Cari Berita

Setubuhi anak kandung, Terdakwa Dicabut Kekuasaan Sebagai Ayah oleh PN Gunung Sugih

Humas PN Gunung Sugih - Dandapala Contributor
2026-11-19 19:15:10
Dok. Ilustrasi AI

Gunung Sugih, Lampung - Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun  kepada Terdakwa yang merupakan seorang ayah  karena terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya secara berlanjut pada hari Selasa (17/11).

Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan  kekerasan memaksa anak kandung bersetubuh dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 473 ayat (4) dan ayat (9) KUHPasal 418 ayat (1) jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perbuatan itu tidak terjadi hanya sekali. 

Baca Juga: Pidana Tambahan yang Memutus Kuasa Ayah Pelaku Asusila terhadap Anaknya Sendiri

Putusan tersebut diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Titis Ayu Wulandari, selaku hakim ketua dan didampingi Rita Novita Sari, dan Roni Bahari, masing-masing sebagai hakim anggota.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat lima peristiwa yang didakwakan, mulai dari 13 Mei 20226 hingga 18 Mei 2026. Anak korban kemudian mengungkapkan kejadian tersebut kepada tetangganya dikarenakan ibu anak korban telah meninggal dunia.

Dalam persidangan, anak korban memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya yakni disetubuhi oleh ayah kandungnya disertai dengan adanya ancaman dan kekerasan berupa pemukulan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan para saksi serta hasil pemeriksaan psikologis oleh psikolog terhadap anak korban yang menunjukkan adanya kecemasan yang sangat tinggi.

Dalam hal ini Majelis Hakim mengganggap pidana pokok berupa pidana penjara saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kemudian dalam pertimbangannya menurut Majelis Hakim pidana pokok berupa pidana penjara belum cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan mengingat dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak kandung sendiri yakni berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis oleh psikolog tanggal 25 Juni 2026, kesimpulan bahwa anak korban merasa sangat terguncang secara emosional, namun ia juga merasakan kecemasan yang sangat tinggi sebagai akibat dari peristiwa tersebut yang menyebabkan ia berada dalam dilema.anak korban tidak dapat mengatasi kecemasannya sehingga cenderung bersikap defensif.anak korban berusaha menutupi emosi yang ia rasakan, sebenarnya anak korban merasa sangat tidak berdaya, merasa tidak berharga serta merasa tidak aman, anak korban kerap merasakan reaksi cemas pada tubuhnya seperti jantung yang berdetak cepat, tangan gemetar dan merasa gelisah. Akibatnya saat ini anak korban mengalami kecemasan yang sangat tinggi;

Dengan demikian sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yakni pencabutan hak menjalankan kekuasaan sebagai ayah kandung terhadap Anak Korban.

Bahwa pencabutan hak menjalankan kekuasaan sebagai ayah kandung terhadap Anak Korban diatur dalam Pasal 86 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencabutan hak sebagaimana dimaksud huruf e hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

a.    Dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau

b.    Melakukan Tindak Pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya;

Dalam hal ini Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandungnya, yang mana setelah istri Terdakwa meninggal, anak korban tersebut tinggal hanya dengan Terdakwa dan saudaranya, sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan kekuasaan Ayah atas Anak Korban

Baca Juga: Hak Orang Tua Bukan Tanpa Batas: Mengenal Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga mencatat sejumlah keadaan yang memberatkan, yakni perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat, perbuatan Terdakwa membawa dampak kerugian baik secara psikis maupun fisik bagi anak korban, Terdakwa sebagai orang tua yang seharusnya melindungi anaknya justru merusak masa depan Anak korban, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;

Adapun keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. (zm/ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…