Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memanggil 157 pejabat dan pegawai dari berbagai satuan kerja untuk mengikuti Uji Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B. Uji kompetensi yang digelar bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini memakai skema rekognisi pengalaman dan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 8 Desember 2026.
Pemanggilan itu tertuang dalam surat Kepala Biro Sekretariat Pimpinan selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) MA, Mokhamad Kodi, Nomor 136/BUA.UKPBJ/PL1.1/XI/2026 tertanggal 17 November 2026. Surat ditujukan kepada Sekretaris Kepaniteraan MA, para Sekretaris Badan dan Ditjen Badan Peradilan, para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi (BUA), serta para sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh Indonesia.
Dalam surat tersebut disebutkan, uji kompetensi ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas PPK, sekaligus memastikan tugas mereka berjalan sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan.
Baca Juga: Mengurai Problematika Tabel Konversi Pidana dalam UU Penyesuaian Pidana & KUHP Baru
Daftar peserta dalam Lampiran I mencakup unit di BUA MA hingga pengadilan di daerah, baik pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, maupun pengadilan tingkat banding. Lebih dari 120 peserta menjabat kepala bagian atau kepala subbagian, terutama yang membidangi umum, keuangan, perencanaan, dan kepegawaian. Sisanya antara lain analis dan pranata pengelolaan keuangan. Satuan kerja di wilayah timur juga masuk dalam daftar, di antaranya Pengadilan Tinggi Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, dan Pengadilan Negeri Manokwari.
Peserta wajib melengkapi persyaratan administrasi umum, yakni surat tugas dari instansi, ijazah paling rendah S1/D4 atau golongan ruang paling rendah III/a, dokumen rencana aksi, sertifikat pengadaan barang/jasa paling rendah Level-1, formulir APL-01 dan APL-02, serta surat pernyataan. Persyaratan khususnya berupa SK pengangkatan sebagai PPK, daftar pengalaman menangani paket pekerjaan level-3 yang ditandatangani pimpinan instansi, dan pakta integritas.
Bagian paling menentukan ada pada portofolio, yang menyumbang 60 persen nilai akhir. Peserta harus menyerahkan paling sedikit empat dokumen utama berupa arsip yang sudah ditandatangani pejabat berwenang. Dokumen itu harus menunjukkan pengalaman nyata sebagai PPK Tipe B pada dua jenis kompetensi: perencanaan pengadaan (penyusunan strategi pengadaan, spesifikasi teknis atau KAK, dan perkiraan harga) serta pengelolaan kontrak (perumusan kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan).
Pendaftaran dilakukan sendiri oleh tiap peserta melalui aplikasi e-PRIMA di laman e-prima.mahkamahagung.go.id, dengan NIP sebagai username dan password. Seluruh dokumen diunggah dalam bentuk PDF yang terbaca jelas, paling lambat Jumat, 20 November 2026 pukul 23.59 WIB.
Satuan kerja diminta memeriksa nama-nama dalam lampiran dan menerbitkan surat tugas bagi setiap peserta. Jika ada data yang keliru atau peserta yang sudah tidak bertugas di satuan kerjanya, hal itu perlu disampaikan kepada narahubung UKPBJ sebelum batas waktu pendaftaran.
Baca Juga: Hulu ke Hilir: Uji Administratif Penyalahgunaan Kewenangan, Batas Pidana & Business Judgment
Untuk membantu peserta, UKPBJ MA juga menggelar sesi pendampingan pengisian dokumen di e-PRIMA melalui Zoom Meeting pada Kamis, 19 November 2026, mulai pukul 10.00 WIB.
Peserta yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi dan menerima informasi teknis pelaksanaan selanjutnya. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI