Jakarta – Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR), mengajak para hakim di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam Kajian Judicial Wellbeing dengan tema : Dukungan Layanan Psikososial Hakim. Partisipasi dapat diberikan melalui dua jalur, yaitu pengisian Survei Nasional Judicial Well-Being Hakim dan keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan digelar secara daring pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Webinar dan Kick-off kajian yang telah diselenggarakan pada 17 September 2026. Setelah tahap pembukaan tersebut, kajian kini memasuki tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, keterlibatan para hakim menjadi sumber utama bahan kajian, karena data dihimpun langsung dari hakim yang bertugas di lingkungan peradilan.
Berdasarkan materi sosialisasi penyelenggara, survei nasional ini bertujuan memahami kesejahteraan psikologis (judicial well-being) hakim aktif di lingkungan peradilan Indonesia, sebagai bagian dari kajian kebijakan KY dan MA yang bekerja sama dengan APSIFOR. Instrumen survei ditujukan bagi hakim yang sedang bertugas di lingkungan peradilan.
Baca Juga: Judicial Well-being, To be, or not to be: that is the question
Penyelenggara menegaskan bahwa hasil survei digunakan untuk merumuskan rekomendasi dukungan psikososial bagi hakim, dan tidak digunakan untuk penilaian kinerja individu. Pada tampilan kuesioner, responden juga diminta menyatakan bahwa mereka telah membaca penjelasan survei dan bersedia berpartisipasi secara sukarela. Survei tersebut dapat diakses melalui tautan https://s.id/SJWBHKY2026 atau melalui kode QR yang tercantum pada poster sosialisasi. Periode pengisian berlangsung sejak 17 September hingga Jumat, 2 Oktober 2026.
Kuesioner terdiri atas enam bagian, yaitu Bagian A sampai dengan Bagian F. Setiap bagian diawali petunjuk pengisian yang perlu dibaca sebelum responden menjawab pertanyaan. Untuk setiap butir pertanyaan, responden diminta memilih jawaban yang paling menggambarkan dirinya. Penyelenggara menekankan bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah, responden cukup menjawab sesuai dengan keadaan atau diri masing-masing. Responden juga perlu memastikan setiap pertanyaan telah dijawab sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya.
Selain survei, penyelenggara mengundang hakim di seluruh Indonesia untuk mengikuti FGD bertema "Judicial Wellbeing: Layanan Dukungan Psikososial Hakim". FGD akan diselenggarakan pada Jumat, 2 Oktober 2026, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai melalui Zoom Meeting. Bagi hakim di wilayah waktu lain, jadwal tersebut bertepatan dengan pukul 09.00 WITA dan 10.00 WIT. Pendaftaran dilakukan melalui tautan https://s.id/FGDJWBHKY2026 atau kode QR pada poster undangan.
Mengusung semboyan "Suara Anda, Kebijakan Kita", forum ini menjadi wadah bagi para hakim untuk menyampaikan gagasan dan masukan mengenai kesejahteraan psikososial hakim di Indonesia. Menurut penyelenggara, partisipasi aktif para hakim akan menentukan terwujudnya layanan nyata yang menunjang ketangguhan mental serta kinerja hakim yang lebih optimal.
Penyelenggara menyatakan bahwa kerja sama KY, MA, dan APSIFOR ini bertujuan mendukung kesejahteraan psikososial hakim. Seluruh data dijaga kerahasiaannya, dikelola secara agregat, dan tidak akan memengaruhi penilaian kinerja maupun rekam jejak hakim. Dengan demikian, keikutsertaan dalam survei maupun FGD tidak berkaitan dengan evaluasi terhadap hakim secara perorangan.
Baca Juga: Menjaga Independensi Hakim di Era AI: Batas Etika Penggunaan AI dalam Peradilan
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Sekretariat APSIFOR di nomor 081326048634 atau surel apsifor@himpsi.or.id.
Melalui kegiatan ini mari seluruh hakim untuk bersama-sama terus mendukung terwujudnya peradilan Indonesia yang lebih baik dan tangguh. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
