article | Berita | 2025-04-11 10:05:30

Mojokerto- Para hakim dan puluhan pegawai Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi bagi-bagi bunga kepada warga yang melintas di depan kantor. Aksi itu bukan bagian Valentine Day, tapi adalah campaign untuk menolak suap dan gratifikasi.’’Kami telah memperoleh sertifikat Wilayah Bebas dari  Korupsi (WBK) dan akan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tujuan public campaign ini agar masyarakat pencari keadilan di Kota dan Kabupaten Mojokerto dapat memahami bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto dalam melayani pencari keadilan tidak menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apa pun,’’ kata Ketua PN Mojokerto, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, Jumat (11/4/2025).Campaign itu digelar di depan kantor pengadilan di Jalan RA Basuni, Sooko, Mojokerto, Kamis (10/4) pagi. Aksi ini dalam rangka public campaign pembangunan Zona Integritas PN Mojokerto dari Wilayah Bebas dari  Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain sosialisasi, kegiatan ini sekaligus untuk menegaskan komitmen PN Mojokerto dalam menolak tindak suap atau gratifikasi.Dalam kampanyenya, 11 hakim dan 63 Aparatur Sipil Negera (ASN) serta honorer juga memberikan brosur dan stiker tentang penolakan gratifikasi kepada pengendara. Hal ini bertujuan agar masyarakat ikut mengawal dan mengawasi pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Mojokerto.Dalam komitmennya, PN Mojokerto turut ditunjuk untuk mengikuti Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh  Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA). Keikutsertaannya untuk menciptakan transparansi serta akuntabilitas pada Peradilan di Indonesia, khususnya di Kota dan Kabupaten Mojokerto.“PN Mojokerto siap mengikuti SMAP yang diselenggarakan Badan Pengawas MA,” kata Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja. (asp/asp)

article | Berita | 2025-03-21 09:05:47

Bajawa. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, Dr. Pontas Efendi, bersama rombongan melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri (PN) Bajawa kmrin Kamis 20/3. Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja di wilayah hukum PT Kupang.Dalam kesempatan ini, Ketua PT Kupang menegaskan kepada Ketua PN Bajawa agar tidak mengadakan jamuan, pemberian cenderamata berupa kain, maupun layanan VIP. "Tidak usah ada jamuan, pemberian kain hingga layanan VIP," pesan KPT Kupang melalui Ni Luh Putu Partiwi kepada Dandapala.Arahan ini sejalan dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Sunarto, yang sebelumnya menegaskan bahwa dalam setiap kunjungan pimpinan MA, baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan tingkat banding, tidak diperkenankan adanya jamuan atau acara seremonial yang dapat membebani satuan kerja yang dikunjungi. Bahkan, jika masih ditemukan adanya kegiatan jamuan dalam kunjungan kerja, Ketua MA menegaskan akan memberikan sanksi berupa demosi kepada pimpinan atau aparatur peradilan yang bersangkutan.Kunjungan ini didasarkan pada Surat Tugas Nomor: 498/KPT.W26-U/KP7.1/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, yang dikeluarkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PT Kupang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan daerah. Berdasarkan surat tugas tersebut, rombongan yang turut serta dalam kunjungan ini terdiri dari Dr. Pontas Efendi, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, serta para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan staff.Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, "inti dari AMPUH adalah pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan", tegas H. Slamet Suripto, S.H., yang juga sebagai Hakim Tinggi. Rombongan ini akan melakukan pembinaan, pengawasan dan assesment Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di PN Bajawa serta PN Ende dalam periode 19 Maret 2025 hingga 22 Maret 2025. Seluruh biaya perjalanan dinas ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 005.03.400246/2025 tanggal 2 Desember 2024 (DIPA 03) Tahun Anggaran 2025.KPT menekankan agar Hakim dan aparatur peradilan jangan terjerat oleh pinjaman online dan jangan ikut bermain judi. "Tingkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga ada peningkatan sumber daya manusia, jangan sekali-kali berharap uang dan jangan bermain perkara", tutup Dr. Pontas Efendi. IKAW

article | Berita | 2025-03-20 21:30:54

Tangerang- Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dengan melaksanakan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini dilakukan di depan Kantor PN Tangerang pada Rabu 19/3/2025. “Kami telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan selanjutnya kami menargetkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ini bukan hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang bersih dan transparan kepada masyarakat,” ujar Fahmiron yang juga Ketua PN Tangerang. Berbagi takjil dan stiker kepada para pengendara yang melewati jalanan depan kantor PN Tangerang juga dilakukan dalam rangkaian public campaign. Selain sosialisasi, kegiatan ini juga sebagai wujud saling berbagi di bulan Ramadhan dan dukungan terhadap penyelenggaraan Zona Integritas di PN Tangerang. PN Tangerang terus berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota Tangerang. Public Campaign merupakan salah satu program Mahkamah Agung RI dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada badan peradilan di bawahnya.  Public Campaign  ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan menunjukkan komitmen yang kuat dari Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam melakukan pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua PN Tangerang, panitera, sekretaris serta aparatur PN Tangerang.“Harapannya seluruh komponen masyarakat dapat mengawal dan mengawasi kegiatan pembangunan Zona Integritas di PN Tangerang, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap PN Tangerang," tutup rilis yang diterima Tim DANDAPALA.

article | Berita | 2025-03-20 15:25:40

Maros, Sulawesi Selatan. Pengadilan Negeri (PN) Maros menggelar rapat pemantapan AZIK (Ampuh, Zona Integritas, dan Kinerja) Senin 20/3/2025, di Aula PN Maros.Rapat ini bertujuan memastikan pemenuhan evidence terkait Akreditasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh), Zona Integritas, serta penilaian kinerja Badilum memasuki akhir triwulan pertama.Meskipun telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), PN Maros tetap berupaya memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ketua PN Maros, Sofian Parerungan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kapasitas aparatur, terutama menjelang libur panjang Lebaran.“Pemenuhan evidence bukan sekadar formalitas. Kinerja harus tetap optimal meski dalam kondisi efisiensi anggaran,” ujar Sofian.Rapat ini diikuti dengan antusias oleh seluruh aparatur PN Maros yang berkomitmen menjadikan evidence sebagai sarana meningkatkan confidence dalam pelayanan peradilan. (MT)

article | Berita | 2025-03-20 12:30:07

Selong – Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) pada Jumat (07/03/2025) yang lalu mengundang satuan kerja yang telah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Terdapat 34 (tiga puluh empat) satuan kerja yang diundang untuk dilakukan monev secara daring ini. Salah satu diantaranya ialah Pengadilan Negeri (PN) Selong. Dalam pemaparannya kepada Bawas MA saat Monev pada Rabu (19/3/2025), Ketua PN Selong, Ida Bagus Oka Saputra mempresentasikan keberlangsungan pembangunan Zona Integritas di lingkungannya. Diketahui, pembangunan ZI pada PN Selong ini telah menyasar pada 6 (enam) area pengungkit beserta reformnya.  Ketua PN Selong menerangkan untuk mendukung pembangunan ZI, PN Selong telah menyediakan berbagai inovasi, baik digital maupun non-digital. “Inovasi digital PN Selong diantaranya Kehadiran dan Panggilan Sidang Online, PTSP Online, Majalah Prima, Peta Digital, dan Digital Signage”, ungkapnya.Kedepannya, guna meraih predikat WBBM, PN Selong kembali berencana membuat lebih banyak inovasi. “Rencana inovasi tersebut yaitu Sistem Elektronik Pendaftaran dan Pelaksanaan Eksekusi Perdata Secara Elektronik, kemudian dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Polres Lombok Timur”, tambahnya.Atas pembangunan ZI yang berkesinambungan ini, pada tahun 2024 lalu PN Selong mampu mempertahankan nilai survey persespi korupsi pada angka maksimal 4,00 di setiap triwulannya. Di samping itu, nilai capaian kinerja PN Selong juga selalu meningkat dari tahun sebelumnya.

article | Berita | 2025-03-14 13:50:22

Labuha – Pengadilan Negeri (PN) Labuha terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani dengan menggelar public campaign pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 13 Maret 2025, di Jalan Raya Poros Labuha-Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.Kegiatan ini melibatkan seluruh aparatur PN Labuha dan ibu-ibu Dharmayukti Karini Cabang Labuha. Mereka membagikan brosur informasi serta takjil gratis kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar menjelang waktu berbuka puasa. Ketua PN Labuha, para hakim, dan seluruh pegawai turut hadir dan aktif dalam kegiatan ini.Masyarakat terlihat sangat antusias menerima takjil dan informasi dari PN Labuha. Antusiasme ini menunjukkan bahwa kegiatan kampanye publik tersebut mampu menjalin kedekatan antara pengadilan dan masyarakat serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelayanan publik yang bersih dan transparan.Salah satu warga, Ibu Fitriani (34), menyampaikan kesannya atas kegiatan ini. “Saya sangat senang ada kegiatan seperti ini dari pengadilan. Selain dapat takjil gratis, saya jadi tahu bahwa sekarang pengadilan punya komitmen untuk bebas dari korupsi dan makin terbuka untuk masyarakat,” ujarnya.Acara ditutup dengan pelaksanaan sholat maghrib dan buka puasa bersama yang diikuti oleh seluruh peserta kegiatan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama sebagai bentuk syukur dan kebersamaan dalam bulan suci Ramadan.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PN Labuha dalam mendekatkan institusi peradilan kepada masyarakat serta membuktikan bahwa semangat reformasi birokrasi dijalankan dengan nyata dan penuh komitmen.