Cari Berita

PN Solok Bongkar 3 Persoalan Administrasi Kependudukan dalam FGD Disdukcapil

Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor
2026-11-21 11:15:56
Dok. PN Solok

Solok, Sumbar – Pengadilan Negeri (PN) Solok yang diwakili oleh Marintan Napitupulu, S.H., Hakim PN Solok, menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solok pada Rabu (18/11/2026). 

FGD ini digelar sehubungan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2026, menindaklanjuti surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tertanggal 3 Agustus 2026 dan surat Sekretaris Daerah Kota Solok tertanggal 12 Agustus 2026. Selain kepada PN Solok, undangan yang ditandatangani Kepala Disdukcapil Kota Solok, Afrizon, juga ditujukan kepada Pengadilan Agama, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan, 13 kelurahan, komunitas ekonomi kreatif, dan reporter.

Dalam forum yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB di kantor Disdukcapil Kota Solok itu, PN Solok menyampaikan tiga persoalan yang ditemui dalam praktik.

Baca Juga: Sosialisasikan Paket Regulasi MA, PN Solok Perkuat Koordinasi Peradilan Pidana Terpadu

Persoalan pertama menyangkut permohonan perubahan akta pencatatan sipil yang bersifat kesalahan redaksional. Contohnya permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran yang tujuannya hanya memperbaiki salah ketik karena kekeliruan satu huruf. Menanggapi hal itu, Disdukcapil Kota Solok menjelaskan bahwa perbaikan semacam ini sebenarnya dapat dilakukan langsung di Disdukcapil Kota Solok tanpa perlu mengajukan permohonan ke pengadilan.

Persoalan kedua adalah perbedaan kebijakan antarlurah dalam mengeluarkan surat keterangan kematian. Untuk warga yang sudah lama meninggal dunia, misalnya, ada lurah yang mengeluarkan surat keterangan kematian, tetapi ada pula yang tidak. Para lurah menyampaikan bahwa belum ada keseragaman standar operasional prosedur (SOP) untuk 13 kelurahan di wilayah hukum PN Solok, sehingga diperlukan petunjuk teknis (juknis) lebih lanjut yang disepakati bersama.

Baca Juga: Digitalisasi Pelayanan: PN Solok, Dinas Dukcapil & Diskominfo Jalin Sinergi Melalui Aplikasi E-DEPE

Persoalan ketiga berkaitan dengan relaas panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan petugas pos ke kelurahan. Masih ada relaas yang diterima di kelurahan tanpa dibubuhi cap dan tanda tangan. Karena itu, PN Solok mengimbau lurah, termasuk aparat kelurahan yang menerima panggilan dan/atau pemberitahuan, agar selalu membubuhkan tanda tangan dan cap. Imbauan tersebut dimaksudkan agar praktik penerimaan relaas di kelurahan selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Sinergi PN Solok dan Disdukcapil Kota Solok di bidang pencatatan sipil juga terwujud dalam e-DePe (Elektronik Delivery Penetapan), inovasi layanan digital yang turut melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok. Lewat aplikasi ini, penetapan pengadilan yang menjadi dasar perubahan kutipan akta kelahiran, penerbitan kutipan akta kematian, penerbitan akta cerai, maupun perubahan data kependudukan dikirim ke Disdukcapil melalui aplikasi, sehingga pemohon tidak perlu lagi bolak-balik membawa dokumen fisik dari PN Solok ke Disdukcapil. Disdukcapil kemudian mengunggah akta paling lambat 1x24 jam setelah menerima penetapan, dan pemohon menerima tautan untuk mengunduhnya melalui pesan WhatsApp. (zm/fac) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…