Bogor, Jawa Barat - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan (Pusdiklat Teknis) pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI membatalkan Pelatihan Singkat Pertanahan bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026. Pelatihan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini.
Pemberitahuan pembatalan itu dimuat di laman Suara BSDK pada Rabu (18/11/2026) dan disebarkan juga lewat akun Instagram resmi @pusdiklat.teknis.ma.
Pembatalan ini berkaitan dengan penyesuaian dan penajaman pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 serta kebijakan pengendalian dan disiplin anggaran pada Triwulan IV. Pemberitahuan tersebut merujuk pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 tanggal 8 Oktober 2026 tentang langkah strategis belanja Triwulan IV Tahun 2026. Melalui kebijakan itu, kementerian dan lembaga diminta menekan biaya perjalanan dinas, mengutamakan rapat secara daring, dan menunda sebagian belanja dukungan pegawai yang belum terealisasi. Akibatnya, anggaran tidak lagi bisa menopang pelatihan sesuai jadwal yang sudah direncanakan.
Baca Juga: Kali Ini Tentang Polemik Penanganan Perlawanan Terdakwa Atas Ditolaknya Eksepsi
Sebelumnya, Pusdiklat Teknis telah membuka proses pengusulan calon peserta melalui Surat Plt. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Nomor 576/BSDK.3/DL1.6/IX/2026 tanggal 18 September 2026. Pelatihan ini disiapkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas hakim dalam menangani perkara pertanahan.
Pusdiklat Teknis menyampaikan bahwa pembatalan ini semata akibat penyesuaian kebijakan anggaran, “bukan karena substansi program, urgensi peningkatan kompetensi hakim, maupun minat calon peserta.”
Pengadilan tinggi diminta meneruskan informasi pembatalan ini kepada calon peserta yang sudah mendaftar, menyatakan minat, atau telah diusulkan, supaya kabar yang diterima di daerah seragam.
Baca Juga: MoU PN Kediri & BPN, Wujudkan Pembuktian Sederhana dalam Sengketa Tanah
Minat dan dukungan para hakim tetap akan menjadi bahan pertimbangan saat Pusdiklat Teknis menyusun program pelatihan pada periode berikutnya. Tentu dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan kebijakan yang berlaku saat itu.
Pusdiklat Teknis juga menyampaikan permohonan maaf atas perubahan rencana dan ketidaknyamanan yang timbul, sekaligus berterima kasih kepada para hakim dan satuan kerja yang sudah ikut dalam proses pendaftaran dan pengusulan calon peserta. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI