Parepare, Sulsel — Pengadilan Negeri (PN) Parepare berhasil melaksanakan
eksekusi atas kebun seluas sekitar 4.600 meter persegi di Jalan Matalie,
Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Bagi keluarga Pemohon,
pelaksanaan putusan ini mengakhiri penantian mereka untuk menerima kebun yang
sempat menjadi sengketa hingga ke Mahkamah Agung.
Perkara ini bermula ketika salah seorang tergugat mengaku sebagai
pemilik kebun, lalu menjual tanah tersebut kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan keluarga. Istri dan anak-anak almarhum kemudian membawa persoalan
itu ke PN Parepare. Dalam gugatan mereka, keluarga meminta pengadilan
menyatakan siapa pemilik sah kebun tersebut dan memerintahkan pihak yang
menguasainya untuk menyerahkan tanah itu.
Pada 14 Desember 2023, PN Parepare mengabulkan sebagian gugatan
keluarga. Pengadilan menyatakan kebun di Jalan Matalie itu milik almarhum Muh.
Amin Yahya dan penjualannya tanpa izin para ahli waris merupakan perbuatan
melawan hukum. Pihak yang menguasai kebun pun diperintahkan untuk mengosongkan
dan menyerahkannya kepada keluarga.
Baca Juga: Mengembalikan Wibawa Putusan: Reformasi Eksekusi Perdata di Indonesia
Para tergugat kemudian mengajukan banding. Pada 20 Maret 2024,
Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan PN Parepare. Perkara berlanjut ke
tingkat kasasi. Melalui Putusan Nomor 4514 K/Pdt/2024 tanggal 28 November 2024,
Mahkamah Agung menolak kasasi para tergugat dan memperbaiki rumusan putusan.
Perintah untuk mengosongkan kebun dan menyerahkannya kepada para ahli waris
tanpa syarat tetap berlaku.
Baca Juga: Optimalisasi Kendala Pengamanan Eksekusi
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu diberitahukan kepada para
pihak pada Januari 2025. Saat itu, kebun masih dikuasai pihak lain. Keluarga
sudah meminta agar tanah diserahkan, baik secara lisan maupun melalui surat.
Karena permintaan itu belum dipenuhi, pada 3 Maret 2025 para ahli waris melalui
kuasa hukum mereka mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PN Parepare.
Sebelum menjalankan eksekusi, Kepaniteraan PN Parepare meneliti berkas perkara. Salinan putusan dari tingkat pertama hingga kasasi dicocokkan dengan dokumen aslinya. Pengadilan juga memeriksa bukti pemberitahuan putusan kepada para pihak serta memastikan bahwa kebun yang dimohonkan untuk dieksekusi berada dalam wilayah hukum PN Parepare. Melalui eksekusi ini, PN Parepare memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pihak. PN Parepare berkomitmen menjalankan tugas yudisialnya agar masyarakat dapat merasakan keadilan sejak perkara diperiksa hingga putusan dilaksanakan. (bw/zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI