banyak inovasi yang sebenarnya mandek, tidak berjalan optimal, bahkan hilang tanpa pernah melalui proses monitoring dan evaluasi (monev) yang baik. Padahal, inovasi-inovasi tersebut sering kali memakan anggaran yang tidak sedikit, sehingga pemborosan sumber daya menjadi risiko nyata.

Tidak sedikit inovasi di lembaga peradilan yang diluncurkan dengan harapan besar, namun kemudian mengalami penurunan fungsi atau bahkan terbengkalai begitu saja. Dalam praktiknya, inovasi tersebut tidak diawasi secara sistematis dan tidak pernah dievaluasi untuk mengetahui kelebihan maupun kekurangannya.

Baca Juga: PN Pati Gelar Sosialisasi SMAP, Inovasi Digital dan Monev e-Litigasi untuk Pelayanan Publik

Akibatnya, inovasi yang seharusnya mendukung proses peradilan justru menjadi sia-sia dan tidak memberikan manfaat sesuai tujuan awal. Salah satu penyebab utama mandeknya inovasi adalah kurangnya pengelolaan yang terstruktur, khususnya dalam hal monitoring dan evaluasi.

Monitoring bertujuan untuk memastikan apakah inovasi berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Sementara evaluasi berguna untuk menilai dampak dan efektivitas inovasi tersebut. Tanpa kedua proses ini, pengadilan tidak memiliki gambaran jelas mengenai keberhasilan inovasi, kendala yang dihadapi, maupun perbaikan yang diperlukan.

Pentingnya Monitoring dan Evaluasi dalam Pengendalian Inovasi

Monitoring dan evaluasi bukan sekadar prosedur administratif yang harus dipenuhi, melainkan bagian esensial dalam siklus inovasi yang berkelanjutan. Proses monev memberikan informasi kritis yang dibutuhkan untuk:

1. Mengidentifikasi kendala operasional: Dengan monitoring yang teratur, pengadilan dapat mengetahui secara dini hambatan teknis, sumber daya, atau aspek lain yang menyebabkan inovasi tidak berjalan optimal.
2. Menilai efektivitas inovasi: Evaluasi membantu menentukan apakah inovasi benar-benar memberikan kemudahan pelayanan dan mempercepat akses keadilan seperti yang diharapkan.
3. Menghindari pemborosan sumber daya: Inovasi yang tidak dievaluasi berpotensi menjadi proyek sia-sia yang menyita anggaran tanpa hasil nyata. Monev membantu mengendalikan alokasi dana agar tepat sasaran.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan: Dari hasil evaluasi, pengadilan dapat merumuskan langkah-langkah korektif atau pengembangan agar inovasi menjadi lebih baik dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

Tanpa monev, inovasi mudah terlupakan begitu saja, dan potensi pembelajaran dari kegagalan maupun keberhasilan pun hilang. Oleh karena itu, institusi peradilan perlu menjadikan monitoring dan evaluasi sebagai bagian integral dari setiap program inovasi yang diluncurkan.

Integrasi Sistem sebagai Solusi Efisiensi dan Efektivitas

Selain pentingnya monev, aspek lain yang tidak kalah krusial dalam pengendalian inovasi adalah bagaimana inovasi tersebut dikembangkan agar tidak menjadi tumpang tindih dan memboroskan sumber daya. Saat ini, banyak pengadilan yang justru membuat aplikasi atau sistem baru yang fungsinya mirip atau beririsan dengan inovasi yang sudah ada.

Baca Juga: Kepaniteraan MA Gelar Monev Penyelesaian Perkara Kasasi dan PK Secara Elektronik

Situasi ini bukan hanya memperumit proses administrasi, tapi juga menyulitkan pencari keadilan yang harus beradaptasi dengan banyak sistem berbeda. Idealnya, setiap inovasi harus dianalisis secara mendalam untuk melihat apakah dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah berjalan. Integrasi ini memberikan beberapa keuntungan penting:

• Mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan: Daripada membuat sistem baru, pengadilan bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dan menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan.
• Mempermudah pengguna: Dengan satu sistem terpadu, pengguna layanan tidak perlu belajar banyak platform berbeda, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan user-friendly.
• Memperkuat koordinasi internal: Sistem terintegrasi membantu berbagai unit di peradilan saling berbagi data dan informasi secara real-time, mempercepat pengambilan keputusan.
• Mendukung monitoring dan evaluasi yang lebih efektif: Dengan sistem yang terkonsolidasi, proses pengumpulan data dan analisis kinerja inovasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat.

Dengan demikian, pengembangan inovasi yang berbasis integrasi sistem harus menjadi strategi utama agar inovasi tidak hanya berjumlah banyak tapi juga bermutu dan berkelanjutan, serta agar proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik dan menjadi kunci pengendalian inovasi peradilan, beberapa langkah berikut dapat menjadi rekomendasi penting:

1. Membangun mekanisme monev yang terstruktur: Setiap inovasi harus memiliki rencana monitoring dan evaluasi yang jelas, termasuk indikator kinerja, jadwal pengawasan, dan metode evaluasi yang digunakan.
2. Melibatkan berbagai pihak: Monev sebaiknya melibatkan tidak hanya pengelola inovasi, tapi juga pengguna layanan dan ahli yang dapat memberikan perspektif objektif.
3. Menggunakan teknologi pendukung: Sistem digital dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan analisis data hasil monev secara real-time.
4. Mendorong budaya evaluasi berkelanjutan: Pengadilan harus membangun budaya kerja yang menganggap evaluasi sebagai bagian penting dari proses inovasi, bukan beban administratif.
5. Memprioritaskan integrasi inovasi: Sebelum meluncurkan inovasi baru, pengadilan perlu melakukan audit terhadap sistem yang ada dan mengevaluasi potensi integrasi agar tidak terjadi duplikasi.
6. Mengalokasikan anggaran khusus untuk monev: Monitoring dan evaluasi harus mendapat dukungan pendanaan yang memadai agar dapat dilakukan secara berkala dan profesional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi di peradilan merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akses keadilan di era yang serba digital. Namun, tanpa dukungan monitoring dan evaluasi yang terstruktur, banyak inovasi berpotensi mandek, tidak efektif, dan menjadi pemborosan sumber daya. Proses monev memungkinkan pengadilan untuk mengendalikan inovasi secara tepat, mengetahui hambatan yang muncul, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, integrasi sistem inovasi yang sudah ada harus menjadi prioritas agar pengembangan inovasi tidak terjebak pada duplikasi dan ketidakefisienan. Justru dengan penguatan monitoring dan evaluasi serta strategi integrasi inovasi, peradilan akan mampu mewujudkan inovasi yang berkelanjutan, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Inovasi bukan sekadar pencitraan, tetapi harus menjadi solusi nyata yang terukur dan terkelola dengan baik. (ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI