Jakarta – Mahkamah Agung (MA) kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola keuangan negara. Lembaga yudikatif tertinggi ini dinilai layak menjadi teladan bagi Kementerian dan Lembaga (K/L) lain dalam hal pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan konsisten.
Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Muhammad Teguh Pramesti, saat memberikan paparan dalam kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2025, yang digelar pada Kamis (09/10/2025) di Ruang Rapat Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, Jakarta.
“Mahkamah Agung bisa menjadi role model pelaporan keuangan bagi Kementerian dan Lembaga lain. Karena lembaga ini tidak hanya fokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga menunjukkan keseriusan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas,” ujar Teguh.
Baca Juga: Saminisme Dalam Semangat Perubahan Satuan Kerja
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 menjadi bukti nyata bahwa MA telah menjalankan prinsip good governance secara konsisten. Sejak pertama kali diraih pada 2012, opini WTP kini telah menjadi tradisi prestasi yang melekat pada lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
“Hal ini terbukti dari keberhasilan MA meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut,” tambah Teguh.
Selain capaian tersebut, MA juga mencatat prestasi luar biasa dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2025, yang mencapai 96,44 persen, tertinggi di antara seluruh kementerian dan lembaga. Capaian ini meliputi 1.948 rekomendasi dengan total nilai setara Rp48,94 miliar.
Kepala BUA yang diwakili Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, Edi Yuniadi, menyampaikan bahwa apresiasi tinggi juga diberikan oleh BPK terhadap komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga integritas keuangan negara.
Baca Juga: Tapak Tilas: Role Model Sekretaris Support Untuk Supporting
“Pimpinan BPK menilai capaian MA ini bukan sekadar keberhasilan administratif, tetapi telah menorehkan tinta emas dalam sejarah pengelolaan keuangan negara. MA berhasil menegakkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” tutur Edi.
Dengan capaian ini, Mahkamah Agung bukan hanya dikenal sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi teladan dalam transparansi dan pengelolaan keuangan publik yang tidak terlepas dari peran aktif seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. (Fadillah Usman/al/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
