Jakarta – Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Urusan Administrasi (BUA) mulai mempersiapkan pelaksanaan peresmian operasional satuan kerja baru, gedung kantor pengadilan, serta flat rumah dinas hakim. Kegiatan peresmian tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 November 2026 di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana termuat dalam surat Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung Nomor 655/BUA.4/PL1.1.3/X/2026 tanggal 30 Oktober 2026 tentang Permintaan Data Dukung untuk Pelaksanaan Peresmian Operasional, Gedung Kantor, dan Flat Rumah Dinas Hakim.
Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, BUA meminta setiap satuan kerja menyiapkan dokumentasi video berdurasi 3 hingga 5 menit yang menggambarkan kondisi bangunan secara menyeluruh. Video harus menampilkan tampak depan, samping kanan dan kiri, belakang, serta bagian atas gedung melalui pengambilan gambar menggunakan drone. Selain itu, dokumentasi juga harus memperlihatkan area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang pimpinan, serta bagian gedung lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Dokumentasi video tersebut diwajibkan menggunakan orientasi landscape atau horizontal dengan resolusi minimal Full HD 1.920 x 1.080 piksel dan format MP4 (H.264) atau MOV. Khusus satuan kerja yang akan diresmikan operasional kantornya, video juga harus menampilkan aktivitas operasional perkantoran. BUA menegaskan bahwa video dikirimkan dalam bentuk rekaman mentah atau raw video tanpa perlu melalui proses penyuntingan maupun penambahan logo dan keterangan lainnya.
Baca Juga: GANISPEDIA: Wikipedianya Satker Badilum, Jelajahi Satker Dalam Sekali Klik!
Selain video, setiap satuan kerja juga diminta menyiapkan dokumentasi foto gedung kantor dan narasi singkat mengenai satuan kerja dalam format PDF. Seluruh data dukung tersebut harus diunggah melalui Google Drive masing-masing satuan kerja dengan memastikan aksesnya telah diberikan kepada pihak BUA. Terdapat pula data tambahan yang harus disampaikan sesuai kategori peresmian, baik berupa lokasi dan status penggunaan gedung sementara maupun informasi progres pembangunan, pagu anggaran, serta realisasi anggaran.
Adapun peresmian operasional akan mencakup 13 satuan kerja baru, di antaranya Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, Pengadilan Negeri Kepulauan Mentawai, Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, hingga Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara. Selain itu, terdapat sejumlah pengadilan agama baru serta Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi yang juga masuk dalam daftar peresmian operasional.
Baca Juga: Transformasi Manajemen SDM Peradilan Melalui SMART TPM
Sementara itu, peresmian gedung kantor baru dan renovasi melibatkan 44 satuan kerja dari lingkungan peradilan umum, agama, serta tata usaha negara yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Agama Kuningan, Pengadilan Agama Tuban, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, hingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
Seluruh data dukung tersebut diminta untuk disampaikan mulai 2 hingga 6 November 2026. Melalui persiapan ini, Mahkamah Agung memastikan seluruh informasi dan dokumentasi mengenai satuan kerja, fasilitas perkantoran, serta sarana penunjang bagi hakim tersedia sebelum pelaksanaan peresmian. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan sarana dan prasarana peradilan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas peradilan di seluruh Indonesia. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
