Bangli, Bali - Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar bekerjasama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berfokus pada pemberian pelatihan dan bantuan dalam penegakan hukum di berbagai negara (United States Department of Justice’s Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (USDOJ-OPDAT)) melakukan site visit (kunjungan lapangan) ke Pengadilan Negeri (PN) Bangli pada Rabu, tanggal (22/04/2026).
Acara site visit ini merupakan rangkaian kegiatan Lokakarya Pengamanan Persidangan, yang dihadiri langsung oleh Ketua PT Denpasar, Bambang Hery Mulyono dan Perwakilan dari USDOJ-OPDAT, Charles Chuck Harrison dan Tomika N.S. Patterson.
“Kedatangan KPT Denpasar, dan Perwakilan dari USDOJ-OPDAT untuk melakukan mitigasi Risiko dalam rangka pengamanan persidangan di PN Bangli, kata Ketua PN Bangli, Hilarius Grahita Setya Atmaja.
Baca Juga: Urgensi Pembaruan SIPP dalam Pencatatan Data Persidangan PK Pidana Delegasi
Ketua PT Denpasar, Bambang Hery Mulyono menyampaikan ada beberapa poin yang harus segera diperbaiki oleh PN Bangli dalam hal pengamanan persidangan diantaranya fasilitas publik, keamanan dan keselamatan hakim dan ASN, serta akses terbatas di PN Bangli.
“Fasilitas publik yang perlu diperbaiki diantarnya tempat parkir yang seharusnya dipisah antara pengunjung dengan hakim dan aparatur PN Bangli, diperlukan titik kumpul jika terjadi bencana alam atau kebakaran sebagai tempat evakuasi darurat, dan perlu perhatian terkait paving (ubin) agar tidak berlubang untuk mencegah kemalangan”, ungkap Ketua PT Denpasar, Bambang Hery Mulyono.
Beberapa poin yang harus dibenahi terhadap pembatasan akses publik dalam pelayanan seperti tanda private-do not enter pada ruangan-ruangan yang aksesnya hanya diperuntukkan untuk Hakim dan Aparatur Peradilan, pembatas antara rumah dinas Hakim dan ASN apabila berada dalam perkarangan kantor.
Akses terbatas untuk keamanan kantor diantaranya membuat passcode akses masuk kantor dengan passcode yang tidak mudah ditebak dengan database siapa saja yang bisa melewati pintu akses tersebut, akses pintu rahasia pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) supaya tidak terlalu mudah untuk diakses semua orang. Namun perlu dilakukan pelatihan terhadap ASN agar orang tidak melewati pintu akses tersebut.
Bagaimana evakuasi keselamatan jika terjadi kericuhan persidangan? Ini juga menjadi hal yang sangat penting, sehingga diperlukan simulasi evakuasi Hakim dan ASN jika terjadi kericuhan dan lokasi yang aman untuk evakuasi serta acara berkomunikasi saat akses komunikasi terputus. Helm dan vest (rompi tanpa lengan) juga harus tersedia di setiap ruangan untuk keadaan darurat sebagai Alat Pelindung Diri (APD).
Baca Juga: Menjamin Independensi Hakim: Urgensi Pengaturan Gaji dalam UUD 1945
Rumah dinas juga menjadi perhatian, diperlukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penjagaan rumah dinas Hakim dalam hal Hakim yang bersangkutan sedang menangani perkara yang menarik perhatian publik.
“Semoga PN Bangli dapat menindaklanjuti masukan dalam perbaikan pengamanan persidangan dan semoga saran-saran tersebut memberikan cakrawala baru bagi insan peradilan untuk lebih berupaya meningkatkan performa terkait dengan pengamanan persidangan pada satuan kerjanya masing-masing” harap Ketua PT Denpasar, Bambang Hery Mulyono menutup site visit. (yl/al)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
