Cari Berita

PN Purwokerto Nyatakan Penghentian Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran Data Pribadi Tidak Sah

Andi Ramdhan - Dandapala Contributor
2026-11-18 20:35:34
Dok. PN Purwokerto

Purwokerto — Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Tommy Limantoro Sanjaya atas penghentian penuntutan perkara dugaan tindak pidana pelindungan data pribadi dengan tersangka Mochamad Zakaria alias Kiki bin Ali Islam. Hakim tunggal Deddi Alparesi menjatuhkan putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, (16/11).

Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN Pwt, Hakim menyatakan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-1960/M.3.14/Eku.2/07/2026 tertanggal 9 Juli 2026 tidak sah. Kejaksaan diperintahkan melanjutkan proses penuntutan terhadap tersangka.

“Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk melanjutkan proses Penuntutan dalam perkara atas nama Tersangka Mochamad Zakaria, S.H., alias Kiki Bin Ali Islam,” tegas Deddi saat membacakan amar putusan.

Baca Juga: Ketua PN Purwokerto Sebut Judol-Pinjol Ilegal Jadi Sumber Masalah Sosial

Permohonan praperadilan ini diajukan setelah kejaksaan menghentikan penuntutan dengan alasan tidak adanya mens rea, yang dalam putusan disebut sebagai niat jahat. Sebelumnya, berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 pada 30 Januari 2026. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum kemudian dilakukan pada 13 April 2026. Upaya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif pada 20 April 2026 tidak menghasilkan kesepakatan.

Dalam jawabannya, kejaksaan menyatakan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada tersangka berkaitan dengan penggunaan data untuk mengajukan gugatan perdata dalam upaya mempertahankan rumah milik ibunya yang telah terjual melalui lelang. Menurut kejaksaan, tersangka tidak memiliki niat jahat. Keputusan penghentian penuntutan juga disebut telah didasarkan pada hasil ekspose, petunjuk pimpinan, serta pendapat penuntut umum.

Namun, hakim menilai alasan penghentian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai gugurnya kewenangan menuntut. Dalam pertimbangannya, hakim menghubungkan kewenangan menutup perkara demi kepentingan hukum pada Pasal 65 huruf m dengan alasan-alasan gugurnya kewenangan penuntutan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

“Alasan tidak adanya mens rea (niat jahat) tidak masuk dalam alasan-alasan yang menjadi penyebab gugurnya kewenangan menuntut (menutup perkara demi kepentingan hukum),” terang Deddi dalam pertimbangannya. 

Hakim juga menilai hasil ekspose, surat petunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan berita acara pendapat penuntut umum tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tersebut.

Dalam menentukan hukum acara yang digunakan, hakim mempertimbangkan ketentuan peralihan KUHAP serta waktu dimulainya penuntutan. Hakim kemudian memeriksa permohonan berdasarkan KUHAP baru dengan pertimbangan bahwa berkas dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka beserta barang bukti dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku.

Hakim turut mempertimbangkan putusan praperadilan sebelumnya atas penghentian penuntutan terhadap Djochra binti Farad, yang memiliki hubungan hukum erat dengan perkara Mochamad Zakaria. Melalui Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Pwt tanggal 13 Agustus 2026, PN Purwokerto telah menyatakan penghentian penuntutan terhadap Djochra tidak sah. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada 23 September 2026. Menurut hakim, keterkaitan kedua perkara perlu diperhatikan untuk menjaga konsistensi putusan dan keseragaman penerapan hukum.

Baca Juga: Penghentian Penyidikan/Penuntutan harus dimintakan Penetapan Pengadilan?

Meski mengabulkan permohonan, hakim menegaskan bahwa praperadilan tidak menentukan kesalahan tersangka dalam perkara pidana. “Pemeriksaan praperadilan bukanlah forum untuk memeriksa pokok perkara pidana atau menentukan seseorang bersalah atau tidak,” demikian ditegaskan oleh Deddi dalam pertimbangan putusan. Pemeriksaan tersebut berfokus pada pengujian legalitas tindakan atau keputusan aparat penegak hukum.

Karena penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah, hakim menyatakan penuntutan terhadap Mochamad Zakaria wajib dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (3) huruf c KUHAP. Dalam amar putusannya, hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon dengan jumlah nihil.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…