Jakarta — Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggelar Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Badilum episode ke-15 pada Senin, 27 April 2026. Salah satu agenda pada sesi kedua kegiatan tersebut adalah sosialisasi upaya hukum kasasi perkara pidana yang diselenggarakan secara daring dan diikuti satuan kerja peradilan umum dari seluruh Indonesia.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Dr. Prim Haryadi selaku narasumber menegaskan bahwa pemahaman mengenai upaya hukum penting bukan hanya dari sisi substansi perkara, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan pidana. “Upaya hukum ini penting karena terkait dengan hak para pihak, baik terdakwa maupun penuntut umum, untuk menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ketua
Kamar Pidana MA menjelaskan, apabila Pengadilan Tinggi menilai Pengadilan
Negeri melakukan kelalaian dalam hukum acara, kekeliruan, atau pemeriksaan yang
belum lengkap, maka perbaikan dapat diperintahkan kepada pengadilan tingkat
pertama atau dilakukan sendiri melalui putusan.
Baca Juga: Ini Penjelasan Upaya Hukum Putusan Bebas Menurut Dr Prim Haryadi
Materi juga menekankan pentingnya ketertiban administrasi, termasuk kewajiban pemberitahuan jadwal pengucapan putusan, pengunggahan petikan putusan ke SIPP pada hari yang sama, serta penyampaian informasi kepada para pihak.
“Pengadilan Tinggi perlu memastikan akses bagi para pihak, sehingga putusan dapat dibacakan baik secara langsung maupun secara elektronik,” ujarnya.
Salah satu
penegasan penting dalam materi tersebut ialah bahwa batas waktu pengajuan
kasasi kini dihitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
bukan sejak pemberitahuan putusan banding. Perubahan ini menjadikan ketertiban
administrasi perkara semakin penting.
“Jangka waktu mengajukan kasasi adalah 14 hari, yang dihitung sejak putusan yang dimintakan kasasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,” jelas Ketua Kamar Pidana MA.
Dengan mekanisme tersebut, pengadilan perlu memastikan para pihak mengetahui jadwal dan waktu pengucapan putusan agar hak mengajukan upaya hukum tidak terabaikan. Materi sosialisasi juga menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman masa transisi.
Baca Juga: Uji Publik RUU Pelaksanaan Pidana Mati, Tuaka Pidana MA Bahas Peran Peradilan
Di akhir
pemaparannya, Prim Haryadi menekankan bahwa KUHAP 2025 tidak boleh dipahami
semata sebagai kumpulan prosedur yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk
menjaga tertib peradilan, melindungi martabat manusia, serta menyeimbangkan
kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
