Jakarta – Bagaimana menyita dan menyimpan aset kripto sebagai barang bukti perkara pidana ketika nilainya terus berfluktuasi? Persoalan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Badilum Episode 19 bertema Penanganan Perkara Aset Kripto, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara daring pada Senin (9/11). Pertanyaan dari Pengadilan Negeri (PN) Amlapura itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan barang bukti, kepastian amar putusan, serta pelaksanaannya.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Edmon Makarim, Ahli Hukum Telematika Universitas Indonesia, dan Iwan Budiman, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam pemaparannya, Edmon menekankan pentingnya pemahaman hakim terhadap perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kompleksitas aset kripto menuntut hakim tidak hanya bergantung pada keterangan ahli, tetapi juga memahami objek sengketa, mekanisme transaksi, dan hubungan hukum yang timbul.
Baca Juga: Eksekusi Crypto Wallet untuk Mengakses Mata Uang Kripto
"Hakim tidak boleh hanya mengandalkan ahli. Hakim harus memahami apa yang sebenarnya menjadi objek perkara, apakah koin, token, atau hak atas aset tersebut, serta bagaimana transaksinya dibuktikan," tegas Edmon.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan beragam persoalan hukum, mulai dari kepemilikan aset digital, kontrak elektronik, hingga pertanggungjawaban para pihak. Karena itu, hakim perlu terlebih dahulu mengidentifikasi apakah suatu persoalan termasuk ranah perdata, administratif, atau pidana.
"Jangan mengadili label teknologinya. Hubungkan seluruh unsur hukumnya," pesannya.
Sementara itu, Iwan Budiman memaparkan berbagai tantangan penanganan perkara aset kripto, khususnya kompleksitas teknologi, kemudahan perpindahan aset lintas batas, kesulitan penelusuran transaksi, serta pengamanan barang bukti. Karakteristik tersebut menuntut koordinasi dan pengelolaan risiko yang cermat dalam proses penegakan hukum.
Diskusi semakin menarik ketika perwakilan PN Amlapura mempertanyakan mekanisme penyitaan dan penyimpanan aset kripto dalam perkara pidana. Selain itu, ditanyakan pula bagaimana menentukan nilai aset yang terus berubah agar status barang bukti dan amar putusan tetap pasti serta dapat dilaksanakan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Iwan menjelaskan bahwa terdapat dua pola yang digunakan aparat penegak hukum dalam menyimpan aset kripto hasil penyitaan.
Pola pertama adalah menempatkan aset kripto pada dompet digital (wallet) melalui penyelenggara yang berada dalam pengawasan OJK. Dalam mekanisme ini, penyimpanan melibatkan pihak lain sehingga terdapat aspek tanggung jawab dan risiko yang perlu diperhatikan.
Adapun pola kedua adalah menyimpan aset kripto dalam wallet yang dikelola sendiri oleh aparat penegak hukum. Dengan mekanisme tersebut, aparat memiliki kendali langsung terhadap aset yang disita, meskipun tetap harus mengelola risiko keamanannya.
"Kami tidak menyatakan salah satu pola lebih tepat daripada yang lain. Masing-masing memiliki risiko yang harus dikelola. Yang terpenting, barang bukti tetap tersedia ketika diperlukan dalam pembuktian," jelas Iwan.
Mengenai fluktuasi nilai, Iwan menerangkan bahwa pembahasan di kalangan aparat penegak hukum mengarah pada pencantuman jenis dan jumlah aset kripto yang disita, misalnya 10 Bitcoin, tanpa harus menetapkan nilai rupiahnya sebagai satu-satunya ukuran. Pendekatan tersebut dipertimbangkan karena harga aset kripto dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga pencantuman nilai rupiah semata berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
Baca Juga: Hambatan Eksekusi Aset Kripto sebagai Benda Bergerak Tak Berwujud di Era Digital
Sementara itu, Edmon memberikan penekanan tambahan dari perspektif pembuktian digital. Menurutnya, selain identitas dan jumlah aset, nilai aset pada saat penyitaan maupun saat putusan juga penting untuk didokumentasikan. Pencatatan tersebut diperlukan agar perubahan nilai aset dapat ditelusuri secara transparan.
Edmon turut mengingatkan pentingnya menjaga keaslian dan integritas bukti elektronik. Proses pengamanan atau pemindahan aset harus dilakukan secara hati-hati dan terdokumentasi, mengingat tindakan teknis terhadap barang bukti digital dapat menimbulkan persoalan apabila memengaruhi kondisi maupun keutuhan bukti. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
