Bojonegoro-Hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Jawa Timur, kepada Sujito dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Terdakwa dan JPU sama-sama mengajukan kasasi.
“Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.117/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 11 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut,” demikian bunyi amar putusan PT Surabaya yang dikutip DANDAPALA dari SIPP PN Bojonegoro, Senin (27/4/2026).
Majelis hakim juga menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Baca Juga: Pidana Mati: Melawan Takdir Tuhan atau Menjalankan Takdir Tuhan?
“Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,” putus majelis tinggi pada 29 Januari 2026.
Terhadap putusan itu, Terdakwa dan JPU sama-sama mengajukan kasasi. Permohonan kasasi itu kini masih disidangkan oleh ketua majelis hakim agung Soesilo dengan anggota hakim agung Sutarjo dan hakim agung Achmad Pudjo Harsoyo. Perkara itu mengantongi nomor perkara 667 K/Pid/2026.
Hukuman Mati Pertama di PN Bojonegoro
Sebagaimana diketahui, PN Bojonegoro menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Sujito (65), seorang terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap 2 jemaah salat Subuh di Musala Al-Manar, Desa Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Putusan tersebut jadi putusan hukuman mati pertama sepanjang sejarah PN Bojonegoro.
Sidang pembacaan putusan digelar di Ruang Sidang Kartika dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis (11/12), dipimpin oleh ketua majelis hakim Wisnu Widiastuti, dengan didampingi hakim anggota Hario Purwo Hantoro dan Achmad Fachrurrozi.
Dalam amar putusannya, Ketua Majelis menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primair dan kumulatif kedua Penuntut Umum.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” tegas Ketua Majelis.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan perencanaan yang matang, dalam situasi korban tengah menjalankan ibadah. Akibat perbuatan tersebut, 2 korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif.
Adapun motif tindak pidana, menurut Majelis Hakim, berakar pada konflik pribadi, antara lain terkait persoalan pencairan bantuan anak yatim yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta permasalahan sengketa tanah. Motif tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral.
Putusan Majelis Hakim ini melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut pidana penjara seumur hidup. Perbedaan tersebut didasarkan pada penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan terdakwa, modus perbuatan, serta dampak sosial yang luas bagi masyarakat.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak terdapat satu pun keadaan yang meringankan terdakwa. Sebaliknya, terdapat sejumlah hal yang memberatkan, yaitu:
• Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan luas di masyarakat;
• Tindak pidana dilakukan di tempat ibadah dan saat korban sedang menjalankan ibadah;
• Korban lebih dari satu orang, dengan akibat meninggal dunia dan luka berat;
• Terdakwa tetap melakukan kekerasan meskipun korban telah dalam keadaan tidak berdaya;
Baca Juga: Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum HAM Internasional
• Tidak adanya sikap penyesalan yang ditunjukkan terdakwa selama persidangan;
• Keluarga korban secara tegas menyatakan tidak memberikan maaf.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
