Gunung Sugih, Lampung - Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih menjatuhkan
pidana penjara selama 15 tahun kepada
Terdakwa yang merupakan seorang ayah karena terbukti melakukan persetubuhan
terhadap anak kandungnya secara berlanjut pada hari Selasa (17/11).
Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan kekerasan memaksa anak kandung
bersetubuh dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 473 ayat
(4) dan ayat (9) KUHPasal 418 ayat (1) jo. Pasal
126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Perbuatan itu tidak terjadi hanya sekali.
Baca Juga: Pidana Tambahan yang Memutus Kuasa Ayah Pelaku Asusila terhadap Anaknya Sendiri
Putusan tersebut diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Titis Ayu Wulandari, selaku hakim ketua dan didampingi Rita Novita Sari,
dan Roni Bahari, masing-masing sebagai hakim anggota.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat lima
peristiwa yang didakwakan, mulai dari 13 Mei 20226 hingga 18 Mei 2026. Anak
korban kemudian mengungkapkan kejadian tersebut kepada tetangganya dikarenakan
ibu anak korban telah meninggal dunia.
Dalam persidangan, anak korban memberikan keterangan mengenai peristiwa
yang dialaminya yakni disetubuhi oleh ayah kandungnya disertai dengan adanya
ancaman dan kekerasan berupa pemukulan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan
keterangan para saksi serta hasil pemeriksaan psikologis oleh psikolog terhadap
anak korban yang menunjukkan adanya kecemasan yang sangat tinggi.
Dalam hal ini Majelis Hakim mengganggap pidana pokok berupa pidana
penjara saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Kemudian
dalam pertimbangannya menurut Majelis Hakim pidana pokok berupa pidana penjara
belum cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan mengingat dampak yang ditimbulkan
akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak kandung sendiri yakni
berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis oleh psikolog tanggal 25 Juni 2026,
kesimpulan bahwa anak korban merasa sangat terguncang secara emosional, namun
ia juga merasakan kecemasan yang sangat tinggi sebagai akibat dari peristiwa
tersebut yang menyebabkan ia berada dalam dilema.anak korban tidak dapat
mengatasi kecemasannya sehingga cenderung bersikap defensif.anak korban
berusaha menutupi emosi yang ia rasakan, sebenarnya anak korban merasa sangat
tidak berdaya, merasa tidak berharga serta merasa tidak aman, anak korban kerap
merasakan reaksi cemas pada tubuhnya seperti jantung yang berdetak cepat,
tangan gemetar dan merasa gelisah. Akibatnya saat ini anak korban mengalami
kecemasan yang sangat tinggi;
Dengan demikian sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berketetapan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu
yakni pencabutan hak menjalankan kekuasaan sebagai ayah kandung terhadap Anak
Korban.
Bahwa pencabutan hak menjalankan
kekuasaan sebagai ayah kandung terhadap Anak Korban diatur dalam Pasal 86 huruf
e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, pencabutan hak sebagaimana dimaksud huruf e hanya dapat dilakukan
jika pelaku dipidana karena:
a. Dengan
sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam
kekuasaannya; atau
b. Melakukan
Tindak Pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya;
Dalam hal ini Terdakwa telah terbukti melakukan
persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandungnya, yang mana
setelah istri Terdakwa meninggal, anak korban tersebut tinggal hanya dengan
Terdakwa dan saudaranya, sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan
terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya. Dengan demikian Terdakwa dapat
dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan kekuasaan Ayah atas
Anak Korban
Baca Juga: Hak Orang Tua Bukan Tanpa Batas: Mengenal Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga mencatat sejumlah keadaan
yang memberatkan, yakni perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma
agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat, perbuatan Terdakwa
membawa dampak kerugian baik secara psikis maupun fisik bagi anak korban, Terdakwa sebagai
orang tua yang seharusnya melindungi anaknya justru merusak masa depan Anak
korban, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan
Terdakwa dilakukan berulang kali;
Adapun keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI