Fondasi di Bawah Pasal (3): Menimbang Celaan

Dari Jalan Ahmad Yani, kami tiba di pertanyaan kedua. Pada bagian sebelumnya, perbuatan telah kita uji melewati tiga pintu: ada larangannya, aturannya berlaku, dan ia sungguh melawan hukum. Sekarang barulah kita boleh menoleh kepada orangnya. Pertanyaannya sederhana, tetapi berat: dapatkah ia dicela?

Bahasa Belanda menyebut wilayah ini strafrechtelijke toerekening, sebagaimana dicatat Moeljatno. Akar katanya rekenen, menghitung. Pertanggungjawaban pidana, dengan demikian, adalah soal apakah sebuah perbuatan pantas dimasukkan ke dalam hitungan seseorang.

Pergeseran pusat perhatian itu dirumuskan Moeljatno dengan jernih. "Kalau dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya," katanya, "dalam pertanggung jawaban sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan." Lalu ia menegaskan, "Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggung jawaban yang berupa pengenaan pidana."

Baca Juga: Hakim Agung Surya Jaya Dissenting Opinion, Eks Menkominfo Harusnya Dikenai Pasal 3 UU Tipikor

Asasnya kita kenal dalam banyak bahasa: geen straf zonder schuld, tiada pidana tanpa kesalahan. Bukti bahwa asas itu juga hidup di tengah kita, menurut Moeljatno, cukup sederhana. Bila seseorang dipidana padahal ia tidak bersalah, kita merasakannya sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

Chairul Huda mencatat bahwa dalam praktik peradilan kita, asas ini pertama kali diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957. Hampir setengah abad kemudian, Huda menajamkan maknanya: asas tiada pidana tanpa kesalahan sejatinya berarti "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan."

KUHP Nasional mengikatkan asas itu pada pasal. Pasal 36 ayat (1) menyatakan, "Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan." Penjelasannya singkat saja: ketentuan ini "menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan."

Lalu, apa sebenarnya kesalahan itu? Anotasi KUHP Nasional memberi jawaban yang mudah diingat. Pelaku dicela bila, ketika berbuat, ia sebenarnya dapat berbuat yang lain. Pertanggungjawaban pidana adalah "meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana itu secara subjektif terhadap pelakunya."

Celaan itu, kami kira, seperti estafet. Ia lebih dulu dipegang oleh perbuatan, lalu diteruskan kepada orangnya. Tongkat itu hanya boleh berpindah tangan bila tiga syarat terpenuhi.

Anotasi merangkum tiga syarat itu dari Sudarto. Pertama, pembuat mampu bertanggung jawab, artinya keadaan jiwanya normal. Kedua, ada hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, berupa kesengajaan atau kealpaan. Ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Moeljatno mencatat susunan serupa dari Kantorowicz: kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan dapat diharapkan berbuat lain.

Di sini ada baiknya kita berhenti sejenak pada dua cara memandang kesalahan. Keduanya sering bercampur dalam pertimbangan, padahal titik berangkatnya berbeda.

Teori psikologis memandang kesalahan sebagai keadaan batin pembuat. Von Liszt, sebagaimana dicatat Chairul Huda, menyebut kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat. Bila ada kehendak dan pengetahuan, ada kesalahan. Bila keduanya tidak ada, kesalahan pun tidak ada.

Teori itu sederhana, tetapi kemudian goyah di ruang sidang. Huda mencatat keraguan yang muncul dalam perkara Water en Melk tahun 1916 di Belanda. Kealpaan yang tidak disadari juga sulit dijelaskannya, sebab pada kealpaan semacam itu tidak ada keadaan batin yang dapat ditunjuk. Roeslan Saleh menyebutnya sebagai penilaian oleh hukum.

Teori normatif menjawab kesulitan itu. Menurut Huda, kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat berbuat lain. Ada tidaknya kesalahan, demikian Huda mengutip Roeslan Saleh, "tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu."

Teori normatif tidak membuang batin. "Memang pengertian kesalahan yang normatif mengandung di dalamnya pengertian psikologis," tulis Huda. Yang bergeser adalah titik beratnya: "bukan psikologisnya yang penting, tetapi penilaian normatif terhadap keadaan psikologis pembuat." Karena itu, kesengajaan dan kealpaan "hanya menjadi pertanda adanya kesalahan, dan bukan kesalahan itu sendiri."

Perbedaannya, kami kira, terasa di meja hakim. Menurut teori psikologis, hakim cukup bertanya: apakah terdakwa menghendaki dan mengetahui? Menurut teori normatif, hakim bertanya lebih jauh: dalam keadaan itu, patutkah ia diharapkan berbuat lain? Huda memberi contoh: seseorang bisa saja berbuat dengan sengaja, tetapi bila orang lain yang sepadan dengannya dalam keadaan yang sama akan berpendapat serupa, ia tidak dapat dicela.

Moeljatno pun sudah condong ke arah itu. Menurutnya, "tidak benarlah, jika dikatakan bahwa dalam kesalahan yang dipernilai hanya keadaan batin saja." KUHP Nasional, hemat kami, juga berdiri di atas cara pandang normatif. Penjelasan Pasal 42 memaafkan pembuat dalam paksaan relatif karena, menurut akal sehat, ia "tidak dapat diharapkan" mengadakan perlawanan.

Pertanda itu tidak seragam warnanya. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa kesengajaan biasa dipahami sebagai berbuat "dengan menghendaki dan mengetahui". Ada kesengajaan sebagai maksud, sebagai keharusan, dan sebagai kemungkinan. Kealpaan pun dua rupanya: yang disadari dan yang tidak disadari.

Kelima bentuk itu, menurut Roeslan Saleh, membentuk gradasi. Dari kesengajaan sebagai maksud sampai kealpaan yang disadari, faktor kehendak pembuat "semakin lemah". Pada kealpaan yang tidak disadari, yang ada justru penilaian hukum atas ketiadaan keadaan batin yang sebenarnya dapat mencegah terjadinya akibat.

Gradasi ini bukan hiasan teori. Pasal 54 ayat (1) huruf a menempatkan "bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana" sebagai hal pertama yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 pun menegaskan bahwa hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan/atau kealpaan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Kesengajaan juga tidak selalu bernama "dengan sengaja". Penjelasan Pasal 36 ayat (2) menyebut bentuk-bentuk lain yang lazim dipakai pembentuk undang-undang: "dengan maksud", "mengetahui", "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan mengetahui".

Di sini perlu satu kehati-hatian. Ada unsur batin yang tetap tinggal di rumusan delik. Pasal 476 tentang pencurian, misalnya, memuat frasa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Moeljatno, mengikuti Mezger, mengingatkan bahwa unsur lahir tidak selalu sama dengan Unrecht, dan unsur batin tidak selalu sama dengan Schuld. Unsur batin yang menjadi bagian rumusan delik semacam itu diuji sejak pertanyaan pertama.

Bagaimana membuktikan sesuatu yang tersimpan di dalam batin? Moeljatno menjawab bahwa penilaian kesalahan "didasarkan atas penentuan dari luar", yaitu dari keadaan-keadaan dalam alam kenyataan. Ukurannya adalah ukuran manusia pada umumnya, sehingga objektif. Namun yang diukur adalah diri terdakwa itu sendiri, sehingga subjektif.

Hemat kami, di ruang sidang hal itu berarti membaca fakta lahiriah dengan cermat. Alat apa yang dipakai, bagian tubuh mana yang disasar, seberapa kuat dan berulang perbuatannya, serta apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Dari rangkaian itulah corak kesengajaan atau kealpaan disimpulkan, lalu dituliskan terang dalam pertimbangan.

Syarat pertama, kemampuan bertanggung jawab, kini diatur bertingkat. Pasal 38 menentukan bahwa penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual "dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan." Pasal 39 melangkah lebih jauh. Bila disabilitas mental itu dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik, atau disabilitas intelektualnya berderajat sedang atau berat, pembuat "tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan."

Penjelasan Pasal 39 menambahkan satu pesan acara yang penting. Untuk menjelaskan ketidakmampuan bertanggung jawab dari segi medis, "perlu dihadirkan ahli". Penilaian itu, sebagaimana bunyi kedua pasal, tertuju pada keadaan pembuat "pada waktu melakukan Tindak Pidana".

Kita teringat catatan Moeljatno tentang Hoge Raad tahun 1924. Kemampuan bertanggung jawab tidak dipandang sebagai unsur tindak pidana. Ketiadaannya menjadi alasan untuk tidak memidana. Pasal 39 kini menuliskan hal yang sama dengan bahasa kita sendiri, dan menambahkan jalan keluar berupa tindakan.

Usia juga menentukan. Pasal 40 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun. Penjelasannya mendasarkan batas itu pada kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Soal anak akan kita bahas lebih lengkap pada bagian kelima.

Syarat ketiga adalah tiadanya alasan pemaaf. Pasal 42 mengatur daya paksa, yang menurut Penjelasannya terbagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif. Pasal 43 mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Pasal 44 memaafkan orang yang dengan iktikad baik mengira perintah jabatan tanpa wewenang itu sah, sepanjang pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Ingat kembali bunyi Pasal 42 yang kita temui pada bagian kedua: "Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana". Tindak pidananya tetap ada. Yang ditiadakan hanyalah celaan terhadap pembuatnya.

KUHP Nasional juga mengenal pengecualian. Setelah diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 37 berbunyi: "Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan." Rumusan asli tentang pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain kini tidak lagi tercantum.

Kata kuncinya ada di awal kalimat: "dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang". Hemat kami, pengecualian itu harus dinyatakan tegas oleh undang-undang yang bersangkutan, bukan disimpulkan sendiri oleh hakim. Di luar itu, asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap menjadi aturan.

Para ahli pun tidak seragam membacanya. Barda Nawawi Arief memandang strict liability sebagai pengecualian asas tiada pidana tanpa kesalahan. Chairul Huda berpendapat lain: pada strict liability pembuatnya tetap diliputi kesalahan, yakni kesalahan dalam pengertian normatif. Perbedaan itu, menunjukkan betapa teori kesalahan yang kita anut menentukan cara kita membaca sebuah pasal.

Pembentuk undang-undang tampaknya ingin pemisahan itu tidak dilupakan. Ketika mengubah Pasal 49 tentang pertanggungjawaban korporasi, Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2026 menulis bahwa ketentuan itu "dimaksudkan untuk memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana." Gagasan yang disampaikan Moeljatno di mimbar Dies Natalis tujuh puluh tahun silam, kini ditegaskan lagi dalam lembaran negara.

Kita juga mengenal pertimbangan unsur "dengan sengaja" yang hanya satu kalimat: karena perbuatan terdakwa terbukti, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Di atas kertas, unsur itu dibahas. Dalam kenyataan, batin terdakwa tidak pernah sungguh-sungguh ditimbang.

Padahal Penjelasan Pasal 36 ayat (2) meminta unsur kesengajaan "dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara." Perbuatan yang terbukti belum tentu dapat dimasukkan ke dalam hitungan pembuatnya.

Apa akibatnya bila celaan itu tidak dapat diteruskan? Chairul Huda menunjukkan bahwa praktik selama ini kerap melahirkan bunyi putusan yang berlainan, bebas atau lepas, untuk soal yang sejatinya sama. Soal itu akan kita urai pada bagian keenam, ketika ketiga pertanyaan bertemu di amar.

Kembali ke kata yang kita pinjam tadi. Toerekening adalah soal hitungan, dan hitungan yang adil tidak pernah dikerjakan dengan tergesa-gesa. Hakim menimbang celaan bukan untuk mencari alasan membebaskan, melainkan untuk memastikan bahwa pidana jatuh kepada orang yang memang patut menanggungnya.

Bila celaan itu terbukti, barulah pertanyaan ketiga terbuka: pidana atau tindakan apa yang adil baginya?

Baca Juga: Fondasi di Bawah Pasal (6): Bebas, Lepas, atau Dimaafkan

Bersambung ke bagian (4): Mengapa dan Untuk Apa Kita Memidana.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI