Menembus Kekakuan Hukum: Judicial Activism untuk Keadilan Lingkungan

Megamendung. Dalam penanganan kasus-kasus lingkungan hidup, hakim memainkan peran vital sebagai pembaharu hukum (law reform). I Gusti Agung Sumanatha dan Bambang H. Mulyono dalam Sertifikasi Hakim Lingkungan (10/11) menyampaikan peran ini dapat diwujudkan melalui penemuan hukum (rechtvinding) dan keberanian untuk menggali nilai-nilai perlindungan ekosistem serta keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam lanskap peradilan Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha dalam materinya menyampaikan Judicial Activism menjadi instrumen krusial bagi hakim perdata dan lingkungan untuk menerobos kekakuan hukum tertulis demi memberikan keadilan ekologis yang nyata.

1. Konseptualisasi dan Problematika Regulasi

Baca Juga: Menjaga Independensi Hakim di Era AI: Batas Etika Penggunaan AI dalam Peradilan

Judicial Activism didefinisikan sebagai pendekatan peradilan di mana hakim menggunakan diskresi (judicial discretion) untuk mempengaruhi kebijakan publik, menguji perundang-undangan, dan mengisi kekosongan hukum ketika regulasi formal tidak memadai.

Hakim dihadapkan pada berbagai problem legislasi kontemporer:

• Regulasi Berlebih & Sweeping Legislation (Hyper Regulation): Tumpang tindih aturan yang lekat dengan nuansa politik namun minim kajian akademik komprehensif.
• Ketidakpastian Hukum: Definisi hukum yang kabur (illusive definition), ambigu, serta ketertinggalan norma hukum dari perkembangan zaman.
• Scientific Uncertainty vs Post-Normal Science: Kesulitan pembuktian perkara lingkungan yang menuntut hakim mengolah data ilmiah (scientific evidence) di tengah ketidakpastian fakta ekologis.

2. Landasan Hukum & Perbandingan Pendekatan

Berbeda dengan Judicial Restraint yang membatasi hakim hanya sebagai "corong undang-undang" dan menyerahkan kebijakan penuh pada eksekutif/legislatif, Judicial Activism yang tepat dan konstitusional justru memperkuat tata kelola pemerintahan.

• Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009: Kewajiban menggali nilai hukum & rasa keadilan masyarakat.
• Pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009 (Ius Curia Novit): Larangan menolak perkara dengan dalih hukum tidak jelas atau tidak ada.
• Pasal 3 ayat (2) PERMA Lingkungan Hidup: Wajib menggali nilai perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup serta keadilan publik.

(Landasan di atas menegaskan mandat hukum bagi hakim di Indonesia untuk bersikap aktif).

3. Virtue Jurisprudence dan Empat Asas Pelindung Hak Warga

Untuk mencegah kesewenang-wenangan diskresi, Judicial Activism dijustifikasi melalui pendekatan etika kehakiman (Virtue Jurisprudence) yang berlandaskan empat prinsip utama:

• Principled Implicationism: Menjaga hak dan kebebasan warga negara baik yang tersurat maupun tersirat dalam konstitusi.
• Principled Minoritarianism: Memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok minoritas/rentan yang terdampak keputusan mayoritas.
• Principled Remedialism: Mengubah dan memulihkan hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar.
• Principled Internationalism: Mengintegrasikan perkembangan keadilan global dan hukum internasional ke dalam hukum nasional.

4. Studi Kasus Landmark Global: Urgenda v. The State of the Netherlands (2019)

Yurisprudensi Urgenda menjadi contoh nyata bagaimana Judicial Activism dan Principled Internationalism bekerja dalam kasus perubahan iklim:

• Latar Belakang: Organisasi Urgenda menggugat Pemerintah Belanda atas target penurunan emisi (di bawah 25-40% pada 2020) yang dinilai terlalu rendah dan mengancam hak atas hidup (Pasal 2 ECHR) serta hak atas kehidupan pribadi/keluarga (Pasal 8 ECHR).
• Putusan Mahkamah Agung Belanda (20 Dec 2019): Memutus bahwa Negara melanggar kewajiban kehati-hatiannya (duty of care) berdasarkan hukum perdata.
• Efek Refleks (Reflex Effect): Pengadilan menegaskan bahwa prinsip dan kewajiban internasional memiliki "efek refleks" yang memungkinkan hakim menggunakannya saat menafsirkan standar terbuka dalam hukum nasional, mewajibkan pemerintah menaikkan target pemangkasan emisi menjadi minimal 25%.

5. Kualitas Putusan (Quality of Judgement)

Sebagai penutup, pengadilan harus memastikan setiap putusan berorientasi pada kualitas tinggi yang mencakup tiga elemen utama menurut Raymond Chamberlain:

• Act of Communication: Putusan sebagai sarana komunikasi keadilan yang transparan kepada publik.
• Public Document: Dokumen publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademis.
• Act of Skill Exercise: Wujud keahlian dan kemahiran integritas intelek seorang hakim.

Bambang H. Mulyono dalam materinya mendorong peserta pelatihan untuk tidak ragu dalam menerapkan Judicial Activism. Dalam materi Menyeimbangkan Objektivitas Hukum dan Kepekaan Lingkungan, Ia memberikan penjelasan konsep Judicial Activism agar putusan yang dihasilkan tidak “kering.”

1. Empat Fungsi Utama Yudisial (Four Connected Judicial Functions)

Untuk mencapai keadilan lingkungan hidup yang efektif, lembaga peradilan menjalankan empat fungsi yang saling terhubung:

• Interpretasi (Interpretation): Menerapkan prinsip-prinsip lingkungan hidup secara mendalam dalam pertimbangan dan penalaran hukum hakim.
• Adjudikasi (Adjudication): Menyelesaikan sengketa serta merespons permasalahan regulasi lingkungan hidup yang diperselisihkan.
• Implementasi (Implementation): Mewujudkan putusan pengadilan dan komitmen lingkungan menjadi langkah-langkah nyata perlindungan ekosistem.
• Penegakan Hukum/Eksekusi (Enforcement): Memantau kepatuhan atas putusan untuk memastikan sanksi, ganti rugi, dan pemulihan berjalan secara efektif.

2. Mengapa Judicial Activism Diperlukan?

Pendekatan Judicial Activism bertolak belakang dengan Judicial Restraint yang bersifat kaku, legistis, dan menempatkan hakim sekadar sebagai "corong undang-undang". Hakim perlu menerapkan Judicial Activism karena:

• Perkembangan Hukum Tertinggal: Teks undang-undang sering kali tertinggal dari dinamika kerusakan ekologi dan sosial.
• Kebutuhan Solusi Konkret: UU tidak selalu mampu menjawab permasalahan konkret di lapangan.
• Menggali Living Law: Hakim wajib menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law).
• Pendorong Yurisprudensi: Putusan hakim aktif menjadi inspirasi dan penuntun pembaharuan hukum nasional.

Landasan Hukum di Indonesia:

• Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009: Kewajiban hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.
• Pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009 (Ius Curia Novit): Larangan menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.
• Perma No. 1/2023 jo. SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013: Dalam hal ketidakcukupan alat bukti pada perkara berdampak luas, hakim dapat melakukan judicial activism melalui teknik interpretasi.

3. Metode dan Filosofi Kehakiman (Judicial Philosophy)

Hakim dapat melakukan judicial activism menggunakan berbagai metode penafsiran (gramatikal, sosiologis/teleologis, futuristis), konstruksi hukum (analogi, penghalusan hukum), serta hermeneutika hukum. Judicial Philosophy menjadi fondasi intelektual dan ideologis hakim dalam menafsirkan hukum. Di Indonesia, filsafat kehakiman harus bersifat integratif, menyeimbangkan kepastian hukum (legal positivism) dengan keadilan substantif yang berlandaskan Pancasila, HAM, serta prinsip Living Constitution.

Lima Dimensi Acuan Hakim dalam Bertindak (Ethos, Pathos, Logos):

• 1.    Pertimbangan Yuridis: Menjaga integritas dan legalitas hukum.
• 2.    Rasa Keadilan & Kebenaran: Menyentuh nilai filosofis keadilan (pathos).
• 3.    Nilai Budaya Masyarakat: Menampung realitas sosiologis.
• 4.    Akal Sehat (Logos): Penalaran logis dan rasional.
• 5.    Rujukan Hukum Luar: Mengacu pada Landmark Decisions, Yurisprudensi berkekuatan hukum tetap, Hukum Internasional yang meratifikasi HAM/Lingkungan, serta Putusan Pengadilan Negara Lain yang relevan.

4. Tantangan & Rekomendasi

• Tantangan: Masih kurangnya refleksi filosofis dalam penyusunan putusan, adanya fragmentasi pendekatan antartingkat peradilan, serta besarnya tekanan publik dan politisasi putusan.
• Rekomendasi: Penguatan kurikulum filsafat dan keadilan lingkungan di Mahkamah Agung Corporate University, peningkatan literasi hukum kritis, serta pemantapan etika yudisial sebagai jembatan moralitas publik.

"Environmental Judicial Activism bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga upaya transformatif mengubah paradigma antroposentris menjadi ekosentris. Judicial Activism bukan sekadar alternatif, ia adalah keniscayaan dalam zaman yang menuntut keadilan melampaui teks Undang-Undang."

Hakim berintegritas dan berwawasan luas adalah ujung tombak dalam mewujudkan keadilan lingkungan yang substantif, adaptif, dan berkelanjutan. (ldr)

Baca Juga: Menjadi Hakim Berintegritas dengan Pembelajaran Keberlanjutan

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI