Fondasi di Bawah Pasal (4): Mengapa dan Untuk Apa Kita Memidana

Dari Jalan Ahmad Yani, kami sampai di pertanyaan ketiga. Perbuatan telah terbukti sebagai tindak pidana, dan celaan telah dapat diteruskan kepada pembuatnya. Sekarang hakim harus menjawab pertanyaan yang paling ditunggu di ruang sidang: pidana atau tindakan apa yang adil baginya?

Pertanyaan itu sering dijawab dengan angka. Sekian tahun penjara, sekian rupiah denda. Padahal sebelum angka, ada dua pertanyaan yang lebih tua.

M. Sholehuddin, dalam disertasinya tentang sistem sanksi, merumuskannya dengan indah. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pemidanaan". Sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pemidanaan itu". Yang pertama bersifat reaktif terhadap perbuatan, yang kedua lebih bersifat antisipatif terhadap pelakunya.

Baca Juga: Fondasi di Bawah Pasal (3): Menimbang Celaan

Dua pertanyaan itu, adalah fondasi bagian ketiga dari bangunan hukum pidana.

KUHP lama tidak pernah menjawabnya. Anotasi KUHP Nasional mencatat bahwa KUHP lama sama sekali tidak mengatur tujuan pemidanaan yang menjadi pegangan hakim. KUHP Nasional mengisinya dalam Pasal 51. Pemidanaan bertujuan mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Perhatikan apa yang tidak tertulis di sana. Anotasi menyebut Pasal 51 tidak menganut teori pembalasan, karena pembalasan tidak disebut sama sekali. Yang dianut adalah teori tujuan.

Pasal 52 lalu memasang pagar: "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia." Pasal 53 ayat (2) memberi kompas: bila kepastian hukum dan keadilan bertentangan, "hakim wajib mengutamakan keadilan." Penjelasannya menyebut kedua tujuan hukum itu "kerap kali tidak sejalan satu sama lain", sehingga hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Kompas itu diterjemahkan menjadi peta dalam Pasal 54 ayat (1). Ada sebelas hal yang wajib dipertimbangkan, dimulai dari bentuk kesalahan pelaku, motif, dan sikap batinnya. Di dalamnya juga ada pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan dari korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

SEMA Nomor 1 Tahun 2026 mempertegas peta itu. Kesebelas aspek wajib dipertimbangkan dan dimuat dalam putusan, baik di dalam unsur maupun dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan. Daftarnya tidak limitatif, sehingga hakim dapat menambahkan pertimbangan lain. SEMA itu juga mencatat bahwa tidak terpenuhinya seluruh pertimbangan Pasal 54 ayat (1) tidak mengakibatkan batalnya putusan, tetapi justru karena itu kualitas pertimbangan menjadi tanggung jawab hakim sendiri.

Perhatikan pula bahwa butir pertama Pasal 54 ayat (1) adalah bentuk kesalahan. Di sinilah pertanyaan kedua dan ketiga bersambung. Corak kesengajaan atau kealpaan yang kita bahas pada bagian ketiga kini ikut menentukan berat ringannya pidana.

Kita juga mengenal pertimbangan pemidanaan yang hanya terdiri atas dua baris. Hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan: terdakwa bersikap sopan di persidangan. Di atas kertas, ada pertimbangan. Dalam kenyataan, sebelas pertanyaan Pasal 54 tidak pernah sungguh-sungguh diajukan.

Kembali ke dua pertanyaan Sholehuddin. Sistem yang menampung keduanya dikenal sebagai double track system, sistem dua jalur. Jalur pertama adalah pidana, jalur kedua adalah tindakan.

Sholehuddin menunjuk perbedaan yang sering terlewat. Perbedaan prinsip antara keduanya "terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan." Pidana mengandung celaan atas perbuatan, sedangkan tindakan lebih bersifat mendidik dan melindungi masyarakat. Karena ide dasarnya berbeda, keduanya semestinya ditempatkan dalam kedudukan yang setara.

KUHP Nasional menempuh jalan itu. Pasal 64 membagi pidana atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Jalur tindakan diatur antara lain dalam Pasal 103, yang diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026. Tindakan dapat dikenakan bersama pidana pokok, berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Bagi orang yang dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, Pasal 103 menyediakan tindakan tersendiri. Di antaranya rehabilitasi, perawatan di lembaga, dan perawatan di rumah sakit jiwa. Di sinilah tampak manfaat dua jalur itu. Orang yang menurut Pasal 39 tidak dapat dijatuhi pidana tetap dapat ditangani melalui tindakan.

Jalur pidana pun tidak lagi bertumpu pada penjara. Pasal 65 ayat (1) menyusun pidana pokok berupa penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial, dan menurut ayat (2) urutan itu menentukan berat ringannya pidana. Pidana kurungan tidak dikenal lagi, dan pidana mati berpindah menjadi pidana yang bersifat khusus.

Penjelasan Pasal 65 menyebut pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial sebagai "model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara". Pilihan itu merupakan konsekuensi dari hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan antara perbuatan dan keadaan pelaku, daad-daderstrafrecht. Penjelasan ayat (2) bahkan meminta hakim mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan, bila hal itu telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pasal 70 ayat (1) melangkah lebih jauh. Pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan bila, misalnya, terdakwa adalah anak, berumur di atas 75 tahun, atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Demikian pula bila kerugian korban tidak terlalu besar, atau terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban.

Endri, dalam bukunya tentang pidana kerja sosial, menyebut pidana penjara selama ini telah menjadi "primadona" dan "tulang punggung" penanggulangan kejahatan. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan penuh sesak, biayanya tinggi, dan terpidana menanggung prisonisasi serta stigmatisasi. Dari situ ia mengajukan alternatif yang bersifat non-custodial.

Salah satunya pidana kerja sosial, yang ia definisikan sebagai "bentuk sanksi pidana yang dilaksanakan di luar lembaga dengan bekerja tanpa dibayar (unpaid work) untuk kepentingan umum." Pasal 85 membukanya bagi tindak pidana yang diancam penjara kurang dari 5 tahun, bila hakim menjatuhkan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. Lamanya 8 sampai 240 jam, dan pelaksanaannya tidak boleh dikomersialkan.

Pasal 85 ayat (2) juga meminta hakim menimbang pengakuan terdakwa, kemampuan kerjanya, dan persetujuannya setelah dijelaskan tujuan pidana itu. Pidana pengawasan dalam Pasal 75 pun terbuka bagi tindak pidana yang diancam penjara paling lama 5 tahun. Setelah diubah UU Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 76 ayat (1) membatasinya bagi orang yang pertama kali melakukan tindak pidana.

Lalu ada satu pilihan yang paling baru, dan mungkin paling menuntut kearifan: tidak memidana sama sekali. Pasal 54 ayat (2) menentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dan setelah tindak pidana dapat menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan, "dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."

Chairul Huda, dalam bukunya yang berasal dari disertasi tahun 2004, sudah menguraikan gagasan itu. Hakim, tulisnya, "dapat saja 'menyatakan' seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya." Kini Pasal 246 KUHAP menyebutnya sebagai jenis putusan tersendiri, yaitu Putusan Pemaafan Hakim.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 23 Juni 2026, merinci syaratnya. Ringannya perbuatan, misalnya, diukur dari tindak pidana ringan dalam KUHP, ancaman penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori III, atau tindak pidana aduan. Keadaan setelah tindak pidana mencakup permintaan maaf, maaf dari korban, upaya pemulihan, dan telah dipenuhinya kewajiban sanksi adat.

Butir terakhir itu mengingatkan kita pada putusan Mahkamah Agung dari Unaaha, Kendari, yang kita bahas pada bagian kedua. Puluhan tahun kemudian, sanksi adat yang telah dijalani mendapat tempat yang jelas dalam pertimbangan pemidanaan.

PERMA itu juga memasang batas. Pemaafan hakim tidak dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dikecualikan dari keadilan restoratif, perkara dengan ketimpangan relasi kuasa, pelaku pengulangan atau penggabungan tindak pidana, dan tindak pidana kesusilaan kecuali delik aduan. PERMA itu pun tidak berlaku bagi tindak pidana korporasi.

Ada satu ketentuan PERMA yang, kami kira, paling penting bagi fondasi kita. Pasal 5 ayat (7) menegaskan bahwa alasan-alasan pemaafan itu bukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Artinya, pemaafan hakim tidak bekerja di pertanyaan pertama atau kedua. Ia bekerja di pertanyaan ketiga, setelah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah.

Karena itu, putusan pemaafan hakim bukan putusan bebas dan bukan putusan lepas. Menurut Pasal 10 PERMA, amarnya memuat pernyataan kesalahan terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya, pernyataan pemberian maaf oleh hakim, dan pernyataan bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tindakan. Terhadap putusan itu dapat diajukan banding, tetapi tidak kasasi, sebagaimana juga ditentukan Pasal 299 ayat (2) KUHAP.

Di ujung lain timbangan, ada pidana mati. Pasal 67 menempatkannya sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 98 menyebutnya sebagai "upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat."

Di sini UU Nomor 1 Tahun 2026 membawa perubahan yang perlu dicatat. Dalam rumusan asli, Pasal 100 ayat (1) mengaitkan masa percobaan dengan rasa penyesalan terdakwa atau perannya dalam tindak pidana. Rumusan barunya cukup berbunyi: "Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 selama 10 (sepuluh) tahun." Pasal 99 ayat (1) yang baru pun menentukan bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dalam masa percobaan.

Kami membacanya begini: kini setiap pidana mati dijatuhkan bersama masa percobaan sepuluh tahun. Bila selama masa itu terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, Pasal 100 ayat (4) membuka jalan perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden, setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.

Dari pemaafan hakim sampai pidana mati, rentang pilihan itu kini terbentang lebar. Justru karena lebar, hakim tidak boleh memilih dengan tergesa-gesa. Hemat kami, urutannya sederhana: tentukan dahulu jenis sanksinya, pidana, tindakan, gabungan keduanya, atau pemaafan. Baru setelah itu tentukan beratnya, dan tuliskan alasan setiap pilihan dengan terang.

Kembali ke dua pertanyaan tadi. Pidana menjawab mengapa kita memidana: karena ada perbuatan tercela dari orang yang dapat dicela. Tindakan menjawab untuk apa kita memidana: agar pelaku pulih dan masyarakat terlindungi. Putusan yang baik, kami kira, menjawab keduanya sekaligus.

Selebihnya bukan soal angka, melainkan soal kesediaan menimbang manusia di balik perkara. (ldr)

Baca Juga: Fondasi di Bawah Pasal (6): Bebas, Lepas, atau Dimaafkan

Bersambung ke bagian (5): Satu Fondasi untuk Semua Subjek.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI