Ketua MA Minta Pengumpulan Dana yang Tak Tersedia di Anggaran Resmi Disetop

1132

Jakarta- Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Sunarto meminta seluruh jajaran pengadilan menegakkan integritas tanpa kompromi. Salah satuya menyetop berbagai pengumpulan dana yang tidak tersedia di anggaran resmi.

“Saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pengadilan Tingkat Banding merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam fungsi pengawasan dan pembinaan,” kata Prof Sunarto.

Hal itu disampaikan dalam Pembinaan Bagi Keua Pengadian Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. Pembinaan itu diselenggarakan di Balairung Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (19/2/2025) malam.

Kewenangan tersebut, kata Prof Sunarto, berbanding lurus dengan harapan agar pimpinan pengadilan tingkat banding dapat menjadi role model bagi hakim dan aparatur yang berada di bawahnya. 

“Para ketua pengadilan perlu mengingat sebuah ungkapan dalam bahasa Belanda yang berbunyi “Een Leidersweg is een lijdensweg. Leiden is lijden.” Jalan memimpin bukan jalan yang mudah. Memimpin itu terkadang menderita,” ucap Prof Sunarto yang juga Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.

Kalimat yang disitir Prof Sunarto diucapkan Kasman Singodimedjo kepada Haji Agus Salim yang dikenal sebagai sosok paling sederhana.  Pepatah tersebut memiliki makna kesederhanaan hidup dan mengajarkan kita bahwa menjadi pimpinan tidak selalu identik dengan fasilitas mewah, karena ada kalanya pimpinan harus berada di garis terdepan menjadi contoh bagi hakim dan aparatur di bawahnya. 

“Oleh karenanya, saya berpesan kepada kita semua baik yang berada di Mahkamah Agung maupun di Pengadilan Tingkat Banding, yang akan melaksanakan tugas kunjungan kerja untuk tidak membebani satuan kerja yang dituju,” tegas Prof Sunarto.

“Hal ini dalam rangka menutup celah yang berpotensi dimasuki perilaku korupsi melalui pengumpulan dan penggunaan dana yang tidak tersedia dalam anggaran resmi,” sambung mantan Kepala Badan Pengawasan (Bawas) MA itu.