Bogor, Jawa Barat – Dalam pemaparan Materi yang bertajuk “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan Pidana.” Materi tersebut disampaikan oleh Sri Suparyati, Wakil Ketua LPSK, dalam kegiatan Pelatihan Sertifikasi Hakim Peradilan Anak bagi Hakim Peradilan Umum Gelombang II, pada Senin (9/11/2026).
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak saksi dan korban tindak pidana selama proses penegakan hukum. Perlindungan tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan hingga seluruh proses peradilan pidana berlangsung.
Sri Suparyati menjelaskan bahwa LPSK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak serta pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Keberadaan LPSK menjadi bagian penting dalam menjamin agar saksi dan korban memperoleh rasa aman, perlindungan, serta pemenuhan hak-haknya dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
Baca Juga: Menggali Penerapan Restitusi Pasca PERMA 1/2022
Saat ini, LPSK dipimpin oleh tujuh orang komisioner dengan latar belakang keahlian yang beragam. Para pimpinan LPSK menjalankan masa jabatan selama dua periode, dengan masing-masing periode berlangsung selama lima tahun. Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan dan perlindungan, LPSK juga telah mengembangkan kantor perwakilan di sejumlah daerah, antara lain Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, LPSK merencanakan pengembangan kantor penghubung atau perwakilan di wilayah lainnya, termasuk Nusa Tenggara Barat dan Manado.
Salah satu materi penting yang menjadi perhatian dalam pemaparan tersebut adalah mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan restitusi. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana untuk memenuhi hak korban.
Dalam mekanisme yang dipaparkan, restitusi wajib diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak salinan putusan diterima. Jaksa juga memiliki kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkaitan dengan restitusi kepada terpidana, korban, dan LPSK paling lambat tujuh hari sejak putusan diterima.
Apabila restitusi tidak dipenuhi oleh terpidana, korban atau ahli waris dapat menyampaikan hal tersebut kepada pengadilan. Selanjutnya, pengadilan memberikan surat peringatan kepada terpidana agar memenuhi kewajibannya.
Dalam hal kewajiban restitusi tetap tidak dipenuhi, pengadilan dapat memerintahkan jaksa untuk melakukan pelelangan terhadap sita jaminan restitusi dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Lebih lanjut, apabila hasil pelelangan sita jaminan restitusi tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh hak korban, jaksa menyampaikan pemberitahuan kepada LPSK. Selanjutnya, kekurangan pembayaran restitusi dapat diberikan melalui Dana Bantuan Korban, paling lama 30 hari sejak pemberitahuan diterima LPSK.
Baca Juga: Wajibkah Hakim Menyampaikan Hak Atas Restitusi Kepada Korban di Persidangan?
Dalam konteks peradilan anak, perlindungan terhadap korban dan saksi perlu menjadi perhatian sejak tahap awal penanganan perkara. Proses peradilan tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga harus memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk hak atas perlindungan dan pemulihan melalui restitusi.
Melalui materi ini, para peserta diharapkan semakin memahami pentingnya sinergi antara pengadilan, kejaksaan, dan LPSK dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, kehadiran LPSK menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan, berperspektif korban, dan memberikan perlindungan nyata bagi saksi maupun korban tindak pidana. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
